Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENANGGAPI rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang menyatakan, pemerintah akan mengganti mekanisme ujian nasional (UN) mulai 2021.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid, mendukung apa yang akan dilakukan Mendikbud selama nilai-nilai Pancasila serta kurikulum kebangsaan tidak dihapuskan.
"UN itu kan soal sistem saja untuk menilai seberapa berhasil dari ujian itu, tapi kalau yang menjadi tugas MPR saya berharap pak nadiem juga peka untuk memasukan Pancasila dan kurikulum kebangsaan dalam kurikulum. itu aja yang menjadi concern," kata Jazilul di Jakarta, Rabu, (11/12).
Jazilul menilai urusan dihapusnya UN atau tidak diserahkan pembahasan kepada Mendikbud Nadiem Makakim bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun ia menitipkan agar kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan kebangsaan perlu dikuatkan.
"Soal UN atau tidak nanti biar Komisi X (DPR RI) sama Pak Nadiem yang membicarakan, concern kami di MPR saya lihat pendidikan ini kaitannya dengan pendidikan kebangsaan, Pancasila ini perlu penguatan, " ucapnya.
Ia mengatakan sejatinya UN itu hanya sebatas alat untuk mengukur hasil belajar, dan tidak ada beda dengan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional yang sebelumnya.
"UN ini kan haya alat untuk mengukur saja, bisa nanti bentuknya apa namanya toh dari dulu juga bukan UN namanya. Dulu ebtanas, dulu apa gitu kan, sama-sama aja cara mengukur hasil belajar," jelasnya.
"Cuma itu concern Komisi X sama Pak Nadiem, kalau saya concern-nya kurikulum yang ada saat ini sudah memuat belum pendidikan soal kewarganegaraan soal Pancasila. UN sudah dihapus, terus gak ada lagi, terus di mana penguatan atau peran pendidikan dan kebudayaan dari sisi penguatan Pancasila. itu aja pesan saya," tukasnya. (Rif/OL-09)
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Program SMK PK yang diinisiasi Kemendikbud bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK, melalui kemitraan dengan dunia usaha dan industri (DUDI).
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Seorang individu tidak akan memikirkan tentang pengakuan dan penghargaan sebelum kebutuhan dasar akan makanan dan tempat tinggal mereka terpenuhi.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved