Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Pengurus Pusat BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Se-Nusantara, A. Baha’ur Rifqi, menyerukan agar seluruh pihak menjaga perdamaian bangsa pasca tragedi tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol) saat aksi demonstrasi di Jakarta.
Rifqi menegaskan bahwa mahasiswa pada dasarnya ingin menyampaikan aspirasi dengan tertib, sehingga tidak selayaknya dituduh sebagai biang kerusuhan. Ia meminta agar DPR tidak lepas tangan dari tanggung jawab moral atas dinamika yang terjadi di lapangan.
“Kami ingin masyarakat damai. Jangan lagi ada korban dari rakyat. DPR tidak boleh cuci tangan, karena banyaknya aksi mahasiswa juga merupakan respon atas kebijakan dan sikap DPR sendiri,” tegas Rifqi dalam keterangannya, di Jakarta Pusat, Sabtu (29/8).
Rifqi menyebut tragedi yang merenggut nyawa Affan Kurniawan, driver ojol, harus dijadikan pelajaran penting bahwa setiap tindakan represif berpotensi mengorbankan rakyat kecil. DPR sebagai lembaga legislatif mesti hadir memberikan keteduhan, bukan justru melempar tanggung jawab.
Rifqi juga mengingatkan agar narasi yang berkembang tidak melebar menjadi upaya untuk memecah belah bangsa atau menyerang Presiden.
“Fokus utamanya adalah DPR. Jangan alihkan isu dengan mengkambinghitamkan pihak lain. Mahasiswa bukan pelaku kerusuhan, saya pastikan itu. Kami hadir dengan damai, bukan merusak,” ujarnya.
BEM PTNU, kata Rifqi, tetap berkomitmen menjadi mitra kritis yang konstruktif. Ia mengajak mahasiswa dan seluruh masyarakat untuk meneladani semangat Rabiul Awal sebagai bulan penuh berkah, sekaligus menjadikan tragedi demo sebagai alarm persatuan bangsa.
“Kita satu saudara, sebangsa, dan setanah air. Mari jaga persatuan, jangan biarkan ada pihak yang menunggangi. Perdamaian adalah jalan terbaik bagi Indonesia,” pungkas Rifqi. (Cah/P-3)
Ia percaya bahwa kolaborasi yang lahir selama kegiatan akan memberi dampak positif dalam kerja-kerja organisasi ke depan.
PRESIDIUM Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi mendukung pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
BEM PTNU membantah isu yang menyebutkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat,
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved