Rabu 24 November 2021, 09:40 WIB

DPR Minta Minimalisir Ketimpangan dengan Sinergi Belanja Pusat dan Daerah

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
DPR Minta Minimalisir Ketimpangan dengan Sinergi Belanja Pusat dan Daerah

Ist/DPR
Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Demokrat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

 

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy menyampaikan pandangan fraksinya terkait keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD). Salah satunya soal potensi beleid baru itu dalam mengatasi sinergisi belanja pemerintah pusat dengan daerah.

“Catatan kritis kami, ketimpangan horisontal dan vertikal dapat diminimalisir, maka kami meminta pemerintah meningkatkan kualitas belanja daerah melalui sinergi belanja pusat dan daerah," ujar Vera saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Demokrat pada pembicaraan tingkat I terhadap RUU HKPD dengan pemerintah, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/11).

Supaya, lanjut Vera, seluruh sumber daya fiskal dapat dioptimalkan. Yang pada akhirnya mendorong daerah tertinggal dalam mengejar potensi pembangunannya. Untuk itu Fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah dapat membenahi sinkronisasi pengaturan anggaran di daerah nantinya.

Adapun Fraksi Partai Demokrat DPR RI, kata Vera, menyetujui rencana pengesahan RUU HKPD untuk dibahas di tingkat II.

"Kami pun meminta pemerintah secepatnya membuat peraturan turunan dari HKPD ini. agar pelaksanaannya tidak terkendala dan tumpang tindih," tegas legislator dapil Jawa Barat VII itu.

Sementara itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyampaikan hal sebaliknya. F-PKS menolak hasil pembahasan RUU ini dan menyerahkan keputusan dalam Rapat Paripurna nanti.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mewakili fraksinya, menilai RUU HKPD belum menjawab kesenjangan fiskal di daerah. Ia menyampaikan bahwa secara umum HKPD berpotensi mereduksi upaya desentralisasi.

Anis menegaskan harapan fraksinya bahwa penyusunan beleid baru ini harus meluruskan antara hubungan pusat dengan daerah yang telah berjalan sampai saat ini.

"Harusnya mampu meyakinkan perbaikan kualitas kesejahteraan dan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas legislator dapil DKI Jakarta I itu. (RO/OL-09)

Baca Juga

Dok Pemprov Jateng

Survei Indikator: Duet Ganjar-Erick Kandidat Terkuat Pilpres 2024

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 06 Desember 2021, 00:40 WIB
"Dukungan Ganjar-Erick 31,1% berimbang dengan Anies-Sandi 30,8%, baru kemudian Prabowo-Puan 28,1%," ujar...
dok.medcom

Bripda Randy Bagus Dipecat dengan Tidak Hormat

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Desember 2021, 20:38 WIB
Bripda RB juga akan diproses pidana sesuai dengan pelanggaran yang...
dok cyrus

Habisnya Masa Jabatan Akan Mengubah Peta Dukungan Politik

👤RO/Micom 🕔Minggu 05 Desember 2021, 20:32 WIB
Hasil survei dari lembaga-lembaga yang kredibel selalu menempatkan tiga nama teratas, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya