Soal Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Korlantas Janji Evaluasi Penggunaan Sirene dan Strobo

KEPALA Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho, menegaskan pihaknya tengah mengevaluasi penggunaan sirene dan strobo ilegal di jalan, menyusul adanya gerakan penolakan masyarakat terhadap penggunaan perangkat tersebut oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

"Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita dan ini saya evaluasi," kata Agus di Gedung Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Jumat (19/9).

Meski penggunaan sirene dan strobo pada kendaraan di jalan telah diatur dalam undang-undang, Agus memastikan akan tetap mengevaluasi. "Sudah (monitor)," ucapnya.

Baca juga : Ramai Gerakan Antisirine, Istana Minta Pejabat yang Dikawal Bersikap Bijak

Agus juga mengungkapkan bahwa dirinya selaku Kepala Korlantas Polri telah menghentikan penggunaan sirene dan strobo pada kendaraan yang mengawalnya. "Saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi (saat lalu lintas) padat," ungkapnya.

Di media sosial, ramai gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' sebagai bentuk protes masyarakat terhadap penggunaan sirene dan strobo yang meresahkan pengguna jalan.

Dalam unggahan di media sosial, masyarakat meminta agar penggunaan sirene dan strobo ini diutamakan untuk kendaraan dengan kebutuhan urgensi, seperti mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran.

Baca juga : Tanggapi Bising 'Tot tot wuk wuk' Pramono : Saya Hampir tidak Pernah Pakai

Adapun dalam Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan mengatur pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas.

Di antaranya kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, dan kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.

Kemudian, kendaraan kepala daerah atau pemerintah asing yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, konvoi atau patwal kendaraan orang cacat, serta kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), penggunaan lampu isyarat dan sirene boleh digunakan pada kendaraan yang memiliki prioritas utama, di antaranya, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, hingga kendaraan pimpinan lembaga negara di Indonesia. (Ant/P-2)