MENANGGAPI rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang menyatakan, pemerintah akan mengganti mekanisme ujian nasional (UN) mulai 2021.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid, mendukung apa yang akan dilakukan Mendikbud selama nilai-nilai Pancasila serta kurikulum kebangsaan tidak dihapuskan.
"UN itu kan soal sistem saja untuk menilai seberapa berhasil dari ujian itu, tapi kalau yang menjadi tugas MPR saya berharap pak nadiem juga peka untuk memasukan Pancasila dan kurikulum kebangsaan dalam kurikulum. itu aja yang menjadi concern," kata Jazilul di Jakarta, Rabu, (11/12).
Jazilul menilai urusan dihapusnya UN atau tidak diserahkan pembahasan kepada Mendikbud Nadiem Makakim bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun ia menitipkan agar kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan kebangsaan perlu dikuatkan.
"Soal UN atau tidak nanti biar Komisi X (DPR RI) sama Pak Nadiem yang membicarakan, concern kami di MPR saya lihat pendidikan ini kaitannya dengan pendidikan kebangsaan, Pancasila ini perlu penguatan, " ucapnya.
Ia mengatakan sejatinya UN itu hanya sebatas alat untuk mengukur hasil belajar, dan tidak ada beda dengan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional yang sebelumnya.
"UN ini kan haya alat untuk mengukur saja, bisa nanti bentuknya apa namanya toh dari dulu juga bukan UN namanya. Dulu ebtanas, dulu apa gitu kan, sama-sama aja cara mengukur hasil belajar," jelasnya.
"Cuma itu concern Komisi X sama Pak Nadiem, kalau saya concern-nya kurikulum yang ada saat ini sudah memuat belum pendidikan soal kewarganegaraan soal Pancasila. UN sudah dihapus, terus gak ada lagi, terus di mana penguatan atau peran pendidikan dan kebudayaan dari sisi penguatan Pancasila. itu aja pesan saya," tukasnya. (Rif/OL-09)
