Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
BICARA soal penanganan pandemi atau keganasan varian baru virus korona tak melulu harus dengan bahasa medis yang kadang sulit dipahami. Pun meyakinkan masyarakat untuk mau mengikuti anjuran pemerintah tak hanya dengan memaparkan dampak pada kesehatan.
Pakar Komunikasi Gun Gun Heryanto menyampaikan komunikasi dengan basis komunitas bisa menjadi salah satu solusi agar apa yang dimaksud pemerintah melalui beragam imbauan bisa diterima dengan baik dan tak salah kaprah. Karena istilah kesehatan hanya bisa diterima oleh mereka dengan pendidikan yang memadai.
“Pemerintah harus mengelola organisasi dan tokoh, lihat socio-culture masyarakat kita, bagaimana bisa membumikan omicron sehingga bisa membantu pemerintah mengatasi pandemi. Pada masyarakat yang erat dengan prinsip keyakinan pasti akan mendengarkan orang yang dituakan di tempat tersebut, tentu dengan bahasa yang memang disesuaikan pada daerah tersebut,” ujar Gun Gun di Kantor Media Indonesia dalam acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Gelombang I, Senin (20/12).
Baca juga: Sinergitas Pusat-Pemda untuk Tekan Omicron
Gun Gun mencontohkan, untuk meyakinkan seseorang mau melakukan vaksinasi tak melulu harus disentil pada dampak kesehatan. Hanya perlu menyentu ego involvement yang umumnya sangat sederhana di masyarakat dengan kondisi penolakan vaksinasi tinggi.
“Kalau kamu nggak vaksin nanti nggak bisa masuk mall lho. Nah sesederhana itu, mereka langsung mikir oh iya ya nanti nggak bisa kemana-mana,” imbuhnya.
Tentu, komunikasi komunitas tak begitu saja bisa dilepas. Pemerintah perlu memetakan karakteristik masyarakat, mengajak komunikasi tokoh yang didengar atau significant other di tempat tersebut untuk penyamaan persepsi. Jika sudah berhasil, maka tokoh tersebut akan diterjunkan ke masyarakat. Panduan ini guna meminimalisir adanya distorsi informasi dari pemerintah ke masyarakat melalui significant other.
“Tokoh yang didengar ini akan jadi opinion leader di komunitas dan bisa mengamplifikasi apa yang disampaikan pemerintah,” tuturnya.
Gun Gun menyebut Pemprov Jawa Barat dan Jawa Timur sudah melakukan komunikasi berbasis komunitas. Komunikasi jenis ini diyakini Gun Gun lebih efektif ketimbang melalui sosial media, karena karakteristik informasi sosial media many to many sementara komunitas bisa one on one.
“Jaringan ini dikendalikan, tidak dilepas begitu saja. Sehingga pesannya sampai dengan sesuai maksud pemerintah,” pungkasnya.(OL-5)
Raihan prestasi pada IDEAS 2025 ini menjadi momentum penting dalam perjalanan UNJ sebagai kampus yang semakin diperhitungkan di tingkat nasional maupun internasional.
Rasa marah, kecewa atau khawatir merupakan reaksi yang wajar saat mengetahui pasangan terlibat dalam perilaku merugikan seperti judi online.
Cedera bising kronik yang berlangsung lama biasanya karena penggunaan listening device untuk mendengarkan musik dengan volume kencang lebih dari 60% selama berjam-jam.
UNTUK memperkuat program strategis nasional Koperasi Merah Putih, para pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, dan komunitas profesional komunikasi
Penelitian University of Warwick mengungkap orangutan liar melakukan vokalisasi dengan kompleksitas berlapis, seperti komunikasi manusia.
PELABELAN yang memastikan batasan jelas antara sesuatu yang dibuat oleh manusia dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) terkait pemanfaatan teknologi tersebut.
Dana hibah ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemprov DKI terhadap pemerintah pusat, sekaligus bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Luthfi mengaku belum mengetahui pihak awal yang mengusulkan itu. Di sisi lain, dia menekankan bahwa Jateng merupakan wilayah dengan penerapan aglomerasi.
PEMERINTAH pusat didorong untuk membantu pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya 2024. PSU itu merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK)
Namun, setelah dilakukan sinkronisasi dengan regulasi yang berlaku, tunjangan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI tengah menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved