Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
PT Gag Nikel angkat bicara terkait keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal penghentian sementara kegiatan operasional perusahaan di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pelaksana tugas (Plt) Presiden Direktur PT Gag Nikel Arya Arditya menyatakan pihaknya menerima penetapan pemerintah tersebut hingga proses verifikasi lapangan selesai.
"PT Gag Nikel menghormati dan menerima sepenuhnya keputusan menteri ESDM untuk menghentikan sementara kegiatan operasional kami di Pulau Gag," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (5/6).
Adapun pembekuan operasi tambang Gag Nikel usai mendapat protes dari aktivis lingkungan, termasuk Greenpeace, yang menyoroti dampak serius terhadap lingkungan dan ekosistem kawasan Raja Ampat.
Arya pun mengeklaim perusahaan telah mengantongi seluruh perizinan yang diperlukan. Izin operasional yang dimiliki juga dikatakan sesuai dengan tata ruang daerah dalam Kawasan Penambangan Raja Ampat.
"Kami juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional dilakukan di luar kawasan konservasi maupun Geopark Unesco," tambahnya.
Pihaknya mengaku siap memberikan seluruh dokumen pendukung yang diperlukan sebagai bagian dari proses klarifikasi kepada Kementerian ESDM.
Dalam pelaksanaannya, Arya menyebut Gag Nikel aktif berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan pengawasan dan pemantauan kegiatan tambang berjalan sesuai standar.
Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan penghentian sementara aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat. Dia menyebut selain PT Gag Nikel, tidak ada perusahaan lain yang tengah aktif melakukan kegiatan produksi di wilayah tersebut.
Untuk memastikan kebenaran berbagai informasi yang beredar, Kementerian ESDM telah menurunkan tim ke lokasi guna melakukan verifikasi langsung.
“Agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami telah memutuskan, melalui Dirjen Minerba, untuk menghentikan sementara operasional PT Gag Nikel sampai verifikasi lapangan selesai dilakukan,” tegas Bahlil di Jakarta, Kamis (5/6).
PT Gag Nikel memulai operasinya di wilayah tersebut berdasarkan kontrak karya (KK) yang mulai ditandatangani pada 1997-1998. Kemudian beroperasi pada 2018 setelah mendapatkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Perusahaan ini awalnya merupakan usaha patungan antara Antam dan perusahaan tambang asal Australia, BHP. Namun, sejak BHP mengundurkan diri dari proyek pada 2008, Antam sepenuhnya mengambil alih pengelolaan tambang di Pulau Gag. (H-3)
KPK menerima banyak laporan dugaan korupsi terkait aktivitas pertambangan, salah satunya di wilayah Raja Ampat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan anggotanya untuk mendalami dugaan tindak pidana aktivitas tambang di Raja Ampat
Pencabutan izin tersebut tidak bisa dinilai sebagai tindakan menghambat investasi, melainkan bentuk kepedulian pemerintah menjaga aset penting sektor pariwisata dan ekosistem tentunya.
KETUA Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengatakan Raja Ampat kaya akan keanekaragaman hayati darat maupun laut dan banyak di antaranya bersifat endemik.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengungkapkan duduk perkara dicabutnya empat perusahaan tambang di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Raja Ampat merupakan rajanya biodiversity bagi kehidupan kelautan dan perikanan. Ada 2 juta hektare kawasan konservasi perairan
Izin tambang PT Gag Nikel yang tetap dibiarkan pemerintah dapat menjadi duri dalam perjalanan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti potensi kerusakan terumbu karang akibat lalu lintas tongkang pengangkut nikel.
PT IMC Pelita Logistik menegaskan bahwa pihaknya merupakan perusahaan jasa logistik laut yang bergerak di bidang angkutan barang curah, khususnya produk mineral.
Budi mengatakan keputusan pemerintah sudah tepat dan melalui berbagai macam pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved