Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
Dalam diskusi perdana MAARIF House pada Kamis (18/7), tema yang diangkat adalah Agama, Krisis Lingkungan dan Persoalan HAM: Izin Tambang bagi Ormas.
Izin tambang untuk ormas menjadi perdebatan publik. Ormas keagamaan mulai disoroti terkait sikap apa yang akan mereka ambil. Yang menjadi sorotan adalah PBNU dan PP Muhammadiyah
DIREKTUR Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan terjadinya pungutan liar (pungli) karena kesenjangan ekonomi. Pendapatan pariwisata tidak sampai ke masyarakat lokal
ORGANISASI kemasyarakatan (ormas) agama yang diberikan kepercayaan mengelola tambang harus berdasar pada profesionalisme.
DPR menjamin bahwa pengawasan terhadap semua lembaga yang mengelola tambang akan dilakukan tanpa memihak, termasuk terhadap organisasi masyarakat (ormas) keagamaan
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengingatkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang terlibat dalam pengelolaan tambang agar waspada terhadap konglomerat
SUKU Dinas Perhubungan Jakarta Pusat mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan adanya kantong parkir liar yang dikuasai ormas di kawasan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ).
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan Izin tambang untuk ormas hanya alat transaksi kekuasaan dan obral sumber daya alam.
IUP yang sudah dicabut pemerintah, izinnya akan dialihkan atau didistribusikan ke kelompok masyarakat yakni pelaku usaha kecil dan menengah di daerah, badan usaha milik desa, hingga koperasi.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa mereka tidak akan mengandalkan pihak ketiga dalam mengatur tambang yang telah diberikan izin oleh pemerintah
Pemimpin Tertinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengungkapkan ketertarikannya terhadap tawaran untuk mengelola izin tambang bagi
Pengamat energi dari Alpha Research dan Datacenter Ferdy Hasiman menilai Presiden Joko Widodo terlalu akomodatif dengan memberi izin tambang bagi organisasi keagamaan.
Sejumlah legislator mencecar Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadilia terkait pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) secara cuma-cuma ke ormas.
Nahdliyin Alumni UGM menolak pemberian izin tambang ke rrmas keagamaan
Tim Tekab 308 menangkap tiga anggota ormas Pambers yang diduga terlibat penganiayaan seorang sekuriti di Jalan S Parman, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar.
Amien mengatakan fungsi ormas keagamaan dikhawatirkan tidak pada koridornya bila menerima perizinan pengelolaan tambang.
Mohammad Amien Rais menilai kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada badan usaha organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk bantu keuangan, sebagai jebakan.
Mohammad Amien Rais, tokoh Reformasi, mengkritik kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi keagamaan.
Mohammad Amien Rais, tokoh terkemuka pada era Reformasi, menyatakan kekhawatirannya tentang pemberian izin pengelolaan pertambangan kepada organisasi keagamaan.
PBMA mendukung kebijakan pemerintah terkait izin pengelolaan tambang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved