RS Covid Khusus Pejabat, Nasdem DKI: Jangan Korbankan Rakyat

Transformasi Digital Jadi Kunci Keselamatan dan Efisiensi Rumah Sakit

Digitalisasi di rumah sakit bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi transformasi budaya kerja dan keselamatan pasien

Sasar Wisata Medis, Permudah Pembayaran Rumah Sakit di Malaysia

Di ranah kesehatan, Indonesia menyumbang lebih dari 60% wisatawan medis ke Malaysia setiap tahunnya (data Malaysia Healthcare Travel Council).

JLL Dukung Operasional Bali International Hospital

Penunjukan JLL memperkuat posisi BIH sebagai proyek unggulan sektor kesehatan nasional.

Kemenkes Respons Soal RS Luar Negeri Bisa  Buka Cabang di Indonesia

Kemenkes menyebut rumah sakit (RS) asing dimungkinkan untuk membuka cabang di Indonesia. Hal itu selaras dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto

21 Penyakit Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan, RSUP Prof. Ngoerah Sanglah Siap Laksanakan Perpres 82 Tahun 2018

Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

DPRD : RSUD tidak Boleh Menolak Pasien BPJS

DPRD : RSUD tidak Boleh Menolak Pasien BPJS Kesehatan

Hukum, Niat Baik, dan Kepentingan Publik

Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.

Gus Miftah Mundur, Pengamat : Prabowo Jangan Asal Angkat Pejabat

Lili Romli menilai kesalahan yang dilakukan Gus Miftah harus jadi pembelajaran Presiden RI Prabowo Subianto dalam memilih pejabat setingkat menteri. 

Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Turun, Partai Mesti Evaluasi Proses Rekrutmen Politik

PARTAI politik sebagai institusi demokrasi mesti bertanggung jawab atas menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Partai harus melakukan evaluasi,

Perlunya Suara Rakyat untuk Sadarkan Pejabat Publik agar Junjung Moral dan Etika

BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.

2 Sebab Lunturnya Keteladanan Pejabat Publik Menurut Romo Magnis

FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia