Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Saat ini ia mengatakan MPR tengah melakukan pemetaan terkait kebutuhan amandemen. Itu dilakukan untuk menentukan pasal yang akan diperbaharui.
Menurut Catatan Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan, tahun lalu, terjadi 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP).
Mahasiswa sebagai agen perubahan juga berperan penting untuk dapat mempersatukan negara.
USULAN agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempertimbangkan amandemen Pasal 7 UUD 1945 terkait masa jabatan presiden dinilai sah-sah saja
Generasi calon pemimpin masa depan diminta membangun karakteristik yang mengedepankan keragaman dalam persatuan bangsa.
Munas dan Konbes Ulama NU pada 2012 tidak merekomendasikan pilpres melalui MPR.
Pemilihan tidak langsung, ujarnya, selain meminggirkan kedaulatan rakyat, juga akan membenamkan tokoh-tokoh potensial yang muncul dari bawah.
Salah satu buah reformasi adalah perubahan mendasar dalam mekanisme pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung.
Saat ini, ia melihat keberagaman dan kemajemukan yang mengikat anak bangsa dalam satu keutuhan selama berpuluh-puluh tahun, kini terang-terangan dipertentangkan orang-orang tertentu.
Publik juga bisa memberikan pendapatnya apabila tidak setuju terhadap usul tersebut. Namun, Ma'ruf menyerahkan sepenuhnya wacana tersebut kepada MPR.
Berdasarkan investigasinya di lapangan, amendemen Pasal 7 UUD 1945 sudah menjadi kehendak mayoritas rakyat.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat mengatakan saat ini keutuhan bangsa Indonesia sedang terancam.
KETUA MPR Bambang Soesatyo mengatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara.
Ia mengajak masyarakat Kudus agar lebih menyadari kondisi bahwa ke depannya kita akan menghadapi tantangan yang tidak mudah.
Saat ini setiap fraksi yang ada di MPR terus melakukan komunikasi antarfraksi untuk menentukan hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam amendemen UUD 1945.
NasDem berkomitmen untuk mengedepankan sosialisasi materi-materi konsesus kebangsaan dengan menyesuaikan kondisi lokal keadaan masyarakat.
DISKURSUS jabatan presiden tiga periode harus disikapi dengan bijak dan cermat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan aturan tersebut yakni masa jabatan presiden maksimal dua periode dan tiap periode lima tahun.
Sebelum membicarakan masalah pengembangan kapasitas dan lain-lain, pemerintah perlu meningkatkan dulu kesejahteraan guru.
Menurut Hidayat, forum pemuda Âinternasional ialah wadah yang sangat penting untuk dimaksimalkan, terlebih para pemuda saat ini yang semakin terbuka dengan gerbang internasional.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved