Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ORGANISASI masyarakat Pro Jokowi (Projo) mengungkapkan pihaknya akan segera memutuskan apakah organisasi mereka akan beralih menjadi partai politik atau tidak. Keputusan itu akan diambil tepatnya sebelum Presiden Joko Widodo lengser dari pemerintahan.
Bendahara Projo Panel Barus mengatakan DPP Projo berencana akan menggelar Kongres ke-III pada akhir September 2024 nanti. Salah satu topik penting yang dibahas oleh mereka terkait dengan status organisasi Projo akan tetap menjadi ormas atau justru berubah menjadi parpol.
“Mengenai transformasi Projo (menjadi parpol), ini akan menjadi isu kongres ketiga yang InsyaAllah akhir September (dilaksanakan), sebelum pergantian kekuasaan. Kita akan gelar yang isunya lebih kepada transformasi Projo,” kata Panel di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Sabtu (20/7).
Baca juga : Sesuai Arahan Jokowi, Projo Umumkan Dukungannya ke Beberapa Calon Kepala Daerah
“Akan seperti apa ke depan itu menjadi keputusan yang memiliki ruh, dia lahir dari bawah. Dia bukan sesuatu yang kita coba rekayasa atau politisasi dalam forum kongres itu. Kami ingin gagasan itu munculnya dari teman-teman di daerah,” tambah dia.
Panel mengungkapkan semua kemungkinan itu bisa terjadi, termasuk transformasi Projo untuk menjadi partai politik setelah diputuskan dalam Kongres ke-III tersebut.
“Semua kemungkinan bisa terjadi. Saya minta teman-teman semua untuk membantu bagaimana supaya proses Kongres ke-III nanti bisa berjalan dengan baik. Tentu kongres ini tidak akan bergeser daripada cita-cita besarnya, yaitu memastikan Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Jadi kelahiran Projo untuk memastikan itu. Masalah bentuknya dia harus berubah atau tidak, itu nanti kita baca, analisis dan kalkulasi,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Sebagai Ketua Kongres, Deby didampingi Sekjen WOCPM asal Rusia Prof Svetlana Trofimova memimpin berbagai sesi ilmiah, panel diskusi, serta membuka ruang kolaborasi internasional.
KETUA DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menanggapi proses penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang dilakukan KPK
Siti Aniroh Slamet Effendy, mewakili PP Muslimat NU, mengapresiasi kegiatan ini sebagai ruang untuk menciptakan kader-kader andal.
Bintang mengatakan proses Kongres PDIP tahun 2025 nanti sama dengan proses di semua tingkatan. Baik dari pemilihan ketua anak ranting hingga ketua umum partai.
Ketika persaingan global dalam industrialisasi segenap penjuru dunia, pembangunan SDM sangatlah penting untuk menyukseskan cita cita meraih Indonesia Emas 2045 kelak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved