Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah. Hal itu diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.
Keputusan itu memang menuai pro dan kontra di kalangan Muhammadyah. Akan tetapi Azrul menegaskan bahwa PP Muhammadiyah tidak serta merta menerima tawaran izin tambang tersebut.
"Ada banyak aspek yang menjadi pertimbangan. Dan Muhammadiyah mengkaji ini secara dalam," ujarnya dalam diskusi Menimbang Posisi Muhammadiyah dalam Wacana Izin Tambang Ormas, Jumat (26/7).
Baca juga : Antara NU dan Muhammadiyah, Beda Pertimbangan Ormas dalam Menyikapi Izin Tambang
Dijelaskannya, ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan PP Muhammadyah, di antaranya aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. PP Muhammadyah menegaskan komitmennya dalam pengelolaan tambang.
"Dari aspek hukum, lahan ini benar clean and clear. kemudian dari aspek ekonomi akan mengkaji lahan yang akan diberikan. Juga aspek lingkungan yakni bagian yang melekat dengan Majelis Lingkungan Hidup kita akan concern pada pascatambang," jelasnya.
Lebih lanjut, Azrul mengatakan bahwa PP Muhammadiyah sangat peduli pada lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan tambang harus diminimalisasi.
Baca juga : Ormas Kelola Tambang Rawan Konflik Kepentingan
"Saya ini Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah yang harus menjaga lingkungan. Jangan merusak lingkungan," tambahnya.
Meski demikian, dia menambahkan bahwa keputusan PP Muhammadyah terkait izin tambang belumlah final. PP Muhammadiyah akan mengumumkan secara resmi dalam rapat yang akan digelar di Yogyakarta nanti.
"Kita belum tahu keputusan finalnya seperti apa. Pada rapat pleno sudah diputuskan. Namun kita belum tahu ke depannya," tandasnya. (Z-2)
Transformasi menuju praktik green mining semakin menjadi perhatian di sektor pertambangan Indonesia seiring meningkatnya tuntutan global terhadap dekarbonisasi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PENELITI Senior Core Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, perpanjangan IUPK Grasberg milik PT Freeport untuk periode 2041–2061, mencerminkan masih rendahnya daya tawar RI.
Loggis teken kerja sama dengan HD Hyundai Infracore Asia untuk distribusi alat berat DEVELON, mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor tambang.
Pertambangan berkontribusi sekitar 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara mencapai Rp140,5 triliun pada 2024.
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus pengamat pendidikan dan sosial, Anwar Abbas, mengatakan bahwa proses belajar-mengajar memang sebaiknya dilaksanakan secara tatap muka.
Salah satu hal yang paling mendesak untuk ditinjau ulang ialah penggunaan diksi dalam teks akad.
Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir minta masyarakat tak persoalkan perbedaan Idul fitri 1447 H. Ia dorong kalender global tunggal sebagai solusi masa depan.
Dalam khutbah Idulfitri 1447 H di UMY, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan ibadah Ramadan harus melahirkan perubahan perilaku nyata.
Ribuan warga Muhammadiyah melaksanakan shalat Idul Fitri di Lapangan Puputan Margarana.
Pelaksanaan Salat Id lebih awal ini merujuk pada keputusan Muhammadiyah yang menetapkan 1 Syawal jatuh pada 20 Maret 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved