Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH tengah membahas roadmap kebijakan zero over dimension dan overload (ODOL). Bahasan revisi roadmap tersebut sedianya dilakukan dengan stakeholder terkait agar dapat mengakomodir kepentingan semua pihak.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menjadi salah satu pihak yang memiliki kepentingan terkait kebijakan zero ODOL. Apindo pun akan mengusulkan sejumlah usulan untuk diakomodir dalam peta jalan tersebut.
"(Usulan roadmap Apindo) Lebih dalam dari pada roadmap sebelumnya yang disusun Kemenhub," kata Pengurus Bidang Kebijakan Publik Apindo, Lucia Karina.
Baca juga: Catat! LRT Jabodebek Beroperasi Terbatas Mulai Besok Hingga 15 Agustus 2023
Dia mengatakan usulan tersebut saat ini masih dibahas secara internal. Usulan roadmap Apindo masih belum disampaikan ke kementerian atau lembaga terkait.
Salah satu usulan yang dibahas yakni terkait kelas jalan. Hal ini mengingat ada perbedaan antara kelas jalan tol dan provinsi yang membuat penindakan terhadap angkutan logistik terus terjadi.
Baca juga: Jalan Rusak tidak Selalu Karena Ada Beban Berlebih
Ketua Kebijakan Publik Dewan Pengurus Nasional Apindo, Danang Girindrawardana mengungkapkan bahwa roadmap zero ODOL harus disusun secara hati-hati dan mengadopsi berbagai kepentingan strategik negara. Dia memaparkan empat kepentingan strategis dimaksud.
Danang menyebutkan, pertama adalah efisiensi biaya logistik. Direktur eksekutif APINDO itu menjelaskan, hal tersebut dilakukan supaya harga produk-produk dapat lebih kompetitif di pasar domestik atau ekspor guna mendorong peningkatan produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Menurutnya, tingginya biaya logistik juga kerap dikeluhkan pengusaha. Menteri BUMN, Erick Thohir juga sempat mengungkapkan bahwa porsi biaya logistik Indonesia 24 persen dari PDB. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata dunia sebesar 13 persen. Hal ini mengakibatkan biaya logistik Indonesia kurang bersaing dengan negara lain.
Usulan lainnya yakni keselamatan dan ketertiban angkutan jalan raya. Danang mengatakan, hal ini menjadi pertimbangan penting dari implementasi aturan jalan raya dan aturan perhubungan.
Usulan selanjutnya adalah peningkatan kualitas jalan raya. Danang memaparkan bahwa peningkatan tersebut perlu dilakukan baik dari dan menuju kawasan industri, serta kawasan pelabuhan hingga bandara.
Kelas jalan memang menjadi poin yang kerap dikeluhkan pengusaha. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) mencontohkan, muatan yang dibawa dari Surabaya dengan menggunakan kapal Roro maka di pelabuhan pintu masuk Kalimantan Tengah harus dibongkar terlebih dahulu dan muatan dipindahkan ke truk lokal dengan sesuai ukuran dan kapasitas jalan.
Standarisasi kelas jalan diperlukan agar pelaku usaha bisa mencari solusi tepat dalam penggunaan kategori truk yang digunakan. Tujuannya, agar implementasi Zero ODOL tidak kemudian malah menjadi masalah baru akibat tarif angkutan yang tinggi sehingga menurunkan daya saing produk.
Usulan keempat yakni roadmap harus memberikan tenggat waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan pada pemerintah dan pengusaha. Danang mengatakan, pemerintah perlu waktu dalam menata ketahanan jalan pada ruas-ruas jalan tertentu.
"(Roadmap) memberikan kesempatan pada dunia usaha untuk memodernisasi sistem angkutan logistiknya," kata Danang. (RO/Z-7)
Indonesia, kata dia, membuka peluang sebesar-besarnya untuk eksplorasi bisnis dan menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia - South Africa untuk menjamin rantai pasok dan Logistik.
Pengiriman parsel atau hadiah bingkisan lebaran juga mengalami peningkatan dengan lonjakan lebih dari 50% setiap tahunnya.
LOGEE memberikan layanan terbaik dalam industri transportasi, sehingga menjadi pilihan tepat sebagai mitra kerja.
Pos Indonesia tidak hanya bertransformasi di bidang operasional dan bisnis perusahaan, tetapi juga reorientasi dari model bisnis tradisional ke bisnis logistik modern.
Kemenkominfo bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) untuk meningkatkan kesiapan layanan pos di masa Lebaran.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak akan menggunakan pesawat jet lagi untuk mendistribusikan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
Polri telah membatasi kendaraan sumbu tiga ke atas melintas selama arus mudik-balik Lebaran 2024
Pemantauan dalam operasi lintas jaya itu berlangsung mulai periode PSBB, PPKM mikro, hingga PPKM darurat. Tujuannya, menekan laju penyebaran covid-19.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan pengaturan lalu lintas dan menambah armada bus Transjakarta beserta jam operasionalnya pada perayaan Hari Natal tahun ini.
GUNA menyukseskan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan membatasi mobilitas angkutan barang di empat ruas tol Jakarta.
Kemenhub masih mematangkan terkait dengan pengaturan operasional angkutan barang pada masa Lebaran 2023.
DINAS Perhubungan dan Polres Cianjur, Jawa Barat, rutin melakukan pemeriksaan angkutan overdimension dan overloading alias ODOL.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved