Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Induansjah mengungkapkan bahwa dirinya meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan naik menjadi 12% di tahun depan.
"Harapan kami dikaji dahulu angkanya. Kalau memang mesti naik gimana, kalau mesti turun gimana, sosialisasi dilakukan. Kalau bisa ya jangan naik, karena nanti semua jadi tambah naik," kata Budi saat dihubungi pada Rabu (20/3).
Lebih lanjut, Budi menyebut bahwa apabila PPN tersebut naik, maka yang pasti akan terjadi di industri ritel adalah penambahan harga, kenaikan harga dari barang-barang yang dijual baik restoran, toko buku, toko baju dan lain-lain.
Selain itu, Budi juga menyebut bahwa cashflow yang dihadapi oleh industri semakin berat apabila angka PPN semakin tinggi.
"Itu sih yang pasti ada kenaikan harga, itukan yang harus diantisipasi. Dampaknya mungkin lebih ke inflasi akan menurunkan daya beli, kita khawatir daya beli nanti turun. Kita harus PPN itu kan cash flow kita harus nalangin dulu ya, namanya PPN nalangin di muka itu berat. Kira harus bayarin dulu penjualan kita 12% di muka, cashflow kita semakin berat," tandasnya. (Fal/Z-7)
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka Sarasehan Ekonomi Syariah baru-baru ini kembali menggugah diskursus publik:
Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari, memberikan apresiasi terhadap inovasi dan terobosan yang dilakukan sejumlah kepala daerah dalam mengelola pembangunan di wilayah masing-masing.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved