Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik oleh pejabat publik mulai dari kasus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, hingga kasus pelanggaran kode etik dan tindakan asusila Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.
"Saya kira pertama harus ada kritik dan suara dari masyarakat pihak-pihak yang punya suara bukan dari kelas politik tapi dari kelas masyarakat yang memiliki ketertarikan politik," kata Filsuf sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno saat dihubungi, Senin (8/7).
Kemudian juga harus didukung kebebasan demokratis mutlak yang harus dijaga agar masyarakat bisa menyuarakan suara, pendapat, serta kritiknya tanpa rasa takut.
"Saya berpendapat bahwa kebanyakan politis memiliki defisit etika tapi diharapkan mau bersama memajukan bangsa. Demokratis harus didukung dari masyarakat. Barangkali juga ketentuan regulasi yang lebih tajam," ujar dia.
Rontoknya pucuk kepemimpinan lembaga negara karena persoalan moral dan etika dalam beberapa waktu belakangan memicu keprihatinan akan nasib bangsa ke depan. Bergugurannya moralitas dan integritas dari figur-figur pemimpin itu mengonfirmasi bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis keteladanan. (Iam/Z-7)
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.
Lili Romli menilai kesalahan yang dilakukan Gus Miftah harus jadi pembelajaran Presiden RI Prabowo Subianto dalam memilih pejabat setingkat menteri.
PARTAI politik sebagai institusi demokrasi mesti bertanggung jawab atas menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Partai harus melakukan evaluasi,
FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Apabila ada sesuatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus atau aktivis, kemudian gagasannya tidak masuk dalam RUU atau dalam UU langsung disebut partisipasi publiknya tidak ada.
Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2024-2029 Rambe Kamarul Zaman berharap jangan sampai terjadi kesalahpahaman politik atas putusan MK 135 tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved