Berita Terbaru pajak Hari Ini

Pelaku Usaha Jasa Hiburan Minta Pajak Minimum 40 Persen Dibatalkan

Pemerintah didorong untuk mengubah pemberlakuan tarif pajak minimum 40% untuk aktivitas hiburan tertentu seperti karaoke, bar, mandi/uap, kelab malam, hingga diskotek.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Direncanakan Naik Mulai 2025

Aturan itu diatur sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diundangkan pada 5 Januari 2024

Organda Catat 2.850 Angkot di Depok Tak Bayar Pajak, Nilainya Capai Rp1,7 Miliar

ORGANDA Kota Depok, menyatakan terdapat 2.850 kendaraan angkutan umum perkotaan (angkot) di Kota Depok yang selama 10 tahun tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

Pemda Diminta Guyur Insentif Fiskal Pajak Hiburan ke Pengusaha

Pemerintah daerah (pemda) didorong untuk menggelontorkan insentif fiskal kepada pelaku usaha jasa hiburan di tengah tarif pajak hiburan yang tinggi.

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kenaikan Pajak Hiburan

Untuk itu ia mendorong pemerintah mempertimbangkan lagi  dampak dari kenaikan pajak hiburan terhadap industri pariwisata. 

Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal untuk Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 101 UU HKPD telah memberikan ruang kebijakan untuk pemberian insentif fiskal guna mendukung kemudahan berinvestasi dan berupa pengurangan.

Luhut: Tidak Ada Rencana Naikkan Pajak Motor BBM

TIDAK ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat, kata juru bicara Menko Marves Luhut Pandjaitan.

Apindo Minta Pemda tidak Terburu-buru Implementasikan Pajak Hiburan

Ketum Apindo Shinta Kamdani mengatakan asosiasi sudah menyampaikan kepada pemerintah, dan harapkan mendapatkan solusinya

PHRI Jawa Barat bakal Gugat Kenaikan Pajak Hiburan 40% ke MK

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.

Tumbang, Tempat Hiburan di Jakarta Mulai PHK Karyawan

Sejumlah pengusaha hiburan di Ibu Kota telah memutus hubungan kerja (PHK) karyawan setelah adanya aturan kenaikan pajak menjadi 40 persen.

Heru Budi Hartono akan Tinjau Kembali Kenaikan Pajak Hiburan Malam 40 Persen

Heru Budi akan membahas lebih lanjut dengan DPRD DKI Jakarta terkait penetapan pajak hiburan malam yang naik menjadi 40 persen.

DPRD DKI Minta Kenaikan Pajak Hiburan 40% Dikaji Ulang

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menanggapi kenaikan pajak hiburan menjadi 40%. Ia mengatakan, keputusan itu masih bisa dikoreksi dan perlu dikaji ulang.

Ambang Batas Tarif Pajak Minimal 40% Dinilai Tak Berdasar, Asosiasi Siapkan Gugatan

menaikan batas bawah tarif pajak hiburan tertentu seperti karaoke, bar, mandi/uap, kelab malam, hingga diskotek dari 0% menjadi 40% dinilai tak berdasar.

Tarif Pajak Hiburan Hingga 75% Sasar Kelompok Masyarakat Tertentu

Sebab hiburan tertentu seperti diskotek, kelab malam, karaoke, hingga spa umumnya banyak dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu.

Terbit Perda Baru, Aturan Perpajakan Daerah di Cianjur Berubah

Perubahan terjadi pada Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Karaoke dan Diskotek Jadi 40 Persen dari 25 Persen

Ketentuan besaran kenaikan pajak tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Heru Budi Naikan Pajak Kelab Malam Menjadi 40 Persen

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono resmi menaikkan pajak tempat hiburan malam di Jakarta menjadi 40%. Tarif ini berlaku untuk tempat karaoke, diskotek, kelab malam, bar, dan spa.

Gagasan Kadaster Fiskal Anies Baswedan Dinilai Tepat, Mengapa?

Gagasan calon presiden (capres) nomor urut 01 Anies Baswedan menekankan perlunya reformasi perpajakan dengan melakukan kadaster fiskal.

Ditanya Tentang Strategi Menaikkan Rasio Pajak, Prabowo Malah Bahas Kehendak Politik

CALON presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan rasio pendapatan Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam.

Ganjar Sebut Pengawasan Pajak Bukan Upaya Pemerasan

Ganjar Pranowo menilai strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak diperlukan untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio), bukan bentuk pemerasan dari pemerintah.

Islam dan Konfusianisme untuk Tatanan Global yang Lebih Adil?

Mewaspadai Dampak Game Online di Kalangan Pelajar

Ilusi Anggaran Pendidikan 20%

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia