Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
FORUM Bersama Kepala Daerah dan Tokoh Adat se-Tanah Tabi Papua mendukung penuh rencana pemerintah pusat bersama DPR RI membentuk Daerah Otonomi Baru tingkat Provinsi di tanah Papua.
Dalam rencana yang dibahas pemerintah dan DPR RI, akan ada tiga provinsi baru di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
“Kami para tokoh adat dan kepala daerah se-Tanah Tabi meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabuparen Membramo Raya mendukung penuh pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi di Papua. Kami juga mendesak agar pemerintah pusat dan DPR RI untuk tetap konsisten dengan agenda yang saat ini sudah berjalan,” ungkap Ketua Forum Bersama Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Mathius Awoitauw dalam pernyataan bersama yang disampaikan kepada wartawan, Jumat (11/3).
Forum Bersama Kepala Daerah se-tanah Tabi dan para tokoh adat, kata dia hari ini berkumpul di Sentani untuk menyamakan pemikiran dan pandangan serta merespon dinamika yang berkembang di Papua terkait agenda pembentukan Daerah Otonom Baru tersebut.
Baca juga : Gubernur NTB Apresiasi Program Pemberdayaan UMKM Indosat di Mandalika
“Artinya pernyataan sikap yang dibuat ini untuk juga memberikan dukungan politik setelah ada dinamika yang berkembang beberapa hari ini. Kami menilai agenda pemekaran Provinsi sudah melewati pertimbangan matang oleh pemerintah pusat dalam konsultasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat Papua selama ini. Tentu ini kita perlu kawal bersama,” jelas Mathius.
Pihaknya juga meminta agar Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, dan MRP ikut merespon dinamika sosial politik yang berkembang.
“Artinya Gubernur Papua, DPR Papua dan MRP perlu ikut sama-sama mengawal ini. Agenda politik Pemekaran harus dilihat secara proporsional dalam kacamata niat baik sebagai salah satu upaya mempercepat pembangunan di tanah Papua,” pungkas Mathius. (OL-7)
Subang Utara memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap optimal. Pemekaran wilayah diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Lepi Ali Firmansyah bersama pimpinan DPRD lainnya, Susilawati, bertemu dengan Aanya Rina Casmayati, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Barat
PEMEKARAN Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi dua yakni Kabupaten Brebes Utara dan Kabupaten Brebes Selatan, diperlukan untuk meningkatkan layanan publik.
PEMEKARAN wilayah atau pembentukan calon daerah persiapan otonomi baru (CPDOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, tinggal menunggu pencabutan moratorium oleh pemerintah pusat.
DENGAN luas 2.938 kilometer persegi yang terbagi dalam 40 kecamatan, 410 desa, dan 16 kelurahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dinilai terlalu luas untuk ukuran sebuah kabupaten di Pulau Jawa.
Bahkan, salah satu peserta aksi demo Papua menuturkan bahwa beberapa rekan aksi demonstrasi ikut terluka akibat dipukul polisi di lokasi.
OTONOMI Khusus Papua dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Papua.
Sekretaris Dewan Adat Suku (DAS) Moy, Benhur Yaboisembut, S.Th, mengatakan Otsus harus tetap dilanjutkan, tetapi berlanjutnya Otsus harus benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat Papua.
Anggota DPR Papua Boy Markus Dawir mengatakan, revisi UU Otsus itu sangat penting dan berdampak terhadap Orang Asli Papua (OAP) di Tanah Papua.
Ketua MRP (Majelis Rakyat Provinsi) Papua Barat Maxi Ahoren, menyatakan meski belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, namun sebagian besar aspirasi mereka sudah masuk dalam revisi UU Otsus.
Masyarakat Papua khususnya yang tinggal di kabupaten Waimena mendukung kelanjutan Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved