Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan potret kekayaan dari 365.925 pejabat yang melaporkan LHKPN 2020 yang disampaikan per Juli 2021. Di kementerian/lembaga pusat, ada pejabat yang hartanya mencapai Rp8,7 triliun.
"Di antara kementerian/lembaga ada yang melaporkan hartanya minus Rp1,7 triliun. Pada saat yang sama ada yang melaporkan tertingginya Rp8,7 triliun," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat yang digelar KPK, Selasa (7/9).
Berdasarkan penelusuran pada e-announcement LHKPN yang terbuka untuk publik, terungkap pejabat yang memiliki harta Rp8 triliun itu yakni anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dato Sri Tahir. Pengusaha yang merupakan pendiri Mayapada Group itu melaporkan LHKPN 31 Maret 2021 lalu.
Baca juga: Baleg DPR: Hukuman Pelaku Pedofil di RUU TPKS Lebih Berat
Dalam laporannya, Tahir memiliki harta berupa 25 unit tanah serta bangunan di Indonesia dan luar negeri. Totalnya aset itu mencapai Rp182,69 miliar. Tahir juga melaporkan transportasi senilai Rp12,92 miliar. Kendaraan yang dimiliki yakni tiga unit mobil Mercedes-Benz, satu unit Bentley, satu unit Toyota Alphard, dan satu Rolls-Royce.
Tahir juga tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp4,96 triliun dan surat berharga mencapai Rp8,29 triliun. Adapun kas dan setara kas Rp2,17 triliun dan harta lainnya Rp72 miliar. Sementara itu, utangnya tercatat Rp6,96 triliun. (OL-4)
KPK mesih menyatakan kepatuhan penyerahan LHKPN masih tinggi.
KPK Pastikan Prabowo dan Gibran Sudah Laporkan LHKPN 2025, Ini Rinciannya
Presiden Prabowo Subianto serta 26 anggota Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 14 menteri dan 12 wakil menteri, belum atau terlambat melaporkan harta kekayaannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sebanyak 96 ribu pejabat belum lapor LHKPN. MAKI mendesak KPK bertindak tegas dan membuka identitas pejabat yang tidak patuh demi transparansi publik.
Sampai 11 Maret 2026, baru 67,98% penyelenggara negara yang menyerahkan LHKPN, padahal batas waktu sampai 31 Maret.
Hensa juga menyentil adanya fenomena pejabat yang memberikan respons antiklimaks saat berinteraksi dengan warga sipil.
Abdul Fickar Hadjar, menilai status mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai pejabat publik justru dapat menjadi faktor pemberat dalam kasus narkoba
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H. Addin Jauharudin mengungkapkan Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia ini menjadi komitmen Ansor dalam mengawal aspirasi masyarakat untuk menjaga Indonesia.
DI tengah harga pangan yang mencekik, biaya kesehatan yang membuat keluarga rapuh semakin jatuh miskin, serta pasar kerja yang seret, publik dipaksa menelan ironi yang sama setiap hari.
Sebagai wakil rakyat, mereka semestinya menanggapi aspirasi masyarakat dengan bahasa dan sikap yang santun
Pejabat publik idealnya memaknai demokrasi dengan dialog dinamis, bukan hanya respons pasif pada tekanan massa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved