Setjen DPR Dorong Implementasi Budaya Kerja ASN BerAkhlak

DEPUTI Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar rapat kerja dalam rangka meningkatkan peran monitoring dan evaluasi dan mengimplementasikan budaya kerja ASN BerAkhlak, untuk mendorong peningkatan kinerja dukungan Deputi Bidang Administrasi kepada DPR RI.  

Pelaksanaan rapat kerja ini juga merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Rapat Kerja yang dilakukan oleh Setjen DPR RI pada tanggal 28-31 Juli 2022 dan sosialisasi 'Core Value' dan 'Employer Branding' ASN pada tanggal 30 September 2022.

“Rapat koordinasi (rakor) ini difokuskan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh biro-biro di lingkungan Deputi Bidang Administrasi sekaligus mengevaluasi dan memastikan juga terhadap capaian-capaian kinerja khususnya di tahun 2022," jelasnya.

"Selain hal yang bersifat substansif, di sini juga tadi kita untuk meningkatkan kekompakan, kita juga melakukan kegiatan tukar pikiran dan sedikit ada hiburan,” kata Deputi Bidang Bidang Administrasi Sumariyandono, seusai melakukan rakor di Vasa Hotel Ballroom, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/10).

Baca juga: Komisi VII DPR Ingatkan Industri Batu Bara tentang Pentingnya Transisi Energi Bersih

Diharapkan hasil rapat kerja ini, kata Sumariyandono, dapat memberikan manfaat, saran dan masukan konstruktif terhadap peningkatan kinerja dukungan Bidang Administrasi kepada DPR RI.

Semoga rapat kerja ini menjadi awal yang baik bagi kita semua dalam membangun serta meningkatkan komunikasi, koordinasi dan Kerjasama dalam melaksanakan dukungan kepada DPR RI, agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal.

“Kemudian juga diharapkan tukar pikiran ini semua aparatur atau pegawai yang dilingkup Deputi administrasi tahu secara persis permasalahan apa, tidak hanya di lingkup di unit kerja bironya saja tetapi secara teman-teman, seperti di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat tahu mengenai kendala di Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma (PBW), PBW juga harus tahu kendala yang ada di Biro Sumber Daya Manusia Aparatur,” kata Sumariyandono.

Sumardiyandono mendukung adanya kegiatan ini dan diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan dua kali dalam setahun.

“Kalau saya melihat, seperti yang saya sampaikan di waktu sambutan adalah dua kali kegiatan, dua kali itu tentunya di awal tahun yakni di bulan Januari atau Februari, sebelum seluruh kegiatan dilaksanakan itu harus benar-benar kita siapkan, benar-benar kita rencanakan, kita coba atur jadwalnya dan kemudian pertemuan kedua adalah tentunya di akhir tahun," kata Sumariyandono.

"Ini adalah mengevaluasi terhadap apa yang sudah kita laksanakan sekaligus, mempersiapkan di tahun berikutnya jadi tidak hanya mengevaluasi terhadap capaian tetapi evaluasi tersebut kemudian menjadi umpan balik untuk persiapan penyusunan tahun berikutnya,” tuturnya.

Sumariyandono juga mengusulkan adanya satu kelompok kerja yang bisa merumuskan strategi dan menyelaraskan tata kerja antar biro-biro dilingkungan Deputi Bidang Administrasi dengan tujuan mempercepat transformasi serta terwujudnya Parlemen Moderen.

“Saya pikir kalau permasalahan yang disampaikan memang beragam ada yang menyampaikan masalah dukungan anggaran, kekurangan anggaran, daripada unit kerjanya, terus kemudian ada yang menyampaikan masalah kekurangan SDM," katanya.

"Karena beberapa unit kerja memang sangat sangat terbatas SDM-nya dan lebih banyak SDM yang sesungguhnya adalah PPN ASN atau non ASN itu yang disampaikan oleh mereka, tapi ada juga yang perlu cukup mendapatkan perhatian itu adalah perlu adanya satu kelompok kerja,” kata Sumariyandono.

Terakhir, Sumardiyandono menekankan bahwa tolak ukur kinerja itu tidak sebatas pada tingkat realisasi anggaran yang tinggi, tetapi juga harus diimbangi dengan kualitas daripada output yang dihasilkan.

“Jadi kalau hanya kita mengejar realisasi anggaran saja yang tinggi tanpa kualitas pelayanan ataupun kualitas outputnya, ini juga menjadi kekawatiran kita juga," paparnya,

"Oleh sebab itu tadi juga sudah saya tekankan mohon juga diperhatikan terhadap capaian-capaian secara kegiatan yang sudah direncanakan, jadi anggarannya diperhatikan agar bisa 100% tapi kualitas juga kinerja nya harus bisa mencerminkan pelayanan yang baik," tutup Sumardiyandono. (RO/OL-09)