Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta adanya dialog terkait dengan usul pemilihan presiden dan wakilnya kembali dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Didialogkan dulu mana yang lebih bagus. Kita sedang mencari yang bagus. Kalau nanti lebih bagus yang sekarang, yah, kita pertahankan, tapi kalau ada alternatif yang lain yang bagus, yah, kita cari," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, kemarin.
Menurut Ma'ruf, publik juga bisa memberikan pendapatnya apabila tidak setuju terhadap usul tersebut. Namun, Ma'ruf menyerahkan sepenuhnya wacana tersebut kepada MPR.
"Jadi, tidak statis dalam menyikapi satu persoalan itu juga kan dalam UUD 45, berubah lagi, amendemen lagi, amendemen lagi, sekarang sudah empat kali mau amendemen lagi. Jadi, dinamis berpikirnya mencari yang terbaik untuk bangsa ini," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan MPR belum bisa menindaklanjuti usul yang mengharuskan menempuh beragam liku, seperti amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Karena untuk mengubah UUD ada aturannya. Itu diatur di Pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan seterusnya," katanya di kompleks parlemen Senayan.
Hidayat menjelaskan rekomendasi itu harus diusung sedikitnya dua per tiga anggota MPR sebelum dibawa ke rapat paripurna. Namun, belum ada satu pun anggota MPR yang mengusung wacana sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.
"Jangan kemudian seolah-olah sudah akan selesai kesimpulan mengamendemen pasal tertentu," ujar politikus PKS itu.
Hidayat menilai rekomendasi PBNU bukan barang baru. Isu itu pernah diusulkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Bukan kemudian untuk dalam tanda kutip terkait dengan pilpres terakhir. Usulan dari awal demikian. Tentu kami di MPR menyerap aspirasi, ya sudah seluruh aspirasi kami terima," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, PBNU merekomendasikan pemilihan presiden dan wakil presiden kembali dipilih MPR. Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo seusai bertemu Ketua PBNU Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Rabu (27/11). (Che/Medcom/P-3)
SEJUMLAH pakar hukum tata negara, praktisi hukum, politisi, tokoh pergerakan, dan akademisi, mengajak semua pihak untuk melawan upaya perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu
Hasto menyebut PDIP masih satu nafas dengan Presiden RI Joko Widodo, yakni menolak penundaan pemilu
“Pernyataan hari ini meminta para Menteri untuk tidak membahas terkait itu. Artinya secara konkret persoalan itu dilupakan saja, karena kita juga sedang dalam masa kritis-kritis."
Miya menegaskan ide penundaan pemilu sangat berbahaya dan rentan disusupi agenda pemberian wewenang bagi MPR untuk mulai menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
PERPINDAHAN Ibu Kota Negara (IKN) merupakan kepentingan nasional yang super besar.
Menurut Sugiono, perintah konstitusi sudah jelas bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved