Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan potret kekayaan dari 365.925 pejabat yang melaporkan LHKPN 2020 yang disampaikan per Juli 2021. Di kementerian/lembaga pusat, ada pejabat yang hartanya mencapai Rp8,7 triliun.
"Di antara kementerian/lembaga ada yang melaporkan hartanya minus Rp1,7 triliun. Pada saat yang sama ada yang melaporkan tertingginya Rp8,7 triliun," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat yang digelar KPK, Selasa (7/9).
Berdasarkan penelusuran pada e-announcement LHKPN yang terbuka untuk publik, terungkap pejabat yang memiliki harta Rp8 triliun itu yakni anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dato Sri Tahir. Pengusaha yang merupakan pendiri Mayapada Group itu melaporkan LHKPN 31 Maret 2021 lalu.
Baca juga: Baleg DPR: Hukuman Pelaku Pedofil di RUU TPKS Lebih Berat
Dalam laporannya, Tahir memiliki harta berupa 25 unit tanah serta bangunan di Indonesia dan luar negeri. Totalnya aset itu mencapai Rp182,69 miliar. Tahir juga melaporkan transportasi senilai Rp12,92 miliar. Kendaraan yang dimiliki yakni tiga unit mobil Mercedes-Benz, satu unit Bentley, satu unit Toyota Alphard, dan satu Rolls-Royce.
Tahir juga tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp4,96 triliun dan surat berharga mencapai Rp8,29 triliun. Adapun kas dan setara kas Rp2,17 triliun dan harta lainnya Rp72 miliar. Sementara itu, utangnya tercatat Rp6,96 triliun. (OL-4)
Profil dan harta Yaqut Cholil Qoumas, eks Menag yang jadi tersangka KPK kasus korupsi kuota haji. Simak riwayat dan kekayaannya.
KPK mendalami kepemilikan aset eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang belum tercatat dalam LHKPN. Penelusuran dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan dan kesesuaian laporan
KPK menyampaikan bahwa pihaknya tengah menelusuri sejumlah aset tidak bergerak milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang diduga belum tercantum dalam LHKPN.
KPK mengusut LHKPN mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). Diduga ada aset yang tak dilaporkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB.
KPK memastikan akan menelusuri informasi aliran uang kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB yang menjerat Ridwan Kamil atau RK ke sejumlah pihak
KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam OTT terkait mutasi jabatan. Berdasarkan LHKPN 2025, kekayaannya tercatat mencapai Rp6,3 miliar
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H. Addin Jauharudin mengungkapkan Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia ini menjadi komitmen Ansor dalam mengawal aspirasi masyarakat untuk menjaga Indonesia.
DI tengah harga pangan yang mencekik, biaya kesehatan yang membuat keluarga rapuh semakin jatuh miskin, serta pasar kerja yang seret, publik dipaksa menelan ironi yang sama setiap hari.
Sebagai wakil rakyat, mereka semestinya menanggapi aspirasi masyarakat dengan bahasa dan sikap yang santun
Pejabat publik idealnya memaknai demokrasi dengan dialog dinamis, bukan hanya respons pasif pada tekanan massa.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved