Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
KETUA Pengurus Pusat BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Se-Nusantara, A. Baha’ur Rifqi, menyerukan agar seluruh pihak menjaga perdamaian bangsa pasca tragedi tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) saat aksi demonstrasi di Jakarta.
Rifqi menegaskan bahwa mahasiswa pada dasarnya ingin menyampaikan aspirasi dengan tertib, sehingga tidak selayaknya dituduh sebagai biang kerusuhan. Ia meminta agar DPR tidak lepas tangan dari tanggung jawab moral atas dinamika yang terjadi di lapangan.
“Kami ingin masyarakat damai. Jangan lagi ada korban dari rakyat. DPR tidak boleh cuci tangan, karena banyaknya aksi mahasiswa juga merupakan respon atas kebijakan dan sikap DPR sendiri,” tegas Rifqi dalam keterangannya, di Jakarta Pusat, Sabtu (29/8).
Rifqi menyebut tragedi yang merenggut nyawa Affan Kurniawan, driver ojol, harus dijadikan pelajaran penting bahwa setiap tindakan represif berpotensi mengorbankan rakyat kecil. DPR sebagai lembaga legislatif mesti hadir memberikan keteduhan, bukan justru melempar tanggung jawab.
Rifqi juga mengingatkan agar narasi yang berkembang tidak melebar menjadi upaya untuk memecah belah bangsa atau menyerang Presiden.
“Fokus utamanya adalah DPR. Jangan alihkan isu dengan mengkambinghitamkan pihak lain. Mahasiswa bukan pelaku kerusuhan, saya pastikan itu. Kami hadir dengan damai, bukan merusak,” ujarnya.
BEM PTNU, kata Rifqi, tetap berkomitmen menjadi mitra kritis yang konstruktif. Ia mengajak mahasiswa dan seluruh masyarakat untuk meneladani semangat Rabiul Awal sebagai bulan penuh berkah, sekaligus menjadikan tragedi demo sebagai alarm persatuan bangsa.
“Kita satu saudara, sebangsa, dan setanah air. Mari jaga persatuan, jangan biarkan ada pihak yang menunggangi. Perdamaian adalah jalan terbaik bagi Indonesia,” pungkas Rifqi. (Cah/P-3)
BEM PTNU membantah isu yang menyebutkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat,
Langkah penghapusan tunjangan itu juga penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Ia pun menegaskan tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yang memang menjadi tujuan untuk keperluan revisi UU P2SK.
Aturan ini lahir pascareformasi untuk menjaga prinsip check and balances dalam sistem presidensial.
Banyak kalangan menyerukan pembubaran DPR dan meminta agar kenaikan tunjangan dibatalkan.
Kader Golkar yang berada di DPRD juga diminta peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman politiknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved