Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
Pada umumnya, masyarakat mengeluhkan belum merasakan manfaat dana otsus.
Kalau KPK gagal mengatasi perilaku korup di daerahnya, merekalah yang paling terdampak.
Pemerintah perlu melibatkan stakeholders yang belum terkontaminasi budaya korupsi dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Jilid Dua.
Dirinya membandingkan Papua dan Provinsi Aceh yang sama-sama mendapatkan dana otsus.
Provinsi Papua sejak Juni 2022 dimekarkan menjadi tiga DOB baru, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Dalam pengamatan Sarlens, di kabupaten-kabupaten dalam Papua banyak terjadi penyimpangan penggunaan dana otonomi khusus (otsus).
Provinsi Papua menerima dana otonomi khusus atau otsus 2022 sebesar Rp2,4 miliar yang difokuskan untuk kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
OTONOMI Khusus Papua dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Papua.
Pj Gubernur Kirim Dokumen Deklarasi Rakyat Papua Barat Dukung Otsus dan DOB ke Presiden Jokowi
Ia mengaku deklarasi dukungan DOB dan Otsus Jilid 2 ini adalah atas persetujuan bupati lainnya yang ada di wilayah Meepago atau wilayah adat dan atas nama seluruh masyarakat Mimika
Selain itu, peserta rapat juga bersepakat untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adat.
Ia menegaskan bahwa pemekaran DOB akan meletakan kesejahteraan tanah Papua dan OAP sejajar dengan saudara-saudara di provinsi lain di Indonesia.
"Selama ini banyak aksi demo di masyarakat tentu kami tampung dan muaranya pada tiga hal pokok itu. Masyarakat tolak kebijakan Otsus meski sudah diundangkan melalui revisi terbaru."
Menurutnya, negara telah menerbitkan aturan terkait pemekaran Papua untuk mempercepat pembangunan.
Dia meyakini, melalui pemetaan itu, hak-hak masyarakat dapat diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi warga.
Di Papua ada istilah 3 tungku, yaitu adat, gereja, dan pemerintah, di mana ketiganya ada sinergitas bagi masyarakat Papua," kata Pdt Alexsander.
Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta DPR untuk menunda pembahasan tiga rancangan undang-undang.
Dari 24 kewenangan yang diatur dalam UU Otsus Papua, Ketua MRP Timotius Murib menjelaskan hanya 4 kewenangan UU Otsus yang sudah dijalankan oleh pemerintah.
Dalam rencana yang dibahas pemerintah dan DPR RI, akan ada tiga provinsi baru di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
OTONOMI khusus (Otsus) Papua yang sudah berjalan 20 tahun dan saat ini memasuki jilid II dinilai belum memberikan banyak perbaikan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved