Bengkulu Terapkan Aturan ODOL Mulai 2023

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bengkulu, akan menetapkan pelarangan mobil truk angkutan barang yang Over Dimension and Over Load (ODOL) secara penuh mulai 2023.

"Aturan ini seharusnya sudah lama diberlakukan namun mengingat tidak adanya dukungan dari pemerintah pusat maka implementasi di daerah belum dapat terealisasi," katanya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Bambang Agus Suprabudi.

Pemprov Bengkulu, lanjut dia, punya keinginan untuk menegakkan aturan ODOL tetapi di sisi lain masih sedang menghadapi masalah ketersediannya jembatan timbang. Sebelum pelaksanaannya, telah melakukan koordinasi bersama Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan Balai Metrologi Provinsi Lampung, untuk penyediaan alat timbang.

Selain itu, Pemprov juga meminta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) hadir di Bengkulu sebagai bentuk pengendalian truk ODOL nantinya. "Saat penerapannya di Provinsi Bengkulu, ada perbedaan spesifikasi truk ODOL di mana jika di daerah lain ODOL merupakan truk logistik lintas daerah tapi di Bengkulu, truk tersebut adalah angkutan komoditas pertambangan dan perkebunan," imbuhnya.

Jika telah diberlakukan, kata dia, alat timbang kendaraan harus ada di setiap perbatasan lintas daerah sehingga pelaksanaannya tertib dan tidak menyalahi aturan. Selain itu, upaya penindakan hukum truk ODOL juga terkendala adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyediaan alat timbang yang belum terbentuk sehingga penegakan aturan belum dapat diterapkan sepenuhnya.

Saat ini, angkutan ODOL di Bengkulu, menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya, polusi udara tinggi, penyebab kerusakan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan dan lain sebagainya. Pemprov meminta kepada pelaku usaha untuk mempersiapkan diri jelang diberlakukannya aturan pelarangan ODOL secara penuh di awal 2023, di antaranya dengan tidak membeli mobil-mobil baru dengan kualifikasi ODOL.

Pada 2019 lalu, hasil pengawasan angkutan logistik yang tersebar di 73 Balai Metrologi atau jembatan timbang yang dikelola Kementerian Perhubungan tercatat sebanyak 2.073.698 kendaraan masuk penimbangan. Dengan rincian, sebanyak 39% atau sebanyak 809.496 unit kendaraan yang melanggar. Adapun pelanggaran terbanyak terdapat pada daya angkut yaitu sebesar  84,43 persen. (OL-15)