Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PAKAR Transportasi Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung menyebut penegakkan aturan Over Dimension Over Loading (ODOL) sudah tepat.
Pelanggaran ODOL tidak sepenuhnya kesalahan sopir semata.
PELANGGARAN ODOL pasti melibatkan pemilik kendaraan. Dalam hal ini adalah pihak karoseri, baik yang resmi maupun tidak resmi.
DINAS Perhubungan dan Polres Cianjur, Jawa Barat, rutin melakukan pemeriksaan angkutan overdimension dan overloading alias ODOL.
RATUSAN supir truk dan pickup melakukan aksi blokir Tol Cipularang, Selasa (22/2) untuk menolak kebijakan pemerintah terkait pembatasan dan pelarangan truk overdimension overloading.
APINDO minta agar kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (over dimension overload/ODOL) diundur pemberlakuan penuhnya dari semula tahun 2023 menjadi 2025.
Penegakan aturan hukum wewenangnya ada di Kakorlantas Polri untuk dapat menghentikan pengoperasionalan truk-truk Over Dimension Over Load (ODOL) tersebut.
KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar operasi penanganan truk over dimension over loading (ODOL). Tujuannya agar tak ada lagi kendaraan ODOL di 2023 nanti.
Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan menegaskan, kendaraan ODOL merupakan kejahatan lalu lintas.
Kebutuhan truk pada beberapa industri seperti semen, keramik kaca pupuk pulp dan kertas baja beton ringan serta makanan dan minuman akan meningkat sebesar 65% hingga 112%.
"Penertiban yang kita dilakukan ini karena dari hasil temuan lapangan, di Ruas Jalan H. Achmad Saleh (Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama) terdapat beberapa pelanggaran."
Ia mengatakan penundaan harus dilakukan mengingat kondisi dunia usaha saat ini sedang terpuruk akibat pandemi covid-19.
Djoko menyebut truk ODOL kerap menjadi biang kecelakaan di sejumlah jalan layang. Salah satunya jalan layang Kretek, Jawa Tengah.
Regulasi terkait kebijakan ODOL sudah sangat lengkap, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri perhubungan, hingga peraturan dirjen.
Truk ODOL menimbulkan biaya sosial yang cukup besar, di antaranya biaya bahan bakar tinggi, berkontribusi besar pada kerusakan jalan, bahkan polusi dan kecelakaan.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk mendapat perhargaan berdedikasi atas Tindakan Keselamatan (Safety Action) yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi Kemnhub.
GABUNGAN Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) menyatakan telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menghadapi kebijakan bebas truk dengan dimensi dan muatan berlebih atau zero Odol pada 2023.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved