Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Dubes Iran, Mohammad Khoush Heikal Azadatas, mengatakan atas nama pemerintah dan rakyat Iran menyatakan apresiasi dan rasa terima kasih yang sangat dalam.
Hidayat Nur Wahid, mengingatkan Presiden, Joko Widodo, untuk menepati janjinya tentang Natuna yang dilontarkan pada saat kampanye pemilu presiden 2019 lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani meminta tambahan kuota haji jamaah Indonesia sebesar satu persen.
Loyalitas para TA juga dibutuhkan bagi para kader NasDem yang duduk di DPR.
Pemilihan presiden secara langsung yang merupakan tonggak pertama reformasi harus tetap dipertahankan.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid, mendukung apa yang akan dilakukan Mendikbud selama nilai-nilai Pancasila serta kurikulum kebangsaan tidak dihapuskan.
Saat ini ia mengatakan MPR tengah melakukan pemetaan terkait kebutuhan amandemen. Itu dilakukan untuk menentukan pasal yang akan diperbaharui.
Menurut Catatan Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan, tahun lalu, terjadi 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP).
Mahasiswa sebagai agen perubahan juga berperan penting untuk dapat mempersatukan negara.
USULAN agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempertimbangkan amandemen Pasal 7 UUD 1945 terkait masa jabatan presiden dinilai sah-sah saja
Generasi calon pemimpin masa depan diminta membangun karakteristik yang mengedepankan keragaman dalam persatuan bangsa.
Munas dan Konbes Ulama NU pada 2012 tidak merekomendasikan pilpres melalui MPR.
Pemilihan tidak langsung, ujarnya, selain meminggirkan kedaulatan rakyat, juga akan membenamkan tokoh-tokoh potensial yang muncul dari bawah.
Salah satu buah reformasi adalah perubahan mendasar dalam mekanisme pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung.
Saat ini, ia melihat keberagaman dan kemajemukan yang mengikat anak bangsa dalam satu keutuhan selama berpuluh-puluh tahun, kini terang-terangan dipertentangkan orang-orang tertentu.
Publik juga bisa memberikan pendapatnya apabila tidak setuju terhadap usul tersebut. Namun, Ma'ruf menyerahkan sepenuhnya wacana tersebut kepada MPR.
Berdasarkan investigasinya di lapangan, amendemen Pasal 7 UUD 1945 sudah menjadi kehendak mayoritas rakyat.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat mengatakan saat ini keutuhan bangsa Indonesia sedang terancam.
KETUA MPR Bambang Soesatyo mengatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara.
Ia mengajak masyarakat Kudus agar lebih menyadari kondisi bahwa ke depannya kita akan menghadapi tantangan yang tidak mudah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved