BEM PTNU Bantah Isu Keterlibatan PBNU dalam Tambang Nikel Raja Ampat

BADAN Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) membantah isu yang menyebutkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Isu ini beredar lewat unggahan di salah satu akun TikTok yang menuding PBNU menerima dana dari PT Gag Nikel melalui seorang bernama Ananda Tohpati. Nama Ketua PBNU Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), juga ikut disebut karena menjabat sebagai komisaris di perusahaan tersebut.

Presidium Nasional BEM PTNU, Achmad Baha’ur Rifqi, dalam pernyataannya menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah serius yang mengancam nama baik PBNU sebagai lembaga keagamaan.

Baca juga : Tambang Gag Nikel di Raja Ampat Ibarat Kerikil di Sepatu Prabowo

“NU (Nahdlatul Ulama) adalah benteng moral umat Islam Indonesia. Fitnah terhadapnya bukan sekadar serangan terhadap lembaga, tapi juga terhadap nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman,” kata Rifqi dikutip Antara, Minggu (15/6).

Ia juga mengingatkan bahwa mengaitkan tindakan pribadi seseorang dengan institusi tanpa dasar atau bukti yang kuat merupakan bentuk sesat pikir yang berbahaya dan perlu diluruskan.

Menanggapi isu tersebut, BEM PTNU Se-Nusantara menyatakan empat sikap:

Baca juga : Gag Nikel Buka Suara soal Penutupan Tambang Nikel di Raja Ampat

1. Bersikap kritis terhadap informasi yang belum terverifikasi.
2. Menjunjung tinggi prinsip tabayun (klarifikasi) dan asas praduga tak bersalah.
3. Menolak segala bentuk politisasi terhadap institusi keagamaan.
4. Mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut penyebaran informasi yang bersifat fitnah.

“Kami akan terus berada di garda depan membela muruah NU dan melawan disinformasi dengan pendekatan akademis,” pungkas Baha’.

Sebelumnya, PBNU juga telah menyatakan secara tegas bahwa mereka tidak pernah memberikan rekomendasi jabatan komisaris kepada individu mana pun, baik dari kalangan pengurus maupun anggota, untuk menduduki posisi di perusahaan, termasuk di PT Gag Nikel.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menjelaskan bahwa jika ada pengurus PBNU yang menjalankan bisnis atau menjabat posisi tertentu di luar organisasi, maka hal itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak berkaitan dengan PBNU.

"PBNU tidak pernah memberikan rekomendasi jabatan kepada individu, termasuk komisaris. Jika ada pengurus PBNU yang berbisnis atau menjabat di luar, itu merupakan urusan pribadi, bukan atas nama organisasi," kata Yahya.

Sementara itu, Ahmad Fahrur Rozi juga telah memberikan klarifikasi bahwa posisinya sebagai anggota Dewan Komisaris PT Gag Nikel merupakan keputusan pribadi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan PBNU. (Anyt/P-4)