NEWSTICKER

Berita Terbaru Pejabat Publik Hari Ini

Klarifikasi Sumber Kekayaan Pejabat Publik Harus Dilakukan
19/8/2016 05:59
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung KPK memanggil Rafael Alun Trisambodo terkait harta Rp56 miliar.
Dipecat tanpa Uang Pensiun, Ini Daftar Pelanggaran Rafael Alun
19/8/2016 05:59
Berdasarkan hasil audit investigatif Inspektorat Jenderal Kemenkeu, Rafael Alun melakukan pelanggaran disiplin berat.
Diduga Istri Direktur Penyidikan KPK Pamer Hidup Mewah, Polri Ingatkan Sanksi Tegas
19/8/2016 05:59
MABES Polri memperingatkan jajarannya untuk tidak memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.
Istri Pamer Harta, Brigjen Endar Priantoro Berurusan dengan Dewas KPK
19/8/2016 05:59
DIREKTUR Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Endar Priantoro berurusan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK usai istrinya viral karena pamer harta.
Flexing, Sekda Riau Harus Disanksi Biar Kapok
19/8/2016 05:59
Sikap flexing pejabat tinggi di Riau itu telah mencederai rasa keadilan masyarakat,
Tidak Etis, Endorsement Pejabat Publik terhadap Bakal Capres Pemilu 2024
19/8/2016 05:59
ENDORSEMENT atau dukungan pejabat publik terhadap bakal calon presiden jelang Pemilu 2024 dinilai tidak etis, terlebih jika bentuk dukungan itu disampaikan lewat forum terbuka.
Pejabat dan ASN Wajib Patuhi Peniadaan Buka Bersama
19/8/2016 05:59
Arahan Presiden Jokowi tersebut demi kebaikan bersama, dan sebenarnya ini juga telah dilakukan pada Ramadan tahun lalu.
Pemerintah Perbolehkan Masyarakat Buka Bersama, ASN Diminta Terapkan Hidup Sederhana
19/8/2016 05:59
Larangan buka bersama tidak berlaku bagi masyarakat umum sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama
Kemenkeu akan Laksanakan Arahan Presiden soal Larangan Buka Bersama
19/8/2016 05:59
KEMENTERIAN Keuangan mengatakan siap melaksanakan arahan Presiden terkait larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan para aparatur sipil negara (ASN).
Larangan Buka Puasa Bersama Tidak Tepat
19/8/2016 05:59
Terbitnya surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tak tepat.
Larangan Buka Bersama, Ketum PBNU : Diganti Acara Bagi-Bagi ke Fakir Miskin Saja
19/8/2016 05:59
Ketum PBNU mengatakan tak mempermasalahkan dengan aturan larangan buka puasa bersama para pejabat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
KPK Cek LHKPN Pj Bupati Bombana Karena Viral Pamer Harta
19/8/2016 05:59
PENJABAT (Pj) Bupati Bombana Burhanuddin menjadi sorotan publik karena kerap pamer harta bersama istrinya di media sosial.
KPK Larang Pejabat Mudik Pakai Mobil Dinas
19/8/2016 05:59
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pejabat pemerintahan dan BUMN tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.
Ombudsman Minta Pejabat Publik Sadar Diri Soal Netralitas
19/8/2016 05:59
Ombudsman meminta pejabat publik sadar diri soal netralitas
Mahfud MD: Pejabat Dapat Sorotan Negatif dari Publik Harus Mundur
19/8/2016 05:59
MENKO Polhukam Mahfud MD menyebut, para pejabat di tingkat menteri hingga ASN yang mendapat sorotan negatif dari publik atau terlibat kasus hukum seharusnya mengundurkan diri.
Presiden Lantik Ridwan Mansyur sebagai Hakim MK Hari Ini
19/8/2016 05:59
Setelah itu, Kepala Negara akan melantik Marthinus Hukom sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Jika Presiden Ingin Kampanye dalam Pilpres 2024, Sebaiknya Undurkan Diri
19/8/2016 05:59
Sikap netralnya telah disampaikan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, baik pada 30 Oktober 2023 ketika menjamu makan siang ketiga capres
Imbauan Netralitas Sri Mulyani Cermin Suara Hati Publik
19/8/2016 05:59
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait netralitas mempertebal isu ketidaknyamanan dalam kabinet saat ini.
Anies Baswedan: Fenomena Ordal Rugikan Masyarakat
19/8/2016 05:59
CALON presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan pemerintahan tidak boleh menggunakan fenomena orang dalam (ordal). Penempatan pejabat publik harus berdasarkan meritokrasi.
Wah Parah! 14 Ribu Pejabat Belum Menyerahkan LHKPN ke KPK
19/8/2016 05:59
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap fakta bahwa lebih dari 14.000 pejabat belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN),