Ratusan Ribu Buruh Ancam Lumpuhkan Perekonomian Prancis

RATUSAN ribu orang turun ke jalan di Prancis pada hari Sabtu (11/2) di hari keempat aksi menentang reformasi pensiun Presiden Emmanuel Macron.

Serikat pekerja berencana untuk melanjutkan pemogokan kerja jika rencana tersebut tidak dibatalkan.

Tidak seperti tiga hari protes sebelumnya, kali ini tidak dibarengi seruan pemogokan massal. Hanya beberapa sektor yang mengalami kelumpuhan seperti pengawas lalu lintas udara yang mengakibatkan pembatalan setengah dari penerbangan.

Macron dan pemerintahannya menghadapi pertarungan dua arah untuk mengimplementasikan rencana menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 melalui pembentukan undang-undang.

Serikat buruh mengatakan bahwa 500 ribu orang melakukan protes di Paris, lebih tinggi dari 400ribu pada protes terakhir, 7 Februari.

Baca juga: 300 Ribu Pekerja di Inggris Lakukan Aksi Mogok Kerja

Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan ada 963ribu pengunjuk rasa di seluruh negeri dan 93ribu di Paris. Ada protes di kota-kota Prancis lainnya di seluruh negeri.

Para pengunjuk rasa di ibu kota Prancis mengambil rute protes tradisional dari Republique Square ke Nation Square, di belakang spanduk bertuliskan "Tidak untuk bekerja lebih lama".

Terjadi ketegangan ketika sebuah mobil dan tempat sampah terbalik dan dibakar, mendorong polisi bersenjatakan perisai dan pemadam kebakaran untuk membubarkan demonstran.

Pawai tersebut dipimpin oleh para pemimpin dari delapan serikat pekerja utama Prancis.

Mereka menyerukan pemogokan nasional yang akan menghentikan Prancis pada 7 Maret. Ancaman itu jika pemerintah tetap tuli terhadap mobilisasi rakyat Prancis.

Hari lain untuk protes dan pemogokan direncanakan pada 16 Februari. Pemimpin serikat buruh garis keras, Philippe Martinez, mengatakan "bola ada di presiden dan pemerintah untuk menentukan apakah gerakan semakin intensif dan keras atau apakah mereka mempertimbangkan mobilisasi saat ini."

Pengawas lalu lintas udara di bandara Paris Orly melakukan pemogokan mendadak yang mengakibatkan pembatalan 50% penerbangan dari hub nomor dua Paris mulai Sabtu (11/2) sore.

Serikat pekerja yang mewakili pekerja di sistem transportasi umum juga menyerukan pemogokan bergilir mulai 7 Maret.

"Meskipun ditolak oleh sebagian besar penduduk, pemerintah tetap bertekad melakukan reformasi yang brutal, tidak adil, dan tidak dapat dibenarkan," kata mereka.

Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak serikat pekerja untuk menunjukkan tanggung jawab dan tidak mengorbankan kehidupan seluruh negara.

Sementara partai pengusung Macron menghadapi tantangan dalam mensukseskan pembentukan undang-undang tersebut. Sebab kekuatan Macron di parlemen telah melemah usai pemilihan tahun lalu.

Macron untuk membentuk undang-undang tersebut membutuhkan dukungan dari oposisi sayap kanan.

"Saya meragukan Macron, kemampuannya bergerak, mendengarkan rakyat," kata Alfonso Gimeno, seorang pensiunan, yang datang ke Paris untuk berdemonstrasi bersama ketiga anaknya yang berusia 9, 13, dan 15 tahun. (AFP/Cah/OL-09)