Minggu 05 Januari 2020, 15:00 WIB

MPR Ingatkan Janji Jokowi Soal Natuna

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
MPR Ingatkan Janji Jokowi Soal Natuna

MI/M. Irfan
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid

 

WAKIL Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid, mengingatkan Presiden, Joko Widodo, untuk menepati janjinya tentang Natuna yang dilontarkan pada saat kampanye pemilu presiden 2019 lalu.

Ia mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi sangat jelas dan tegas bahwa Natuna dan Natuna bagian Utara adalah teritorial Indonesia. Hal itu adalah harga mati.

Baca juga: Presiden Minta PUPR Segera Buka Akses Lokasi Bencana Bogor

"Pak Jokowi menyatakan tidak takut terhadap mereka yang mengklaim Natuna Utara. Itu untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Pernyataan terbuka itu, sekarang lah saat membuktikannya, ketika ada kengototan pihak Tiongkok untuk melanggar kedaulatan teritorial Indonesia di Natuna Utara," ujar Hidayat, dalam keterangannya, Minggu (5/1).

Hidayat tak sepakat dengan pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan, yang meminta ketegangan dengan Tiongkok karena insiden di Natuna tak dibesar-besarkan karena berkaitan dengan investasi Tiongkok di Indonesia. Terutama terkait dengan perpindahan Ibukota dan Tiongkok akan menjadi investor terbesar untuk membangun ibukota yang baru.

"Pernyataan tersebut tidak wajar dan tidak sepantasnya, karena keutuhan NKRI tidak boleh dikalahkan dengan alasan investasi," ujar Hidayat.

Dikatakan Hidayat, soal pembangunan ibu kota yang baru, belum ada payung hukumnya. Sementara soal Natuna, adalah soal keutuhan dan kedaulatan NKRI yang sudah jelas dasar hukumnya.

Hidayat mengingatkan bahwa DPR dan Pemerintah pada akhir periode 2019 – 2024 telah sepakat mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Bila merujuk Pasal 4 UU ini, maka tindakan Tiongkok sudah masuk ke dalam kategori ancaman terhadap NKRI.

“Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pelanggaran wilayah perbatasan masuk kepada kategori ancaman terhadap NKRI. Pemerintah mestinya juga harus segera menjalankan UU ini, di antaranya dengan menyusun program bela negara, pembentukan Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan,” ujarnya.

Baca juga: Cuaca Buruk, Presiden Batal Mendarat di Lokasi Bencana Bogor

Lebih lanjut, Hidayat mendukung sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menegaskan penolakan Republik Indonesia terhadap klaim Tiongkok mengenai perairan Natuna.

“Kini ketika Jubir Menlu China ngotot klaim atas kawasan yang oleh UNCLOS diakui sebagai bagian dari NKRI, maka demi NKRI harga mati, mestinya Presiden RI koreksi sikap Menko Maritim, dan perintahkan kepada Menkopolhukam dan Menhan untuk mendukung dan menguatkan sikap Menlu yang tegas menolak klaim Tiongkok terhadap Natuna Utara,” tuturnya.  (OL-6)

Baca Juga

MI/M Irfan

KPK Kesulitan Hitung Harta Edhy Prabowo

👤Chandra Yuri Nuralam 🕔Minggu 07 Maret 2021, 06:27 WIB
KPK kesulitan mengusut dugaan suap yang dilakukan Edhy Prabowo karena banyak saksi tidak kooperatif menyampaikan aset-aset...
MI/Ramdani

Mahfud: Pemerintah Tidak Anggap KLB Partai Demokrat Ilegal

👤Emir Chairullah 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 23:18 WIB
PEMERINTAH tidak menganggap kegiatan KLB Partai Demokrat sebagai kegiatan ilegal. Menurutnya, kegiatan tersebut tak lebih hanya merupakan...
Ilustrasi

Perubahan Waktu Pencoblosan Pemilu 2024 Tidak Signifikan

👤Sri Utami 🕔Sabtu 06 Maret 2021, 22:45 WIB
Maka akan tetap tidak maksimal dalam menyelesaikan problematika kepemiluan sebagaimana yang kita hadapi dalam pemilu-pemilu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya