Seskab: Pemerintah Gerak Cepat Tanggapi Kasus Tambang Nikel di Raja Ampat

SEKRETARIS Kabinet (Seskab) RI, Teddy Indra Wijaya, memastikan bahwa pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (5/6), Teddy menyatakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan tersebut.

“Sudah langsung ditindaklanjuti. Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah mengambil langkah yang diperlukan untuk saat ini,” kata Teddy dikutip Antara, Kamis (5/6). 

Baca juga : Bahlil Setop Sementara Aktivitas Tambang Nikel di Raja Ampat

Ia menam

bahkan, koordinasi antar kementerian dilakukan secara cepat dan intensif begitu informasi diterima.

“Tadi langsung kita hubungi dan saling berkoordinasi. Segera kita selesaikan,” katanya.

Baca juga : Soal Tambang Nikel di Raja Ampat, KLH Cuma Bisa Tanggapi Sedikit

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara aktivitas tambang nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, terhitung mulai hari ini, menyusul penolakan dari masyarakat sipil dan aktivis lingkungan yang menilai aktivitas tersebut mengancam ekosistem sensitif kawasan tersebut.

"Untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu, sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya," kata Bahlil.

PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam), mulai beroperasi pada 2018 dengan Izin Usaha Produksi yang diterbitkan pada 2017. Meski telah mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), operasional perusahaan kini dihentikan sementara sampai hasil peninjauan lapangan keluar.

Baca juga : Pengamat Nilai Koordinasi Antara Airlangga Hartarto dan Bahlil soal Diskon Tarif Listrik Lemah

Sementara itu, Greenpeace mengungkapkan bahwa aktivitas tambang nikel di lima pulau kecil di Raja Ampat telah menyebabkan kerusakan hutan seluas lebih dari 500 hektare. Organisasi lingkungan tersebut juga memperingatkan bahwa kegiatan pertambangan ini mengancam hingga 75% terumbu karang terbaik dunia yang berada di wilayah tersebut.

Tak hanya itu, aktivitas tambang juga diduga melanggar Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K), yang melindungi kawasan dengan karakteristik ekologis seperti Raja Ampat. (Ant/P-4)

.