Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa mereka tidak akan mengandalkan pihak ketiga dalam mengatur tambang yang telah diberikan izin oleh pemerintah. Sebaliknya, PBNU akan memanfaatkan anggotanya yang memiliki kualifikasi yang memadai.
"Jika ada anggota NU yang telah terampil, maka kita akan melibatkannya, bukan orang-orang yang kurang kompeten. Kita tidak akan memberikan tanggung jawab kepada orang-orang yang tidak memiliki keahlian," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, dalam acara 'Halaqoh Ulama: Pendekatan Terhadap Fatwa MUI Mengenai Ijtima Ulama Tentang Salam Lintas Agama' di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 Juni 2024.
Yahya menegaskan bahwa PBNU memiliki kemampuan untuk mengelola tambang tersebut, dan mereka akan membuktikan kualitas anggotanya saat mulai mengelola tambang secara resmi.
Baca juga : PBNU Tergiur Kelola Tambang, Ketum Sebut untuk Kesejahteraan Anggota
"Jika masih ragu, tunggu saja sampai kita mulai beroperasi. Kita akan menunjukkan bahwa kita adalah profesional dalam bidang ini," jelasnya.
Selain itu, Yahya telah menyusun mekanisme untuk pengelolaan hasil tambang sehingga dapat dinikmati oleh anggota NU. Salah satu langkahnya adalah dengan mendirikan koperasi.
"Langkah ini akan memastikan bahwa hasil tambang tidak akan dimonopoli oleh segelintir orang. Jika masih ragu, kita tunggu saja dan lihat hasilnya," tandasnya.
PBNU telah diberikan izin untuk mengelola tambang batu bara, yang segera akan dikeluarkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil menyatakan bahwa PBNU dapat mencari kontraktor untuk mengelola tambang tersebut, seperti yang biasanya dilakukan oleh perusahaan tambang lainnya.
"Tugas kita adalah mengelola tambang ini secara profesional dengan menemukan mitra yang berkualitas," tegas Bahlil.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK menegaskan adanya aliran dana dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji ke Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin (AIZ).
KETUA Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulul Abshar Abdalla menyoroti pentingnya humor dalam kehidupan bermasyarakat. Ia turut menyayangkan soal laporan terhadap Komika Pandji Pragiwaksono
KETUA Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla menegaskan yang melaporkan ke polisi soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono di Polda Metro Jaya, bukan perwakilan PBNU
PENGASUH dari Pondok Pesantren Denanyar Jombang Abdussalam Shohib atau akrab disapa Gus Salam mengatakan kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono seharusnya tidak menjadi laporan pidana.
Gus Yahya menghadiri dan mengawal langsung rangkaian kegiatan Napak Tilas Jejak Restu Pendirian NU yang menempuh rute Bangkalan-Jombang
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah Riau dalam menegakkan hukum terhadap ormas yang melakukan pemerasan.
DIREKTORAT Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau menetapkan seorang pria sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Ia merupakan petinggi ormas di Pekanbaru.
16 ormas sepakat bahu-membahu membantu Presiden Prabowo dan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar kembali lebih tenang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved