Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, didampingi seluruh pejabat eselon I Kemendikbud mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 secara virtual langsung dari halaman kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta, Senin (17/8).
Nadiem mengenakan busana adat Palembang, Sumatera Selatan menyampaikan makna HUT RI ke-75 bagi Kemendikbud. Menurutnya, kemerdekaan adalah kesempatan untuk memerdekakan impian anak-anak Indonesia agar mereka bermimpi tanpa batas.
Baca juga: Di Hari Peringatan HUT RI ke-75, 57 Pasien Covid-19 Meninggal
"Kemerdekaan adalah kesempatan untuk bermimpi tanpa kecemasan. Kesempatan untuk bertanya tanpa rasa takut dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas," tutur Nadiem.
Upacara pengibaran bendera yang terpusat di Istana Negara, Jakarta, disaksikan secara virtual dari kantor Kemendikbud diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Panitia mewajibkan untuk tetap mengenakan masker dan menjaga jarak aman. Selain itu, panitia juga mempersiapkan alat pengukur suhu tubuh, hand santizer, dan tempat untuk mencuci tangan.
Para peserta yang hadir secara langsung di kantor Kemendikbud diwajibkan mengikuti rapid test terlebih dahulu, untuk memastikan kesehatan seluruh peserta yang hadir.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Mendikbud mengikuti perayaan HUT RI kali ini secara virtual untuk menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Meski begitu, upacara tetap berlangsung dengan tertib dan khidmat dengan menampilkan keragaman adat budaya Indonesia.
Tahun ini, Songket Palembang menjadi pilihan Mendikbud karena kain ini adalah salah satu karya budaya dari Sumatera Selatan yang masuk ke dalam domain keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.
Songket Palembang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada tahun 2013. Ia tidak hanya sekadar kain pelindung tubuh yang estetis namun memiliki makna adiluhung yaitu kemakmuran, kejayaan, dan keberanian.
Berangkat dari filosofi tersebut, Mendikbud berharap, anak-anak Indonesia tetap bersemangat, berani bermimpi, berkarya dan berjuang meski dalam keterbatasan. Hal tersebut sejalan dengan tema peringatan HUT RI ke-75 “Indonesia Maju”.
“Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia Maju. Merdeka!”, pungkas Nadiem. (OL-6)
Jokowi menanggapi rencana Pemerintah yang memutuskan lokasi peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 digelar di Jakarta bukan di IKN
Peneliti senior bidang politik pada BRIN Lili Romli mengatakan peringatan HUT RI di Jakarta merupakan keputusan tepat dan realistis.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan secara resmi tema dan logo peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada Jumat (18/7)
Langkah Prabowo itu berbeda dengan yang dibayangkannya setahun lalu saat masih berstatus calon presiden terpilih Pilpres 2024 yang membayangkan akan menggelar HUT RI tahun ini di IKN.
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai tak ingin masuk dalam jebakan pendahulunya, Joko Widodo, soal megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Perayaan HUT ke-80 RI akan berlangsung di Jakarta
LaLiga dan RFEF memastikan bahwa model bisa lebih banyak menangani kondisi keamanan, kompetisi Eropa, komitmen klub, konstruksi, festival, acara, dan kegiatan lainnya.
Anang berjanji akan terbuka memberikan informasi jika Nadiem dipanggil lagi. Namun, pemeriksaan, tergantung dari kebutuhan penyidik dalam menangani perkara.
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Grup WA tersebut diduga sudah dibuat sebelum Nadiem Makarim resmi dilantik sebagai menteri.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) masih melacak keberadaan mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 2020-2024 Jurist Tan
Semua informasi soal keberadaan eks anak buah Nadiem itu dipastikan ditindaklanjuti.
Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved