TOKOH senior Nahdlatul Ulama (NU) Salahuddin Wahid menolak usulan pemilihan presiden tidak langsung atau dikembalikan ke MPR. Kyai yang akrab disapa Gus Sholah itu menegaskan pemilihan presiden melalui MPR akan menjadi kemunduran demokrasi.
"Lebih baik pemilihan tetap langsung bukan melalui MPR. Kalau pemilihan presiden kembali ke MPR nanti hanya segelintir elit atau oligarki yang menentukan, bukan rakyat," ucap Gus Sholah ditemui di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan, Sabtu (30/11) sore.
Pernyataan itu sekaligus menepis klaim Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang menyatakan kyai-kyai NU setuju dengan pemilihan presiden tidak langsung.
Dalam pertemuan antara pimpinan MPR dengan jajaran PBNU, Rabu (27/11), Said Aqil menyatakan pihaknya mengusulkan agar pemilihan presiden kembali ke MPR. Alasannya, pemilihan langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya lantaran biaya politik dan gesekan sosial yang tinggi.
Baca juga: Usul Presiden Dipilih MPR Khianati Reformasi
Ia meyakini pemilihan langsung masih lebih banyak manfaatnya ketimbang mudarat. Adapun pemilihan tidak langsung, ujarnya, selain meminggirkan kedaulatan rakyat, juga akan membenamkan tokoh-tokoh potensial yang muncul dari bawah.
"Kalau pemilihan tidak langsung mungkin tidak akan muncul lagi tokoh-tokoh seperti Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Khofifah Indar Parawansa, dan lainnya," ucapnya.
Gus Sholah menegaskan usulan itu tidak mewakili keseluruhan tokoh dan kyai NU. Ia juga membeberkan hasil Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Ulama NU pada 2012 lalu yang diklaim Said Aqil merekomendasikan pemilihan via MPR tidak benar adanya.
"Soal Munas 2012 tidak ada membahas soal pemilihan presiden. Lagi pula kalau yang disampaikan merupakan keputusan PBNU, seharusnya melalui mekanisme muktamar. Mungkin sebagian besar kyai NU juga tidak setuju (pemilihan lewat MPR)," jelas adik mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.
Terkait dengan rekomendasi Munas NU 2012 di Kempek, Cirebon, bukan mekanisme pilpres langsung yang dibahas, melainkan persoalan pilkada langsung. NU menyadari Pilkada punya tujuan mulia, yakni melibatkan partisipasi masyarakat dalam memilih kepala daerahnya. Namun tujuan mulia itu dinilai tidak tercapai. Berikut kalimatnya.
Perihal tersebut dibahas oleh Komisi Bahtsul Masail, yakni forum diskusi keilmuan para ahli fikih (hukum Islam), Diniyyah Maudluiyyah (pembahasan masalah agama tematik), tepatnya di Bab II
"Dalam praktik pelaksanaan pemilukada selama ini, dampak positif (mashlahah) yang diharapkan tidak selalu terbukti. Bahkan sebaliknya, dampak negatif (mafsadah) baik dalam proses maupun dalam produknya telah terjadi dalam skala yang sangat mencemaskan," demikian bunyi poin ke-2 dalam Bab II itu.(OL-4)
