Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menyampaikan beberapa saran untuk pemerintah dan industri minuman ringan untuk menghadapi berbagai tantangan di tahun ini.
"Yang pertama pasti kebijakan dulu kebijakan. Tentu saja kebijakan yang memberikan insentif lebih besar bagi industri makanan dan minuman," ucap Faisal di Jakarta pada Rabu (13/3).
Lebih lanjut, Faisal menerangkan bahwa industri minuman ringan masih prospektif, namun ia melihat industri ini akan lebih kompetitif.
Baca juga : Kenaikan PPN 12% Hanya akan Efektif Bila Digunakan untuk Kebijakan yang Tepat Sasaran
"Dari sisi biaya produksi, ada potensi juga meningkat, meningkatnya bukan hanya untuk bahan baku, upah, tapi juga yang pajak dan lain-lainnya," jelas Faisal.
Berikutnya, tantangan yang dihadapi industri minuman ringan adalah dari sisi kebijakan yang kaitannya dengan pasar konsumen.
"Bagaimana menjaga ceruk pasar untuk industri makanan dan minuman domestik bahwa ini perlu ada harmonisasi kebijakan dari sisi perdagangan juga. Tarif impor sering kali tidak harmonis, begitu impor bahan baku kena pajak tinggi dari impor, tapi begitu produk jadinya malah bebas, bagaimana industri bisa berkembang kalau begitu caranya," pungkasnya.
Baca juga : Kenaikan Pajak BBM Tak Tepat untuk Kerek Pendapatan Daerah
Selain kebijakan, lanjut dia, behavior dari konsumen perlu terus berbirokrasi melihat perkembangan zaman, digitalisasi, dan perubahan terutama lifestyle setelah Covid-19 yang berubah.
Melihat kondisi ekonomi saat ini, Faisal menilai bahwa industri minuman ringan masih akan menemui tantangan dalam pertumbuhan usahanya.
"Seperti penurunan daya beli masyarakat karena konsumen yang semakin selektif terhadap pos pengeluaran. Untuk itu, diharapkan peran pemerintah dan pengambil kebijakan dalam menentukan nasib industri minuman ringan yang menyerap banyak tenaga kerja ini," tandasnya. (Fal/Z-7)
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
PT Telkom Indonesia semakin agresif memperkuat peran sebagai penggerak digitalisasi, termasuk di wilayah perdesaan.
PEMERINTAH Indonesia telah menetapkan logistik sebagai sektor kunci yang akan mendapat banyak dukungan.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) resmi membuka gelaran UMK Digital Fest 2025 dengan tema "Empowering MSMEs through Digital Transformation."
PRODUSEN pemindai PFU Asia Pacific Pte. Ltd. (PAPL) mengumumkan pemindai gambar Ricoh telah berhasil meraih sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di Indonesia.
Kerja sama ini merupakan wujud kontribusi nyata Peruri dalam memperkuat infrastruktur digital dan mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan transparan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved