Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menyampaikan beberapa saran untuk pemerintah dan industri minuman ringan untuk menghadapi berbagai tantangan di tahun ini.
"Yang pertama pasti kebijakan dulu kebijakan. Tentu saja kebijakan yang memberikan insentif lebih besar bagi industri makanan dan minuman," ucap Faisal di Jakarta pada Rabu (13/3).
Lebih lanjut, Faisal menerangkan bahwa industri minuman ringan masih prospektif, namun ia melihat industri ini akan lebih kompetitif.
Baca juga : Kenaikan PPN 12% Hanya akan Efektif Bila Digunakan untuk Kebijakan yang Tepat Sasaran
"Dari sisi biaya produksi, ada potensi juga meningkat, meningkatnya bukan hanya untuk bahan baku, upah, tapi juga yang pajak dan lain-lainnya," jelas Faisal.
Berikutnya, tantangan yang dihadapi industri minuman ringan adalah dari sisi kebijakan yang kaitannya dengan pasar konsumen.
"Bagaimana menjaga ceruk pasar untuk industri makanan dan minuman domestik bahwa ini perlu ada harmonisasi kebijakan dari sisi perdagangan juga. Tarif impor sering kali tidak harmonis, begitu impor bahan baku kena pajak tinggi dari impor, tapi begitu produk jadinya malah bebas, bagaimana industri bisa berkembang kalau begitu caranya," pungkasnya.
Baca juga : Kenaikan Pajak BBM Tak Tepat untuk Kerek Pendapatan Daerah
Selain kebijakan, lanjut dia, behavior dari konsumen perlu terus berbirokrasi melihat perkembangan zaman, digitalisasi, dan perubahan terutama lifestyle setelah Covid-19 yang berubah.
Melihat kondisi ekonomi saat ini, Faisal menilai bahwa industri minuman ringan masih akan menemui tantangan dalam pertumbuhan usahanya.
"Seperti penurunan daya beli masyarakat karena konsumen yang semakin selektif terhadap pos pengeluaran. Untuk itu, diharapkan peran pemerintah dan pengambil kebijakan dalam menentukan nasib industri minuman ringan yang menyerap banyak tenaga kerja ini," tandasnya. (Fal/Z-7)
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Sektor layanan kesehatan di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, tengah mengalami perubahan struktural yang signifikan.
Kemendikdasmen bergerak cepat dan terukur setelah capaian tahun 2024, khususnya melalui penguatan pada domain manajemen SPBE.
DIGITALISASI sistem pengamanan dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan operasi hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional.
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha (merchant) agar tidak menolak pembayaran menggunakan uang tunai (Rupiah).
Aset kripto semakin diperhitungkan bukan hanya karena peluang nilai, tetapi juga karena fungsinya dalam diversifikasi keuangan modern
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved