Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa polemik hak paten Merdeka Belajar sudah selesai
Dengan opini WTP atas Laporan Keuangan Kemendikbud tahun 2019, Kemendikbud telah mencapai opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut (2013-2019).
Nadiem berharap PGRI dan Muhammadiyah bersedia bergabung kembali dengan POP di tahun depan setelah sebelumnya sempat mengundurkan diri.
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen.
Hal itu ditandai dengan dihibahkannya merk dagang dan merk jasa tersebut oleh PT Sekolah Cikal ke Kemendikbud tanpa kompensasi apa pun.
Menurut Nadiem, kemerdekaan adalah kesempatan untuk memerdekakan impian anak-anak Indonesia agar mereka bermimpi tanpa batas.
Pemerintah memutuskan untuk memberikan izin kepada satuan pendidikan di zona kuning dan hijau melaksanakan kembali aktivitas belajar mengajar secara langsung atau tatap muka.
MENTERI Agama Fachrul Razi membolehkan madrasah di zona hijau dan kuning untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, ada syaratnya.
Muhadjir mengingatkan dengan dibukanya pembelajaran tatap muka di sekolah di zona kuning, maka kewaspadaan dan kehati-hatian juga harus ditingkatkan.
Dosen dan mahasiswa di minta lebih aktif di luar perguruan tingginya itu yang disebut konsep inisiatif kampus merdeka
Mendikbud menantang mahasiswa untuk mengubah pandangan, dari korban pandemi covid-19 menjadi agen perubahan. Mahasiswa juga harus berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial.
Dinas Pendidikan DKI harus kreatif berinovasi untuk tetap bisa memenuhi hak pelajar memberikan ilmu yang semestinya.
KOMISIONER Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan Retno Listyarti menulis surat terbuka untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim.
KPK sejatinya memberikan perhatian terhadap program bagian dari Merdeka Belajar itu. Lembaga Antirasuah akan mengawal pelaksanaan program tersebut.
"Oleh karena itu jangan sampai sekolah malah jadi klaster covid-19 baru," ujarnya.
Masalah kuota internet dan bahkan anak yang tidak memiliki ponsel jadi momok utama di masyarakat.
LP Ma'arif NU tetap memilih mundur. Walaupun Mendikbud berjanji mengevaluasi Program Organisasi Penggerak. Evaluasi dinilai hanya formalitas belaka dan tidak membawa perubahan.
Sebagai salah satu kebijakan dari Kemendikbud, Merdeka Belajar ternyata sudah dipatenkan oleh pihak swasta. Akankah akan menjadi masalah hukum ke depannya.
Yang dimaksud adalah mempermanenkan platform teknologi, bukan metode Pembelajaran Jarak Jauh.
Rencana pembelajaran jarak jauh yang bakal dipermanenkan Mas Menteri Nadiem langsung menjadi bahan pembicaraan para orangtua.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved