Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGANISASI masyarakat Pro Jokowi (Projo) mengungkapkan pihaknya akan segera memutuskan apakah organisasi mereka akan beralih menjadi partai politik atau tidak. Keputusan itu akan diambil tepatnya sebelum Presiden Joko Widodo lengser dari pemerintahan.
Bendahara Projo Panel Barus mengatakan DPP Projo berencana akan menggelar Kongres ke-III pada akhir September 2024 nanti. Salah satu topik penting yang dibahas oleh mereka terkait dengan status organisasi Projo akan tetap menjadi ormas atau justru berubah menjadi parpol.
“Mengenai transformasi Projo (menjadi parpol), ini akan menjadi isu kongres ketiga yang InsyaAllah akhir September (dilaksanakan), sebelum pergantian kekuasaan. Kita akan gelar yang isunya lebih kepada transformasi Projo,” kata Panel di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Sabtu (20/7).
Baca juga : Sesuai Arahan Jokowi, Projo Umumkan Dukungannya ke Beberapa Calon Kepala Daerah
“Akan seperti apa ke depan itu menjadi keputusan yang memiliki ruh, dia lahir dari bawah. Dia bukan sesuatu yang kita coba rekayasa atau politisasi dalam forum kongres itu. Kami ingin gagasan itu munculnya dari teman-teman di daerah,” tambah dia.
Panel mengungkapkan semua kemungkinan itu bisa terjadi, termasuk transformasi Projo untuk menjadi partai politik setelah diputuskan dalam Kongres ke-III tersebut.
“Semua kemungkinan bisa terjadi. Saya minta teman-teman semua untuk membantu bagaimana supaya proses Kongres ke-III nanti bisa berjalan dengan baik. Tentu kongres ini tidak akan bergeser daripada cita-cita besarnya, yaitu memastikan Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Jadi kelahiran Projo untuk memastikan itu. Masalah bentuknya dia harus berubah atau tidak, itu nanti kita baca, analisis dan kalkulasi,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Banyak pihak disebut berusaha mendatangkan Prabowo dalam acara itu.
Government shutdown di Amerika Serikat adalah suatu kondisi ketika sebagian besar operasi pemerintah terhenti karena kegagalan untuk menyetujui anggaran tahunan
Pemerintah Amerika Serikat resmi mengimplementasikan shutdown setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan mengenai pendanaan federal.
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Sebagai Ketua Kongres, Deby didampingi Sekjen WOCPM asal Rusia Prof Svetlana Trofimova memimpin berbagai sesi ilmiah, panel diskusi, serta membuka ruang kolaborasi internasional.
KETUA DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menanggapi proses penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang dilakukan KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved