Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menyampaikan beberapa saran untuk pemerintah dan industri minuman ringan untuk menghadapi berbagai tantangan di tahun ini.
"Yang pertama pasti kebijakan dulu kebijakan. Tentu saja kebijakan yang memberikan insentif lebih besar bagi industri makanan dan minuman," ucap Faisal di Jakarta pada Rabu (13/3).
Lebih lanjut, Faisal menerangkan bahwa industri minuman ringan masih prospektif, namun ia melihat industri ini akan lebih kompetitif.
Baca juga : Kenaikan PPN 12% Hanya akan Efektif Bila Digunakan untuk Kebijakan yang Tepat Sasaran
"Dari sisi biaya produksi, ada potensi juga meningkat, meningkatnya bukan hanya untuk bahan baku, upah, tapi juga yang pajak dan lain-lainnya," jelas Faisal.
Berikutnya, tantangan yang dihadapi industri minuman ringan adalah dari sisi kebijakan yang kaitannya dengan pasar konsumen.
"Bagaimana menjaga ceruk pasar untuk industri makanan dan minuman domestik bahwa ini perlu ada harmonisasi kebijakan dari sisi perdagangan juga. Tarif impor sering kali tidak harmonis, begitu impor bahan baku kena pajak tinggi dari impor, tapi begitu produk jadinya malah bebas, bagaimana industri bisa berkembang kalau begitu caranya," pungkasnya.
Baca juga : Kenaikan Pajak BBM Tak Tepat untuk Kerek Pendapatan Daerah
Selain kebijakan, lanjut dia, behavior dari konsumen perlu terus berbirokrasi melihat perkembangan zaman, digitalisasi, dan perubahan terutama lifestyle setelah Covid-19 yang berubah.
Melihat kondisi ekonomi saat ini, Faisal menilai bahwa industri minuman ringan masih akan menemui tantangan dalam pertumbuhan usahanya.
"Seperti penurunan daya beli masyarakat karena konsumen yang semakin selektif terhadap pos pengeluaran. Untuk itu, diharapkan peran pemerintah dan pengambil kebijakan dalam menentukan nasib industri minuman ringan yang menyerap banyak tenaga kerja ini," tandasnya. (Fal/Z-7)
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Melalui algoritma ML yang akurat, metode pengukuran saturasi berbasis barge dapat dioptimalkan.
WAMENDIKDASMEN Fajar melanjutkan, perlu adanya mitigasi dalam rangka memastikan program-program prioritas Kemendikdasmen tepat sasaran dan tepat guna.
Puncak transformasi digital ditandai dengan pembentukan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) pada tahun 2007.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) resmi membuka seleksi Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) Nasional ke-8 berbasis komputer (CBT) secara daring pada Selasa, (17/06).
Pemungutan retribusi dilakukan perangkat daerah penghasil maupun Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) di lingkup Pemkab Cianjur. Baru sebagian kecil yang sudah menerapkan digitalisasi
Zero Trust merupakan model arsitektur keamanan yang didasarkan pada prinsip Never Trust, Always Verify (Jangan Pernah Percaya, Selalu Verifikasi).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved