Komisi XI Tegaskan Kunker ke Australia Terkait Pembahasan RUU P2SK

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan agenda kunjungan kerja ke Australia sejak 26 Agutus 2025 hingga 1 September 2025 sudah dijadwalkan sejak lama jauh sebelum ada peristiwa aksi demonstrasi di Jakarta. Untuk itulah, ia membantah bahwa kunker ke Australia untuk menghindari gelombang demonstrasi.

"Agenda nya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta. Karena menurut agenda dan jadwalnya RUU P2SK harus diselesaikan di Panja (panitia kerja) pada 8 September 2025," ujar Misbkahun kepada Media Indonesia, hari ini.

Ia menjelaskan, agenda kunjungan kerja Komisi XI dan Panja revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dilaksanakan bersma dengan mitra kerja, yakni Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementrian Keuangan, Bank BNI, Bank BTN. 

"Adapun kota yg dikunjungi adLah ke Canberra dan ke Sidney," ujar Misbakhun.

Ia pun merinci bahwa kunjungan ke Canberra pada 27 agustus 2025 delegasi Komisi XI bertemu dengan Dubes RI di Canberra di KBRI bertemu dengan para Mahasiswa Indonesia yang menerima Beasiswa LPDP. Karena LPDP sebagai lembaga  pengelolaan dana abadi pendidikan adalah bagian dari Kementerian Keuangan dimana BPPK Kemenkeu ikut hadir. 

"Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yg di program kan dan isu yang apa saja ada dalam penyaluran LPDP di Australia," jelasnya.

Lalu dilanjutkan pertemuan dengan Australian National Audit Office (ANAO) di kantor ANAO di Canberra. Kami ingin memastikan bahwa kerja sama BPK RI dengan ANAO soal pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.

Kemudian, pada 28 Agustus 2025 delegasi melakukan kunjungan ke Australia Payment Network (AusPayNett) di Sydney untuk mengetahui bagaimana Australia sebagai negara yg menerapkan national system payment perbankan mereka sebagai organisasi self regulatory body yang terpisah dari bank sentral Australia.

"Organisasi sistem payment tersebut perlu dipelajari efektivitas dan praktek bisnisnya untuk memperkuat dan memperkaya pemahaman penerapan payment sistem yang ideal untuk Indonesia. Termasuk penggunaan tekhnologi dan digitalisasi sistem pembayaran penggunaan QRIS atau tap NFT yang banyak dipraktekkan secara berbeda-beda pada skala teknologi pada industri dan pihak regulator," tutur Misbakhun.

Ia pun menegaskan bahwa sistem pembayaran ini menjadi penting karena bank BUMN seperti BNI dan BTN baru saja menerapkan digital bank mereka dengan Wonder untuk BNI dan Bale untuk BTN. Sebelumnya lebih dulu Livin diaplikasikan rh Bank Bank Mandiri dan BRIMo oleh Bank BRI. 

Komisi XI juga mengunjungi kantor representative office Bank BNI di Sydney (28/8) yang belum 1 tahun di buka di Sydney untuk mengetahui apa saja transaksi pelayanan perbankan antara Indonesia dan Australia yang dilayani. 

Ternyata di Australia transaksi batu bara saja sudah mencapai AUD 2 miliar, pendidikan dan pariwisata mencapai AUD 1,45 miliar. "Belum lagi ada lima konglomerat besar Indonesia mempunyai konsesi tambang sebanyak lebih dari 10. Itu adalah size bisnis yang besar dimana BNI ingin memberikan pelayanan untuk itu," ujarnya.

Selain itu, lanjut Misbakhun, Komisi XI bersama Bank Indonesia bertemu dengan Reserve Bank of Australia (RBA) Bank Sentral Australia (29/8) di Sydney. Topik diskusinya adalah mengenai penerapan national payment gateway dalam rangka cross border transaction dan membuka peluang kerja sama QRIS Indonesia bisa dipakai di Australia.

"Mengingat di Australia banyak pelajar dan wisatawan dari Indonesia sehingga dibuka peluang penerapan QRIS Indonesia di Australia seperti hal nya di Jepang, Thailand dan Malaysia. Penjajakan yang sama sedang dicoba dengan Singapura dan Tiongkok," ujarnya.

Topik berikutnya, lanjut Misbakhun adalah mengenai isu yang sedang kuat yaitu Central Bank Digital Currency (CBDC) yang makin kuat dorongan mewujudkan CBDC karena desakan yang kuat soal crypto sebagai aset keuangan dimana isu stable coin, digital ledger dan tokenisasi aset keuangan sebagai produk under lying.

Sebelumnya, muncul juga selebaran terkait itinerary kunjungan kerja Komisi XI ke Australia pada periode 26 Agustus-1 September 2025. Kabar kunjungan kerja ini pun sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh salah satu staf di KBRI Canberra. (Mad/P-1)