Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa mereka tidak akan mengandalkan pihak ketiga dalam mengatur tambang yang telah diberikan izin oleh pemerintah. Sebaliknya, PBNU akan memanfaatkan anggotanya yang memiliki kualifikasi yang memadai.
"Jika ada anggota NU yang telah terampil, maka kita akan melibatkannya, bukan orang-orang yang kurang kompeten. Kita tidak akan memberikan tanggung jawab kepada orang-orang yang tidak memiliki keahlian," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, dalam acara 'Halaqoh Ulama: Pendekatan Terhadap Fatwa MUI Mengenai Ijtima Ulama Tentang Salam Lintas Agama' di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 Juni 2024.
Yahya menegaskan bahwa PBNU memiliki kemampuan untuk mengelola tambang tersebut, dan mereka akan membuktikan kualitas anggotanya saat mulai mengelola tambang secara resmi.
Baca juga : PBNU Tergiur Kelola Tambang, Ketum Sebut untuk Kesejahteraan Anggota
"Jika masih ragu, tunggu saja sampai kita mulai beroperasi. Kita akan menunjukkan bahwa kita adalah profesional dalam bidang ini," jelasnya.
Selain itu, Yahya telah menyusun mekanisme untuk pengelolaan hasil tambang sehingga dapat dinikmati oleh anggota NU. Salah satu langkahnya adalah dengan mendirikan koperasi.
"Langkah ini akan memastikan bahwa hasil tambang tidak akan dimonopoli oleh segelintir orang. Jika masih ragu, kita tunggu saja dan lihat hasilnya," tandasnya.
PBNU telah diberikan izin untuk mengelola tambang batu bara, yang segera akan dikeluarkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil menyatakan bahwa PBNU dapat mencari kontraktor untuk mengelola tambang tersebut, seperti yang biasanya dilakukan oleh perusahaan tambang lainnya.
"Tugas kita adalah mengelola tambang ini secara profesional dengan menemukan mitra yang berkualitas," tegas Bahlil.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. PBNU mendapat target dari BGN, mengelola 1.000 titik MBG
Ephorus HKBP menilai PT TPL lebih anyak mudarat ketimbang manfaat.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menguatkan kolaborasi dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa yang terjadi.
KETUA Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menjelaskan soal sikap NU terhadap segala bentuk aksi yang menimbulkan kerusakan alam.
BEM PTNU membantah isu yang menyebutkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat,
Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa mengungkapkan pujiannya kepada Nahdlatul Ulama (NU), atas peran dan kiprahnya di bidang kemanusiaan dan dunia internasional.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
Tim Unit Ranmor dan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Bantar Gebang menangkap kedua pelaku pada 19 Juli 2025
Rakornas ini sebagai bagian dari rangkaian menuju Musyawarah Besar (Mubes) Ormas MKGR 2025 yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada 29–31 Agustus mendatang.
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved