KEDATANGAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Papua untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe dan mengumpulkan bukti-bukti baru yang terkait dengan perkara itu mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Ketua Forum Bela Negara Provinsi Papua, Sarlens LS Ayatanoi, menyebut pihaknya mendukung penuh upaya KPK yang selama sepekan ini melaksanakan tugas konstitusionalnya di Bumi Cenderawasih.
Lembaga antirasuah itu memeriksa Lukas sebagai tersangka serta menggeledah beberapa rumah dan kantor swasta di sekitar Jayapura. "Saya mendukung penuh yang dilakukan KPK untuk menyelidiki setiap kasus yang ada sesuai dengan fungsi dan kewenangannya," tegas Sarlens di Jayapura.
Dalam pandangan pemuda kelahiran Serui ini, KPK telah melaksanakan tugasnya dengan benar, baik dalam memeriksa Lukas maupun dalam menggeledah rumah pihak-pihak terkait. Semua berlangsung dalam suasana damai, tanpa gejolak sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya.
Dalam pengamatan Sarlens, di kabupaten-kabupaten dalam Papua banyak terjadi penyimpangan penggunaan dana otonomi khusus (otsus). Bahkan banyak pejabat partai-partai politik yang memanfaatkan uang otsus untuk kepentingan membesarkan partainya. Sarlens meminta KPK melakukan tugasnya hingga tuntas, sehingga ke depan, kasus yang sama tidak lagi dilakukan para pemimpin Papua pengganti Lukas.
"Sebenarnya bukan Pak Lukas saja. Ada banyak kasus (korupsi) yang lahir juga di daerah-daerah yang perlu diselesaikan. Di kabupaten-kabupaten terlalu banyak kasus yang ada, perlu KPK turun tangan untuk menyelesaikan," ujar Sarlens.
Ketika KPK tak kunjung datang untuk memeriksa Gubernur Papua, lanjut Sarlens, dirinya sempat pesimistis. Jangan-jangan negara tidak berani menghadapi tersangka Lukas Enembe yang rumah kediamannya selalu dijaga ketat oleh ratusan massa pendukung Lukas. Namun setelah KPK datang, aku Sarlens, rasa pesimistis itu berubah. "Optimisme kami bangkit lagi," kata Sarlens.
KPK, lanjut Sarlens, datang dengan membawa semangat baru bagi masyarakat Papua. Semangat untuk menyelesaikan permasalahan tanpa kekerasan. "Hendaknya kita juga punya hati nurani untuk berpikir yang murni bahwa ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang kepala daerah dan ada perhatian dari pusat untuk melakukan pemeriksaan, mohon kekerasan itu ditiadakan. Karena dengan kekerasan, masalah apapun tidak bisa selesai, tetapi justru akan menimbulkan masalah-masalah yang baru," tutup Sarlens. (RO/OL-14)
