Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
DALAM rangka memastikan seluruh pekerja terlindungi manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Cabang Jakarta Gambir memberikan sosialisasi kepada Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI.
Sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan diberikan bersamaan dengan kegiatan Orientasi Tenaga Ahli dan Staf DPRI RI yang dilaksanakan di Gedung Nusantara DPR RI.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait hak-hak apa saja yang didapatkan ketika menjadi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI, salah satunya adalah hak untuk terlindung dalam manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.
Saat ini seluruh Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI telah terlindungi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Baca juga: Cegah Keluarga Miskin Baru, Menko PMK Berharap PHK Jadi Jalan Terakhir
Chairul Arianto selaku Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir menyampaikan,“Kami hadir memberikan pemahaman melalui sosialisasi yang kami berikan terkait hak-hak yang akan diterima ketika telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,"
"Kami berharap setelah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan para tenaga ahli dan staf administrasi dapat menjadi lebih aman dan nyaman ketika melakukan pekerjaannya,” jelasnya.
Chairul juga menambahkan nantinya kami akan selalu berkordinasi dengan Kepala Biro SDM untuk memastikan bahwa seluruh pekerjanya mendapatkan pemahaman akan pentingnya terlindungi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.
Indra Iskandar selaku Sekretaris Sekretariat Jendral DPR RI menyampaikan,“Terima kasih kepada BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir atas kehadirannya dalam kesempatan ini, sosialisasi yang diberikan sangat bermanfaat dan kami menjadi lebih paham akan hak-hak yang kami terima sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.”
Asep Ahmad Saefulloh selaku Kepala Biro SDM Aparatur DPR RI menambahkan,“Bahwa sosialisasi seperti ini harus selalu diberikan ketika ada kegiatan seperti ini, agar tenaga ahli dan staf kami lebih memahami akan pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan”.
Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR RI, Nur Amali selaku Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus dan perwakilan karyawan BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir.
BPJAMSOSTEK Jakarta Gambir juga menyampaikan informasi bahwa peserta dapat mengajukan klaim JHT secara online melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) atau dapat dilakukan juga dengan mengakses website www.bpjsketenagakerjaan.go.id dan juga dapat menerima layanan informasi melalui Call Center 175 terkait program dan manfaat BPJAMSOSTEK. (RO/OL-09)
Saat ini ada ”kesempatan emas” pekerja untuk memiliki hunian baik rumah atau apartemen melalui MLT BPJS Ketenagagakerjaan.
Inovasi seperti digitalisasi layanan dan peningkatan sistem teknologi informasi akan mempermudah pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Baru 22,87% atau 149.917 tenaga kerja dari 655.508 penduduk tenaga kerja di Klaten yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.
Pemkab Badung berkomitmen mengurangi angka pengangguran terbuka dan menekan kemiskinan ekstrim melalui sebuah inovasi yang diberi nama Ucok, Universal Coverage Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua berhasil merealisasikan klaim JKK mencapai Rp10,2 miliar pada 2023. Angka ini naik 231% dibandingkan dengan realisasi klaim pada 2022.
Di balik suksesnya perhelatan pesta demokrasi tersebut, terselip cerita duka ada sejumlah petugas yang gugur ketika tengah melaksanakan tugas.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved