Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH tengah membahas roadmap kebijakan zero over dimension dan overload (ODOL). Bahasan revisi roadmap tersebut sedianya dilakukan dengan stakeholder terkait agar dapat mengakomodir kepentingan semua pihak.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menjadi salah satu pihak yang memiliki kepentingan terkait kebijakan zero ODOL. Apindo pun akan mengusulkan sejumlah usulan untuk diakomodir dalam peta jalan tersebut.
"(Usulan roadmap Apindo) Lebih dalam dari pada roadmap sebelumnya yang disusun Kemenhub," kata Pengurus Bidang Kebijakan Publik Apindo, Lucia Karina.
Baca juga: Catat! LRT Jabodebek Beroperasi Terbatas Mulai Besok Hingga 15 Agustus 2023
Dia mengatakan usulan tersebut saat ini masih dibahas secara internal. Usulan roadmap Apindo masih belum disampaikan ke kementerian atau lembaga terkait.
Salah satu usulan yang dibahas yakni terkait kelas jalan. Hal ini mengingat ada perbedaan antara kelas jalan tol dan provinsi yang membuat penindakan terhadap angkutan logistik terus terjadi.
Baca juga: Jalan Rusak tidak Selalu Karena Ada Beban Berlebih
Ketua Kebijakan Publik Dewan Pengurus Nasional Apindo, Danang Girindrawardana mengungkapkan bahwa roadmap zero ODOL harus disusun secara hati-hati dan mengadopsi berbagai kepentingan strategik negara. Dia memaparkan empat kepentingan strategis dimaksud.
Danang menyebutkan, pertama adalah efisiensi biaya logistik. Direktur eksekutif APINDO itu menjelaskan, hal tersebut dilakukan supaya harga produk-produk dapat lebih kompetitif di pasar domestik atau ekspor guna mendorong peningkatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Menurutnya, tingginya biaya logistik juga kerap dikeluhkan pengusaha. Menteri BUMN, Erick Thohir juga sempat mengungkapkan bahwa porsi biaya logistik Indonesia 24 persen dari PDB. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata dunia sebesar 13 persen. Hal ini mengakibatkan biaya logistik Indonesia kurang bersaing dengan negara lain.
Usulan lainnya yakni keselamatan dan ketertiban angkutan jalan raya. Danang mengatakan, hal ini menjadi pertimbangan penting dari implementasi aturan jalan raya dan aturan perhubungan.
Usulan selanjutnya adalah peningkatan kualitas jalan raya. Danang memaparkan bahwa peningkatan tersebut perlu dilakukan baik dari dan menuju kawasan industri, serta kawasan pelabuhan hingga bandara.
Kelas jalan memang menjadi poin yang kerap dikeluhkan pengusaha. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) mencontohkan, muatan yang dibawa dari Surabaya dengan menggunakan kapal Roro maka di pelabuhan pintu masuk Kalimantan Tengah harus dibongkar terlebih dahulu dan muatan dipindahkan ke truk lokal dengan sesuai ukuran dan kapasitas jalan.
Standarisasi kelas jalan diperlukan agar pelaku usaha bisa mencari solusi tepat dalam penggunaan kategori truk yang digunakan. Tujuannya, agar implementasi Zero ODOL tidak kemudian malah menjadi masalah baru akibat tarif angkutan yang tinggi sehingga menurunkan daya saing produk.
Usulan keempat yakni roadmap harus memberikan tenggat waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan pada pemerintah dan pengusaha. Danang mengatakan, pemerintah perlu waktu dalam menata ketahanan jalan pada ruas-ruas jalan tertentu.
"(Roadmap) memberikan kesempatan pada dunia usaha untuk memodernisasi sistem angkutan logistiknya," kata Danang. (RO/Z-7)
Permintaan pergudangan di Banjarmasin mengalami lonjakan signifikan sepanjang 2025, seiring dengan transformasi kawasan industri
Lion Parcel memperluas jangkauan layanan dengan memperkuat jaringan mitra agen di seluruh pelosok negeri. Langkah ini untuk membangun ekosistem logistik yang efisien dan inklusif.
Chief Innovation Officer B-LOG, Gerry Ardian, menjelaskan pendekatan mereka dimulai dengan memahami kebutuhan klien.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 Pantoloan mencatat capaian signifikan dalam memperkuat konektivitas logistik Sulawesi Tengah.
PT Pos Indonesia (PosIND) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjalin kerja sama strategis guna memperkuat layanan logistik haji dan umrah.
Armada baru ini melayani rute dengan jadwal penerbangan tetap CGK-TIM-DJJ 3 kali dalam seminggu, sedangkan rute SIN-HLP-BPN tetap dilayani pesawat jenis 737-300F.
Kemenhub menyampaikan isu penanganan lebih dimensi dan lebih muatan (ODOL) sebenarnya sudah ada sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Mengawali tiga bulan pertama di tahun 2025, KAI Logistik telah berhasil mengelola lebih dari 5,8 juta ton barang.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatra Utara mencatatkan kinerja positif pada angkutan barang selama triwulan I 2025.
“Kita harus dorong percepatan pergerakan logistik dan tidak boleh terhambat sedikitpun bahkan sampai waktu 16 hari."
Truk pengangkut sembako, bahan bakar minyak dan gas, kebutuhan penanganan bencana, pupuk, pakan ternak, serta pengiriman uang, tetap diperbolehkan melintas.
PEMERINTAH dan pengamat transportasi sepakat duduk bersama mengkaji kembali jenis-jenis barang yang perlu dilarang pada saat libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved