Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah. Hal itu diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.
Keputusan itu memang menuai pro dan kontra di kalangan Muhammadyah. Akan tetapi Azrul menegaskan bahwa PP Muhammadiyah tidak serta merta menerima tawaran izin tambang tersebut.
"Ada banyak aspek yang menjadi pertimbangan. Dan Muhammadiyah mengkaji ini secara dalam," ujarnya dalam diskusi Menimbang Posisi Muhammadiyah dalam Wacana Izin Tambang Ormas, Jumat (26/7).
Baca juga : Antara NU dan Muhammadiyah, Beda Pertimbangan Ormas dalam Menyikapi Izin Tambang
Dijelaskannya, ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan PP Muhammadyah, di antaranya aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. PP Muhammadyah menegaskan komitmennya dalam pengelolaan tambang.
"Dari aspek hukum, lahan ini benar clean and clear. kemudian dari aspek ekonomi akan mengkaji lahan yang akan diberikan. Juga aspek lingkungan yakni bagian yang melekat dengan Majelis Lingkungan Hidup kita akan concern pada pascatambang," jelasnya.
Lebih lanjut, Azrul mengatakan bahwa PP Muhammadiyah sangat peduli pada lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan tambang harus diminimalisasi.
Baca juga : Ormas Kelola Tambang Rawan Konflik Kepentingan
"Saya ini Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah yang harus menjaga lingkungan. Jangan merusak lingkungan," tambahnya.
Meski demikian, dia menambahkan bahwa keputusan PP Muhammadyah terkait izin tambang belumlah final. PP Muhammadiyah akan mengumumkan secara resmi dalam rapat yang akan digelar di Yogyakarta nanti.
"Kita belum tahu keputusan finalnya seperti apa. Pada rapat pleno sudah diputuskan. Namun kita belum tahu ke depannya," tandasnya. (Z-2)
PT Multi Harapan Utama (MHU) memanfaatkan momentum Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 untuk menegaskan kembali pentingnya keselamatan kerja.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mengusulkan rencana penyesuaian wilayah pertambangan (WP) Tahun 2025.
PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha MMSGI, terus memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kegiatan pertambangannya.
Perusahaan pertambangan didorong untuk mengadopsi standar internasional yang memiliki kriteria lebih ketat guna meminimalkan risiko kerusakan lingkungan, termasuk potensi bencana.
HAKIM Konstitusi Saldi Isra, mempertanyakan dasar pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi dalam sidang lanjutan pengujian UU Minerba.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
Simak prediksi jadwal 1 Ramadan 2026 atau 1447 Hijriah berdasarkan kalender masehi. Lengkap dengan jadwal imsakiyah dan persiapan puasa di bulan Februari.
Kemenag prediksi awal Ramadan 1447 H jatuh 19 Februari 2026 berdasarkan hisab dan rukyat, menghormati penetapan Muhammadiyah 18 Februari.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan puluhan pimpinan organisasi Islam dan tokoh pondok pesantren dari berbagai daerah pada hari ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved