Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah. Hal itu diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.
Keputusan itu memang menuai pro dan kontra di kalangan Muhammadyah. Akan tetapi Azrul menegaskan bahwa PP Muhammadiyah tidak serta merta menerima tawaran izin tambang tersebut.
"Ada banyak aspek yang menjadi pertimbangan. Dan Muhammadiyah mengkaji ini secara dalam," ujarnya dalam diskusi Menimbang Posisi Muhammadiyah dalam Wacana Izin Tambang Ormas, Jumat (26/7).
Baca juga : Antara NU dan Muhammadiyah, Beda Pertimbangan Ormas dalam Menyikapi Izin Tambang
Dijelaskannya, ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan PP Muhammadyah, di antaranya aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. PP Muhammadyah menegaskan komitmennya dalam pengelolaan tambang.
"Dari aspek hukum, lahan ini benar clean and clear. kemudian dari aspek ekonomi akan mengkaji lahan yang akan diberikan. Juga aspek lingkungan yakni bagian yang melekat dengan Majelis Lingkungan Hidup kita akan concern pada pascatambang," jelasnya.
Lebih lanjut, Azrul mengatakan bahwa PP Muhammadiyah sangat peduli pada lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan tambang harus diminimalisasi.
Baca juga : Ormas Kelola Tambang Rawan Konflik Kepentingan
"Saya ini Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah yang harus menjaga lingkungan. Jangan merusak lingkungan," tambahnya.
Meski demikian, dia menambahkan bahwa keputusan PP Muhammadyah terkait izin tambang belumlah final. PP Muhammadiyah akan mengumumkan secara resmi dalam rapat yang akan digelar di Yogyakarta nanti.
"Kita belum tahu keputusan finalnya seperti apa. Pada rapat pleno sudah diputuskan. Namun kita belum tahu ke depannya," tandasnya. (Z-2)
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
Dirketur Utama Antam Achmad Ardianto berkomitmen membawa perseroan untuk tumbuh sebagai global key player dalam industri pertambangan yang berkelanjutan.
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua, telah menimbulkan pelanggaran HAM.
MUHAMMADIYAH memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender ini menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, ini aplikasinya
SETELAH 12 hari perang Iran-Israel, Pemerintah Iran mengumumkan gencatan senjata. Langkah ini diambil diharapkan akan mampu membangun perdamaian di muka bumi.
Dalam konteks global, keseragaman waktu mempermudah perencanaan kegiatan, baik dalam ranah keagamaan, pendidikan, maupun ekonomi.
Muhammadiyah secara resmi memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender tersebut menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.
BADAN Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) menggandeng PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) untuk mendukung transformasi digital berbasis nilai.
MUHAMMADIYAH merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, memiliki sejarah dan dinamika yang panjang serta kompleks dalam penentuan awal bulan Hijriah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved