Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Umri khawatir KPI akan terus menjadi sasaran perundungan oleh warganet jika terus memberikan statement terkait kasus pelecehan seksual.
Komnas HAM menyatakan akan kembali memanggil ulang pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Polres Jakarta Pusat (Jakpus).
Komnas meminta agar jangan sampai ada pengenalan stigma baru terhadap para pegawai.
Kombes Hengki Haryadi memenuhi pemanggilan Komnas HAM) untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus kekerasan seksual yang dialami pekerja dari KPI.
Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk solidaritas gabungan bersama bEM SI dan Gerakan Selamatkan KPK. Ini terkait nasib 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.
"Yang paling penting, ini adalah sebuah upaya menyelesaikan polemik yang terjadi akibat penyelenggaraan TWK secara musyawarah, humanis dan dialogis," pungkas Fadjroel Rachman
Masyarakat pun mendesak Presiden untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM, yakni memulihkan status 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.
Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) resmi diberhentikan dengan hormat per hari ini, 30 September 2021.
Aktivis tetap meminta sikap dari Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan itu berbekal rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM.
"Bapak Kapolri berharap kepada teman-teman semua untuk bisa menerima tawaran ini. Karena dari kepolisian ini ada beberapa ruang yang perlu diisi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono
"Kita terbuka untuk mendiskusikan dan membicarakannya dengan Polri," kata mantan Pegawai KPK Hotman Tambunan melalui keterangan tertulis, Senin ( 4/10).
Surya Vandiantara menyatakan, sikap Kapolri untuk merekrut tersebut merupakan sikap kenegarawanan yang perlu kita acungkan jempol.
"Dari perwakilan mantan KPK ada sembilan orang. Ada mas Farid, ada mas Chandra, mas Feri, mas Giri dan sebagainya di sana," ungkap Argo, di Gedung Humas Polri, Senin (4/10).
Menteri ATR/BPN itu juga tidak ragu memecat pegawai yang terbukti bermain dengan mafia tanah. Dia pun meminta pegawainya untuk melakukan bersih-bersih internal.
Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan upaya memperkuat kualitas para pegawai dan meningkatkan kinerja pelayanan.
Pelantikan dipimpin Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa.
DALAM menjalankan tugasnya, PPNS Penegak Perda perlu mencermati kembali Perda yang menjadi kewenangannya
Meskipun perselisihan hubungan industrial erat kaitannya dengan hukum keperdataan, ada hal-hal yang sangat khusus yang tidak dikenal dalam keperdataan murni.
Mendagri Tito Karnavian menitipkan pesan agar para bupati memanfaatkan forum rakernas sebagai wadah untuk menyuarakan segala persoalan yang ada di daerah.
DPR meniilai dengan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK, akan menyebabkan pelayanan publik terganggu jika tidak dirumuskan dengan baik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved