NEWSTICKER

Berita Terbaru Otonomi Khusus Hari Ini

Otsus Jilid Dua Diharapkan Hasilkan Pemimpin Papua Berkualitas
19/8/2016 06:00
Khusus untuk 2022, pemerintah menyediakan anggaran senilai Rp8,5 triliun sebagai dana otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat
Tokoh Masyarakat Sosiri Sebut Kegagalan Otsus akibat Pemimpin Papua
19/8/2016 06:00
Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid satu banyak dikeluhkan masyarakat lantaran mereka kurang merasakan dampak positifnya.
Harapan Warga Keerom terhadap Dana Otsus Jilid Dua
19/8/2016 06:00
Kini kebijakan Otsus sudah memasuki babak 20 tahun kedua atau yang lebih dikenal dengan Otsus jilid dua yang akan berlaku hingga 2041.
Masyarakat Papua Harap tidak Ada Korupsi Otsus Jilid Dua
19/8/2016 06:00
Salah satu penyebabnya ialah perilaku koruptif oknum-oknum pejabat daerah yang mengelola dana Otsus.
Masifnya Korupsi di Papua karena Penegak Hukum Lambat Merespons
19/8/2016 06:00
Untuk mencegah perilaku koruptif terus berulang di tanah Papua, Jhon menawarkan program ke KPK, yakni pembentukan Kampung Antikorupsi di sejumlah distrik.
Sosialisasi Otsus Papua Jilid Dua Diminta Lebih Masif
19/8/2016 06:00
Sosialisasi sangat penting untuk membangun pemahaman masyarakat, lebih-lebih masyarakat Papua di akar rumput yang menjadi penerima manfaat dari kebijakan Otsus.
Kepala Suku Mamberamo Tengah Dukung KPK Bersihkan Pejabat Papua
19/8/2016 06:00
Dalam pengawasan penggunaan dana Otsus, pemerintah juga diminta melibatkan komponen masyarakat seperti tokoh gereja dan tokoh adat.
Pemuda Suku Yali Papua Ingin Menjadi PNS di Provinsi Baru
19/8/2016 06:00
Pendidikan sekolah dasar hingga SMA dijalani Wesley di wilayah Keerom. Wesley kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura.
Cegah Korupsi Otsus, Pemprov Papua Diminta Perbarui Data Dukcapil
19/8/2016 06:00
Dana Otsus yang dikucurkan pemerintah ke Papua selama ini memang hanya dikhususkan bagi OAP guna mengejar ketertinggalan dan mempercepat pencapaian kesejahteraan.
Peringati Hari Otsus, Ini Program Prioritas Pemprov Papua Barat Daya
19/8/2016 06:00
Pemprov Papua Barat Daya pada 2023 mengalokasikan dana Rp112 miliar untuk penanggulangan stunting.
Wapres akan Serap Langsung Aspirasi Papua
19/8/2016 05:59
Kebijakan otonomi khusus harus dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat.
Revisi UU Otsus Papua Harus Mengacu Lima Pokok
19/8/2016 05:59
Pemprov Papua mendukung upaya DPD RI tentang revisi UU Nomor 2001 tentang Otonomi Khusus Papua harus mengacu kepada lima kerangka ditentukan Pemprov Papua.
Pemda Papua Diminta Tidak Manfaatkan Status Otonomi Khusus
19/8/2016 05:59
Gubernur Lemhannas Agus Widjojo meminta pemerintah-pemerintah daerah di Papua tidak menyalahgunakan status karakteristik khusus yang disematkan pemerintah pusat.
DPR Papua Tegaskan Papua Final dalam NKRI
19/8/2016 05:59
Menurut dia, temuan survei 82 persen warga Papua yang setuju dengan Otonomi Khusus itu ditertawakan oleh orang-orang Papua karena mereka yang sesungguhnya paham situasi
Revisi Otonomi Khusus Harus Libatkan Masyarakat Papua
19/8/2016 05:59
Peneliti LIPI Rosita Dewi mengatakan otonomi khusus (Otsus) Papua merupakan upaya resolusi konflik untuk Papua yang merupakan hasil kompromi Papua dan Jakarta.
Aparatur Penegak Hukum Diminta Segera Tindak Temuan PPATK
19/8/2016 05:59
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta aparat penegak hukum untuk mengungkap temuan PPATK, terkait 82 temuan penyimpangan APBD dan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat.
Otsus Papua Diusulkan Atur Kewenangan Pemerintah Kabupaten-Kota
19/8/2016 05:59
RUU Otsus bagi Provinsi Papua seyogyanya dilaksanakan tidak hanya di level provinsi, tetapi juga sampai ke tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat.
Rapat Paripurna DPR RI Sahkan RUU Otsus Papua jadi UU
19/8/2016 05:59
UU Otsus yang baru juga memberi afirmasi sebanyak 30% untuk keterlibatan perempuan asli Papua pada DPRK.
Amnesty International Tanggapi Perubahan UU Otsus Papua
19/8/2016 05:59
Usman Hamid mengatakan meskipun UU sebelumnya memuat banyak pasal yang melindungi hak orang asli Papua, ada banyak fakta bahwa pemerintah tidak serius melaksanakannya.
DPR Berupaya Yakinkan Masyarakat Papua Soal Revisi Otonomi Khusus
19/8/2016 05:59
Wakil Ketua Pansus RUU Otsus Papua Yan P Mandenas menegaskan bahwa RUU Otsus Papua dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua.