Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa mereka tidak akan mengandalkan pihak ketiga dalam mengatur tambang yang telah diberikan izin oleh pemerintah. Sebaliknya, PBNU akan memanfaatkan anggotanya yang memiliki kualifikasi yang memadai.
"Jika ada anggota NU yang telah terampil, maka kita akan melibatkannya, bukan orang-orang yang kurang kompeten. Kita tidak akan memberikan tanggung jawab kepada orang-orang yang tidak memiliki keahlian," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, dalam acara 'Halaqoh Ulama: Pendekatan Terhadap Fatwa MUI Mengenai Ijtima Ulama Tentang Salam Lintas Agama' di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 Juni 2024.
Yahya menegaskan bahwa PBNU memiliki kemampuan untuk mengelola tambang tersebut, dan mereka akan membuktikan kualitas anggotanya saat mulai mengelola tambang secara resmi.
Baca juga : PBNU Tergiur Kelola Tambang, Ketum Sebut untuk Kesejahteraan Anggota
"Jika masih ragu, tunggu saja sampai kita mulai beroperasi. Kita akan menunjukkan bahwa kita adalah profesional dalam bidang ini," jelasnya.
Selain itu, Yahya telah menyusun mekanisme untuk pengelolaan hasil tambang sehingga dapat dinikmati oleh anggota NU. Salah satu langkahnya adalah dengan mendirikan koperasi.
"Langkah ini akan memastikan bahwa hasil tambang tidak akan dimonopoli oleh segelintir orang. Jika masih ragu, kita tunggu saja dan lihat hasilnya," tandasnya.
PBNU telah diberikan izin untuk mengelola tambang batu bara, yang segera akan dikeluarkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil menyatakan bahwa PBNU dapat mencari kontraktor untuk mengelola tambang tersebut, seperti yang biasanya dilakukan oleh perusahaan tambang lainnya.
"Tugas kita adalah mengelola tambang ini secara profesional dengan menemukan mitra yang berkualitas," tegas Bahlil.
PBNU meluncurkan 41 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) NU yang berpusat di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Yayasan Muslim Sinar Mas atau YMSM menegaskan komitmennya melalui wakaf mushaf Alquran untuk masyarakat luas.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menghadiri puncak peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Malang
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membeberkan alasan fundamental di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto melibatkan Indonesia dalam Board of Peace.
KETUA Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan pesan mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto terkait Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan puluhan pimpinan organisasi Islam dan tokoh pondok pesantren dari berbagai daerah pada hari ini.
PENGAMAT Transportasi Darmaningtyas mengatakan parkir liar di Jakarta akan menjadi sumber pemasukan bagi organisasi masyarakat (ormas) alih-alih menambah kas daerah.
Pemprov DKI tegas melarang sweeping rumah makan oleh ormas selama Ramadhan. Gubernur Pramono Anung ingin Jakarta tetap damai dan harmonis.
Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut hingga kini masih terganjal kendala pengamanan di lapangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved