Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA Fraksi Partai NasDem Provinsi DKI Jakarta, Wibi Andrino tidak sependapat dengan usulan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus covid-19 untuk pejabat.
Wibi mengatakan, dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dengan tegas dan jelas disebut setiap warga negara berhak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan.
"Jangan khianati UUD. Pasal 28 H Ayat 1 dan 2 Setiap orang (warga negara Indonesia) berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan," katanya Kamis (8/7).
Baca juga : Tegakkan PPKM Darurat, Kepala Daerah Wajib Ikuti Arahan Presiden
Pejabat menurutnya justru seharusnya rela berkorban demi rakyatnya. Bukan justru malah mengorbankan rakyat.
"Jangan mentang mentang pejabat terus maunya dapat 'karpet merah'," kata Anggota Komisi A DPRD DKI ini.
Politisi muda ini berharap seluruh pejabat negara, kader-kader partai politik, bisa bergotong-royong membantu masyarakat yang membutuhkan, dan mendukung kerja-kerja pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran virus covid-19.
"Gotong-royong agar ringan. Membantu sesama adalah perbuatan mulia," pungkas Wibi. (OL-2)
Forum ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Turki sepanjang 2025.
RUMAH sakit operasi plastik di Korea Selatan, JW Hospital, membuka pasar untuk Indonesia.
KETUA Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Iing Ichsan Hanafi menekankan bahwa upaya untuk menekan angka kematian bayi baru lahir tidak bisa hanya bertumpu pada rumah sakit.
RSUD Dr. Soetomo memanfatkan penerangan dengan lampu sorot solar panel yang hemat energi dan efisien.
RUMAH Sakit Brawijaya berencana memperluas jangkauan layanan ke Pulau Jawa, bahkan daerah di luar Pulau Jawa di masa depan.
AXA Mandiri) menandatangani kesepakatan dengan EMC Healthcare untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dalam program Custom Clinical Pathway.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.
Lili Romli menilai kesalahan yang dilakukan Gus Miftah harus jadi pembelajaran Presiden RI Prabowo Subianto dalam memilih pejabat setingkat menteri.
PARTAI politik sebagai institusi demokrasi mesti bertanggung jawab atas menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Partai harus melakukan evaluasi,
BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.
FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved