Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy menanggapi proses penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang dilakukan KPK hari ini, Kamis (20/2). Hasto ditahan dalam dalam kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Ronny menyebut, yang dialami oleh Hasto merupakan penahanan politik.
"Ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum kongres partai," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta.
Rencananya, PDIP akan menggelar kongres pada April mendatang. Ronny yang juga bertindak sebagai kuasa hukum Hasto menilai penargetan itu dilakukan karena peran seorang sekjen dalam sebuah partai politik sangat penting.
"Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-kautkan partai. Tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan," kata Ronny.
Menurut Ronny, Hasto selalu kooperatif dalam menjalani proses hukum di KPK. Oleh karena itu, ia menilai penahanan tidak diperlukan, terlebih jika alasannya karena ditakutkan Hasto melarikan diri. Pihaknya menjamin, Hasto tidak akan pergi ke mana-mana.
"Sebagai sekjen partai beliau juga sedang sibuk mengerjakan banyak agenda partai, termasuk menyiapkan kongres. Jadi tidak mungkin akan lari," terang Ronny. (Tri/M-3)
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
Amnesti-abolisi mempertimbangkan kepentingan publik serta stabilitas politik. Presiden bisa memberi amnesti tanpa ada permohonan dari terpidana.
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.
Lebih jauh Trubus mengungkapkan bahwa strategi PDIP untuk mempertahankan Hasto sebagai Sekjen lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.
Hasto Kristiyanto kembali dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP
Pemerintah diharapkan mampu memberikan transparansi pada publik terhadap mekanisme hukum yang telah berjalan.
Tessa mengatakan menghadirkan saksi meringankan adalah hak tersangka dan pihak KPK tentu akan mengakomodir permintaan untuk menghadirkan saksi meringankan.
Kubu Hasto sejatinya sudah memprotes sikap KPK, karena dinilai mengabaikan permintaan tersangka.
KOMISI pemberantasan Korupsi (KPK) merespons permintaan kubu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait penangguhan penahanan dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian PAW.
PSI meminta seluruh kader yang dilantik menjadi kepala daerah mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang. Seusai menjadi kepala daerah, mereka adalah pelayan bagi rakyat bukan partai.
Hasto terseret dua kasus. Itu, berupa dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, dan perintangan penyidikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved