Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
KEDATANGAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Papua untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe dan mengumpulkan bukti-bukti baru yang terkait dengan perkara itu mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Ketua Forum Bela Negara Provinsi Papua, Sarlens LS Ayatanoi, menyebut pihaknya mendukung penuh upaya KPK yang selama sepekan ini melaksanakan tugas konstitusionalnya di Bumi Cenderawasih.
Lembaga antirasuah itu memeriksa Lukas sebagai tersangka serta menggeledah beberapa rumah dan kantor swasta di sekitar Jayapura. "Saya mendukung penuh yang dilakukan KPK untuk menyelidiki setiap kasus yang ada sesuai dengan fungsi dan kewenangannya," tegas Sarlens di Jayapura.
Dalam pandangan pemuda kelahiran Serui ini, KPK telah melaksanakan tugasnya dengan benar, baik dalam memeriksa Lukas maupun dalam menggeledah rumah pihak-pihak terkait. Semua berlangsung dalam suasana damai, tanpa gejolak sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya.
Dalam pengamatan Sarlens, di kabupaten-kabupaten dalam Papua banyak terjadi penyimpangan penggunaan dana otonomi khusus (otsus). Bahkan banyak pejabat partai-partai politik yang memanfaatkan uang otsus untuk kepentingan membesarkan partainya. Sarlens meminta KPK melakukan tugasnya hingga tuntas, sehingga ke depan, kasus yang sama tidak lagi dilakukan para pemimpin Papua pengganti Lukas.
"Sebenarnya bukan Pak Lukas saja. Ada banyak kasus (korupsi) yang lahir juga di daerah-daerah yang perlu diselesaikan. Di kabupaten-kabupaten terlalu banyak kasus yang ada, perlu KPK turun tangan untuk menyelesaikan," ujar Sarlens.
Ketika KPK tak kunjung datang untuk memeriksa Gubernur Papua, lanjut Sarlens, dirinya sempat pesimistis. Jangan-jangan negara tidak berani menghadapi tersangka Lukas Enembe yang rumah kediamannya selalu dijaga ketat oleh ratusan massa pendukung Lukas. Namun setelah KPK datang, aku Sarlens, rasa pesimistis itu berubah. "Optimisme kami bangkit lagi," kata Sarlens.
KPK, lanjut Sarlens, datang dengan membawa semangat baru bagi masyarakat Papua. Semangat untuk menyelesaikan permasalahan tanpa kekerasan. "Hendaknya kita juga punya hati nurani untuk berpikir yang murni bahwa ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh seorang kepala daerah dan ada perhatian dari pusat untuk melakukan pemeriksaan, mohon kekerasan itu ditiadakan. Karena dengan kekerasan, masalah apapun tidak bisa selesai, tetapi justru akan menimbulkan masalah-masalah yang baru," tutup Sarlens. (RO/OL-14)
MANTAN Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, kini berstatus tersangka dalam dua kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Banyak juga pasal yang mewajibkan penyerahan berkas ke penuntut umum harus melalui penyidik Polri. RKUHAP berpotensi menggerus kewenangan KPK dalam menangani perkara.
KPK memutuskan bersurat kepada Presiden dan Ketua DPR RI karena lembaga antirasuah tersebut tidak mengetahui perkembangan pembahasan RUU KUHAP.
Surat itu berisikan permohonan audiensi antara KPK dan pemangku kepentingan. Kajian terkait RKUHAP juga diserahkan untuk menguatkan permintaan audiensi.
Lembaga antirasuah merupakan penegak hukum yang berpacu dengan banyak aturan, diantaranya Undang-Undang KPK dan KUHAP.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pendalaman hal tersebut dilakukan saat memeriksa seorang aparatur sipil negara (ASN) bernama Rizaldi Indra Janu sebagai saksi pada hari ini.
Pemprov Papua Barat Daya pada 2023 mengalokasikan dana Rp112 miliar untuk penanggulangan stunting.
RAMAINYA bursa calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Jakarta, menggema hingga ke pelosok negeri tak terkecuali di Papua
Program magang angkatan pertama dilakukan di Jakarta selama satu bulan yang diikuti 18 ASN perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah Kabupaten dan Provinsi Papua Barat.
Sering bepergian dengan jet pribadi, KPK klaim kantongi alasan gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.
Pemkab Merauke haruslah proaktif bersinergi dengan TNI dan Polri untuk memberikan dukungan anggaran terkait sarana dan prasarana kebutuhan TNI-Polri di daerah perbatasan Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menilai bahwa implementasi UU Otsus dan DAK perlu ada peran aktif masyarakat untuk mengawasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved