Banyak Tenaga Kerja di Klaten belum Terlindungi Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan

KEPALA Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Heru Siswanto, menyampaikan pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Klaten itu diadakan rutin setiap tahun.

"Pertemuan ini diadakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten pada 2023/2024," kata Heru di Gayamprit, Rabu (10/7).

Dalam pertemuan yang mengusung tema "Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai rencana pembangunan daerah, dan implementasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Klaten" itu dihadiri Asisten II Setda Klaten, OPD, dan Direktur RSUD Bagas Waras.

Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Klaten Minta Serikat Pekerja Suarakan Program Sertakan

Dalam kegiatan ini dipaparkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan pada 2023 dan semester I/2024, kemudian dilanjutkan diskusi panel dengan narasumber Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan M Aditya Warman dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Klaten Much Nasir.

"Dengan diadakannya kegiatan rutin ini, diharapkan sinergi dan kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Klaten yang telah terjalin baik dapat diteruskan demi terwujudnya Klaten yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera," kata Aditya.

Much Nasir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengungkapkaan banyak hal yang dapat dipelajari dari kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten.

Baca juga : Pekerja BPU Meninggal, BPJS Ketenagakerjaan Klaten Serahkan Santunan Kematian

Kepala Bidang Kepesertaan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten, Diyah Lestari Hidayanti menyampaikan bahwa empat dari lima penduduk di Kabupaten Klaten pada 2023/2024 belum mempunyai perlindungan diri dari risiko pekerjaan.

Berdasarkan data perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten 2023, jumlah penduduk bekerja 655.508 orang. Dari jumlah itu baru 22,87% atau 149.917 tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.

Kemudian, jumlah penduduk bekerja pada 2024 ada 655.508 orang. Data per 8 Juli lalu, tenaga kerja di Kabupaten Klaten peserta BP Jamsotek baru 21,43% atau 140.477 orang. Dengan demikian, sebanyak 515.031 tenaga kerja atau 78,57% belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga : Minimalisir Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Gelar Promotif dan Preventif

Menurut Diyah, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Klaten pada 2023 menyalurkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebanyak 17.245 klaim dengan nominal Rp150,3 miliar, dan beasiswa Rp2,6 miliar untuk 630 anak.

Terkait, Dewan  Pengawas  BPJS  Ketenagakerjaan M Aditya Warman mengajak aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Klaten untuk bersama-sama meningkatkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ), dengan mendaftarkan para pekerja rentan menjadi peserta BPJS  Ketenagakerjaan.

"Iuran BPJS  Ketenagakerjaan Rp16.800 per bulan itu sangat murah dan terjangkau. Tetapi, manfaat (profit) yang akan diterima luar biasa. Jika peserta meninggal, ahli waris akan menerima Rp42 juta. Dana ini sangat bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis menyerahkan santunan jaminan kematian kepada ahli waris Lusiana Widyaningrum, ahli waris Dwi Atmodjo Subo Nugroho Hadi, dan ahli waris Sadikin. Masing-masing ahli waris menerima santunan jaminan kematian Rp42 juta. (Z-3)