Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan potret kekayaan dari 365.925 pejabat yang melaporkan LHKPN 2020 yang disampaikan per Juli 2021. Laporan kekayaan tertinggi ada pada anggota DPR/MPR dengan nilai rata-rata Rp23,4 miliar.
"Umumnya yang menunjukkan kekayaan tinggi bekas-bekas pengusaha. Yang masih pengusaha masuk ke dalam. Tapi ada juga yang nilai harta terendah," ungkap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat yang digelar KPK, Selasa (7/9).
Menurut data KPK, pelaporan kekayaan tertinggi anggota DPR/MPR ada yang nilainya mencapai Rp78 miliar. Untuk kekayaan paling rendah, ada anggota DPR/MPR melaporkan hartanya hanya Rp47 juta.
Kekayaan tertinggi setelah DPR disusul anggota DPRD kabupaten/kota dengan rata-rata harta Rp14 miliar, DPD Rp6,6 miliar, dan BUMN Rp3,6 miliar. "Tidak ada niat yang bilang kalau DPR rata-rata Rp23 miliar itu lebih kaya dibandingkan DPRD kabupaten/kota. Tapi kira-kira masyarakat bisa menduga bahwa rata-rata kekayaannya DPR Rp23 miliar diikuti oleh DPRD kabupaten/kota," kata Pahala.
Di level kementerian/lembaga pusat, rata-rata kekayaan pejabat Rp1,5 miliar. Pelaporan tertinggi pejabat kementerian/lembaga ada yang hartanya mencapai Rp8,7 triliun sedangkan yang terendah minus Rp1,7 triliun.
KPK juga membeberkan ada 70,3% penyelenggara negara selama setahun terakhir di masa pandemi yang harta kekayaannya naik. Sebagian besar kenaikan harta pejabat itu ada di tingkat kementerian.
"Selama pandemi setahun terakhir ini secara umum 70% penyelenggra negara hartanya bertambah. Kita pikir pertambahannya masih wajar," kata Pahala.
Baca juga: KPK: Selama Pandemi, Kekayaan 70% Pejabat Naik
Pahala menyebut kenaikan harta para pejabat itu masih tergolong wajar. Rata-rata ada kenaikan kekayaan Rp1 miliar berdasarkan laporan LHKPN yang disetorkan. (OL-14)
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
DPD RI masih menghadapi kesenjangan yang lebar baik dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur, maupun regulasi digital.
Koperasi Merah Putih mampu mendorong transformasi dan menumbuhkan geliat ekonomi di daerah.
Sultan menjelaskan, DPD RI memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda dan Ranperda, terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan kewilayahan.
MASYARAKAT begitu antusias menyaksikan Kejuaraan Tinju Amatir PFM Cup I Tahun 2025.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi pilar strategis pembangunan nasional yang harus mendapat dukungan dari berbagai komponen bangsa.
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved