Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah. Hal itu diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.
Keputusan itu memang menuai pro dan kontra di kalangan Muhammadyah. Akan tetapi Azrul menegaskan bahwa PP Muhammadiyah tidak serta merta menerima tawaran izin tambang tersebut.
"Ada banyak aspek yang menjadi pertimbangan. Dan Muhammadiyah mengkaji ini secara dalam," ujarnya dalam diskusi Menimbang Posisi Muhammadiyah dalam Wacana Izin Tambang Ormas, Jumat (26/7).
Baca juga : Antara NU dan Muhammadiyah, Beda Pertimbangan Ormas dalam Menyikapi Izin Tambang
Dijelaskannya, ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan PP Muhammadyah, di antaranya aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. PP Muhammadyah menegaskan komitmennya dalam pengelolaan tambang.
"Dari aspek hukum, lahan ini benar clean and clear. kemudian dari aspek ekonomi akan mengkaji lahan yang akan diberikan. Juga aspek lingkungan yakni bagian yang melekat dengan Majelis Lingkungan Hidup kita akan concern pada pascatambang," jelasnya.
Lebih lanjut, Azrul mengatakan bahwa PP Muhammadiyah sangat peduli pada lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan tambang harus diminimalisasi.
Baca juga : Ormas Kelola Tambang Rawan Konflik Kepentingan
"Saya ini Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah yang harus menjaga lingkungan. Jangan merusak lingkungan," tambahnya.
Meski demikian, dia menambahkan bahwa keputusan PP Muhammadyah terkait izin tambang belumlah final. PP Muhammadiyah akan mengumumkan secara resmi dalam rapat yang akan digelar di Yogyakarta nanti.
"Kita belum tahu keputusan finalnya seperti apa. Pada rapat pleno sudah diputuskan. Namun kita belum tahu ke depannya," tandasnya. (Z-2)
Perusahaan pertambangan didorong untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih ketat guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk potensi bencana.
HAKIM Konstitusi Saldi Isra, mempertanyakan dasar pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi dalam sidang lanjutan pengujian UU Minerba.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan terdapat dua perusahaan berskala besar atau lighthouse company yang bersiap melakukan penawaran umum perdana saham.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) memperingatkan Indonesia masih terperangkap dalam jebakan negara berpendapatan menengah, dengan ketergantungan pada tambang.
UNTUK kesekian kalinya, Republik Islam Iran tidak ciut nyali menghadapi gertakan negara-negara Barat, terutama Amerika.
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, sangat menyesalkan adanya acara menyanyi dan berjoget seusai acara peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW.
Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan pelapor adalah bagian dari Aliansi Pemuda NU dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah.
KETUA Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulul Abshar Abdalla menyoroti pentingnya humor dalam kehidupan bermasyarakat. Ia turut menyayangkan soal laporan terhadap Komika Pandji Pragiwaksono
PENGASUH dari Pondok Pesantren Denanyar Jombang Abdussalam Shohib atau akrab disapa Gus Salam mengatakan kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono seharusnya tidak menjadi laporan pidana.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir pun mengimbau, dalam menghadapi tahun baru 2026, agar tidak ada pesta pora dan euforia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved