Kamis 24 Februari 2022, 09:58 WIB

Pakar Hukum: Aturan Odol Sudah Diatur Dalam Undang-Undang

mediaindonesia.com | Ekonomi
Pakar Hukum: Aturan Odol Sudah Diatur Dalam Undang-Undang

dok.ant
Petugas memeriksa truk terkait aturan kelebihan muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) di tol Cikampek, akhir pekan lalu.

 

GURU Besar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr., Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. menyebut, aturan Over Dimension Over Loading (ODOL) kendaraan sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Pakar Nurhasan menjelaskan, aturan muatan kendaraan besar dalam dimensi lebar dan panjang kendaraan tidak boleh melebihi dasar landasan kendaraan.

"Pelanggaran over load itu berkaitan karena adanya over dimensi. Tapi bisa juga karena olah pengangkutannya berlebihan," ujar Nurhasan, Kamis (24/2/2022).

Ia melanjutkan, pelanggaran ODOL pasti melibatkan pemilik kendaraan. Dalam hal ini adalah pihak karoseri, baik yang resmi maupun tidak resmi.

"Ini melibatkan pemilik kendaraan. Pasti melibatkan karoseri resmi maupun tidak resmi. Karena pemilik barang tidak mungkin mempersoalkan lalin di jalan," terang Nurhasan.

"Yang dipersoalkan dalam undang-undang adalah mengemudikan kendaraan yang tidak memenuhi tata cara dalam pemuatan barang," tambahnya.

Oleh karena itu, Pakar Nurhasan meminta agar Korlantas Polri dan Dinas Perhubungan tak memanjakan pengemudi kendaraan dan pemilik barang. Menurutnya, para pemangku kebijakan harus tegas dalam menerapkan aturan sebagai UU yang berlaku.

"Ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, mengembalikan semangat anak yang sudah terlanjur dimanjakan. Kedua, tentu dengan mengedukasi mereka. Artinya dalam konteks penegakan hukum, harus preventif," tutur Nurhasan.

Meski begitu, ia ingin aturan ODOL diterapkan tidak hanya di Pulau Jawa saja, namun di seluruh wilayah Indonesia. Ia juga berharap Korlantas Polri dan Dishub bersinergi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ODOL.

“Menurut saya operasi ini jangan hanya dilakukan dengan batasan waktu sampai sekian. Jangan hanya daerah jawa. Menurut saya ini dilakukan kontinyu/berkala. Yang kedua, jangan hanya di jawa, karena ODOL itu sudah menyebar di seluruh wilayah di indonesia. Jadi ini benar-benar harus ditertibkan,” tegasnya.

Sebelumnya, penindakan pelanggaran ODOL menuai protes dari kalangan sopir truk. Mereka melakukan aksi unjuk rasa di beberapa daerah, menolak dan menuntut revisi aturan ODOL. (OL-13)

Baca Juga: Tolak Aturan Odol, Ratusan Truk dan Pickup Blokir Tol Cipularang

Baca Juga

Antara

Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan Konsumsi Pertalite

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 22:51 WIB
Hal itu penting untuk dilakukan agar beban subsidi dalam postur APBN tidak semakin membengkak. Diketahui, belanja untuk subsidi energi...
Ist

CreaVid Competition untuk Mendukung Industri Kreatif di Tanah Air

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 21:29 WIB
Lewat kreasi generasi milenial ini, publik diharapkan bisa lebih paham tentang investasi keuangan, agar masyarakat tidak mudah terpedaya...
Dok. Pribadi

Karya Desainer dan Arsitek Indonesia Ikut Warnai Pembangunan Bangsa

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 11 Agustus 2022, 20:47 WIB
Saat ini Karya Cipta para ahli Indonesia telah mencapai hasil desain yang cukup tinggi dan makin berkualitas dengan dukungan teknologi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya