Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap, berharap Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang untuk mundur dari tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.
Yudi mengatakan bahwa sudah muncul sentimen negatif dari publik atas keputusan Febri dan Rasamala menjadi kuasa hukum Sambo dan Putri.
"Karena pertama saya melihat banyak sentimen negatif ketika berita itu mencuat, saya sendiri baru tau kemarin ya ketika ada konpers yg diadakan oleh tim penasehat hukumnnya," kata Yudi pada Kamis (29/9).
Walaupun menurut keterangan Febri yang sebelumnya mengatakan bahwa ia akan mendampingi Sambo dan Putri secara profesional, terbuka, dan akuntabilitas, Yudi tetap menyarankan Febri dan Rasamala untuk mundur.
Yudi menjelaskan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Febri dan Rasamala untuk mundur dari tim kuasa hukum Sambo dan Putri.
Baca juga: Prilly Latuconsina Mengajar di Fisipol UGM Bahas Selebritas
"Menurut saya saat yang tepat adalah sekarang, karena beliau, ini kan belum sampai ke persidangan. Tapi saya pikir itu aja, saya sebagai seorang sahabat berharap seperti itu," ujar Yudi.
Menurut Yudi Febri dan Rasamala sudah terbiasa berada di pihak publik atau masyarakat. Ia pun mewanti-wanti supaya tetap berada di pihak publik, tidak berada di pihak tersangka kasus tewasnya Brigadir J.
"Saya pikir banyak lah kegiatan-kegiatan positif lainnya, gerakan-gerakan anti korupsi yang membutuhkan mas Febri lah. Kalau seperti ini kan bener banyak sekali sentimen-sentimen negatif," ungkap Yudi.
Diberitakan sebelumnya mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah dan Ramasala Aritonang telah bergabung menjadi kuasa hukum dari tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.
"Saya akan dampingi perkara bu Putri secara objektif," kata Febri saat dikonfirmasi pada Rabu (28/9).
Febri juga mengaku telah diminta untuk bergabung menjadi kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J sejak beberapa minggu lalu. (OL-4)
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 171,9 triliun.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Febri menegaskan, setiap rumusan tindak pidana harus disusun secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir.
KUBU Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meragukan keterangan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan soal mendengarnya aliran dana suap berasal dari Hasto.
Febri memenuhi panggilan penyidik KPK, kemarin. Menurut dia, penyidik mencecarkan pertanyaan kepadanya seputar tugasnya sebagai pengacara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Febri mengatakan, surat panggilan terhadapnya dikirimkan penyidik melalui pesan WhatsApp. Menurut dia, permintaan keterangan dijadwalkan pukul 10.00 WIB.
KPK bantah klaim Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang mengaku tak paham aturan hukum karena latar belakang penyanyi dangdut.
Mantan Penyidik KPK memberikan catatan kritis terkait prosedur penetapan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
Simak rangkuman fakta dan keterangan ahli dari pihak pemohon maupun KPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas terkait prosedur penetapan tersangka dan kerugian negara
Saksi ahli KPK di sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas tegaskan penetapan tersangka UU Tipikor harus berdasar hasil audit kerugian negara yang nyata dan pasti.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved