Perlunya Suara Rakyat untuk Sadarkan Pejabat Publik agar Junjung Moral dan Etika

BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik oleh pejabat publik mulai dari kasus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, hingga kasus pelanggaran kode etik dan tindakan asusila Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.

"Saya kira pertama harus ada kritik dan suara dari masyarakat pihak-pihak yang punya suara bukan dari kelas politik tapi dari kelas masyarakat yang memiliki ketertarikan politik," kata Filsuf sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno saat dihubungi, Senin (8/7).

Kemudian juga harus didukung kebebasan demokratis mutlak yang harus dijaga agar masyarakat bisa menyuarakan suara, pendapat, serta kritiknya tanpa rasa takut.

"Saya berpendapat bahwa kebanyakan politis memiliki defisit etika tapi diharapkan mau bersama memajukan bangsa. Demokratis harus didukung dari masyarakat. Barangkali juga ketentuan regulasi yang lebih tajam," ujar dia.

Rontoknya pucuk kepemimpinan lembaga negara karena persoalan moral dan etika dalam beberapa waktu belakangan memicu keprihatinan akan nasib bangsa ke depan. Bergugurannya moralitas dan integritas dari figur-figur pemimpin itu mengonfirmasi bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis keteladanan. (Iam/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi