Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami semua informasi terkait kasus dugaan rasuah berupa pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI). Salah satunya kabar dari Legislator Satori yang menyebut semua anggota DPR Komisi XI menerima uang itu.
“Karena berdasarkan keterangan saudara S, teman-teman sudah catat ya, seluruhnya juga dapat. Ya, kan, seluruh anggota komisi XI terima CSR itu. Itu yang sedang kita dalami,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Rabu (22/1).
Asep enggan memerinci keterangan Satori terkait anggota Komisi XI yang menerima dana itu. Tapi, kata dia, KPK menduga adanya modus perantara dalam perkara ini.
“Yang terima itu sebetulnya perantara, kalau menurut Pak S ini kan menyampaikan semua terima, nah, ini yang sedang kita dalam adalah prosesnya itu,” ujar Asep.
KPK tengah mengusut dugaan rasuah penyaluran dana CSR BI. Kasus ini sudah di tahap penyidikan. Namun, KPK masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum yang belum menjurus kepada pihak tertentu.
KPK telah menggeledah Gedung BI pada Senin, 16 Desember 2024, malam. Ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo turut diacak-acak penyidik dalam upaya paksa itu.
Dalam penggeledahan itu, KPK mengambil dokumen dan barang elektronik. Sejumlah pihak yang terkait segera dipanggil untuk dimintai keterangan. (Can/I-2)
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Tessa mengatakan, penggeledahan terjadi pada Rabu, 5 Februari 2025. Penyidik mencari bukti di rumah Heri dari pukul 21.00 WIB sampai dengan 01.30 WIB.
Tessa menegaskan kasus ini tidak disetop meski tersangkanya belum ada.
KPK telah menggeledah Gedung BI pada Senin, 16 Desember 2024, malam. Ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo turut diacak-acak penyidik dalam upaya paksa itu.
Salah satunya yakni adanya rumah yang sama dalam beberapa pengajuan dana CSR. Pembedanya, kata Asep, cuma angel foto hunian tersebut.
Asep enggan memerinci waktu pasti dan jenis bangunan milik Satori yang digeledah penyidik. Sejumlah dokumen dibawa KPK dalam upaya paksa itu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved