Ketua Komisi XI Tegaskan Tidak Ikut Sydney Marathon

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan dirinya tidak akan ikut TCS Sydney Marathon 2025. Namanya diketahui terdaftar sebagai salah satu peserta TCS Sydney Marathon 2025.

"Daftar itu sudah setahun yang lalu," kepada Media Indonesia melalui layanan perpesanan, hari ini.

Ia pun menegaskan tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yang memang menjadi tujuan untuk keperluan revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ia pun mengatakan bahwa itinerary yang beredar di media sosial tidak diuat oleh sekretariat komisi XI DPR RI.

Baca juga : Komisi XI Tegaskan Kunker ke Australia Terkait Pembahasan RUU P2SK

"Dugaan saya itu itinerary yang dibuat oleh pihak travel agent yang di-hire oleh pihak di luar Komisi XI dan isinya itu tanpa sepengetahuan Komisi XI. Komisi XI tidak tahu menahu serta tidak bertanggung jawab dengan isi itinerary tersebut. Karena sejak awal Komisi XI tidak ada agenda tersebut," ujar Misbakhun.

Sebelumnya, sebuah selebaran yang berisi itinerary, berbagai agenda yang menyenangkan disiapkan di dalam jadwal. Agenda terkait kunjungan kerja ini pun sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh salah satu staf di KBRI Canberra. "Iya, Komisi XI (ada kunjungan)," tuturnya.

Misbakhun juga diketahui terdaftar sebagai peserta TCS Sydney Marathon 2025. Agenda maraton itu digelar pada 30-31 Agustus 2025.

TCS Sydney Marathon merupakan salah satu ajang marathon paling prestisius, kini masuk dalam jajaran Abbott World Marathon Majors—turnamen global yang juga mencakup Tokyo, London, Boston, Berlin, Chicago, dan New York. Acara ini menjadi satu-satunya marathon besar di belahan selatan dan pertama kali resmi bergabung dalam World Marathon Majors pada tahun 2025.

Kunker Soal RUU P2SK

Ia pun membantah bahwa kunker ke Australia untuk menghindari gelombang demonstrasi. "Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta. Karena menurut agenda dan jadwalnya RUU P2SK harus diselesaikan di Panja (panitia kerja) pada 8 September 2025," ujar Misbkahun kepada Media Indonesia, hari ini.

Ia menjelaskan, agenda kunjungan kerja Komisi XI dan Panja revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dilaksanakan bersma dengan mitra kerja, yakni Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementrian Keuangan, Bank BNI, Bank BTN. "Adapun kota yang dikunjungi adLah ke Canberra dan ke Sidney," ujar Misbakhun.

Ia pun merinci bahwa kunjungan ke Canberra pada 27 agustus 2025 delegasi Komisi XI bertemu dengan Dubes RI di Canberra di KBRI bertemu dengan para Mahasiswa Indonesia yang menerima Beasiswa LPDP. Karena LPDP sebagai lembaga  pengelolaan dana abadi pendidikan adalah bagian dari Kementerian Keuangan dimana BPPK Kemenkeu ikut hadir. 

"Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yg di program kan dan isu yang apa saja ada dalam penyaluran LPDP di Australia," jelasnya.

Lalu dilanjutkan pertemuan dengan Australian National Audit Office (ANAO) di kantor ANAO di Canberra. Kami ingin memastikan bahwa kerja sama BPK RI dengan ANAO soal pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.

Kemudian, pada 28 Agustus 2025 delegasi melakukan kunjungan ke Australia Payment Network (AusPayNett) di Sydney untuk mengetahui bagaimana Australia sebagai negara yg menerapkan national system payment perbankan mereka sebagai organisasi self regulatory body yang terpisah dari bank sentral Australia.(P-1)