Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
PARTAI Golkar menginstruksikan kadernya untuk sensitif terhadap tuntutan rakyat. Kader diminta belajar dari polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
"Gelombang demonstrasi terkait kenaikan PBB-P2 harus menjadi pelajaran penting bagi para kepala daerah dan anggota DPRD. Kebijakan fiskal yang langsung bersentuhan dengan rakyat menuntut sensitivitas tinggi dan kreativitas, solusi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (29/8).
Kader Golkar yang berada di DPRD juga diminta peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman politiknya. Hal ini agar memahami dan sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Program kerja pemerintahan pusat harus mendapatkan dukungan penuh dari daerah. Anggota DPRD adalah penghubung utama antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah," ucap Sarmuji.
Dalam upaya peningkatan kapasitas itu, Golkar menggelar kegiatan Upgrading dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2025. Kegiatan itu akan berlangsung dalam tiga gelombang di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, pada pertengahan September 2025.
Adapun kegiatan ini mengusung tema 'Peningkatan Profesionalitas Anggota Fraksi Partai Golkar dalam Menjalankan Peran, Tugas, dan Fungsinya'. Sarmuji mengatakan ini merupakan langkah strategis partai untuk memperkuat kapasitas kader di legislatif daerah.
"Upgrading dan bimbingan teknis ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi merupakan langkah strategis Partai Golkar untuk memperkuat kapasitas kader di legislatif daerah. Kami ingin seluruh anggota DPRD dari Partai Golkar memahami dengan baik arah dan prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ucap Sarmuji. (Fah/P-3)
MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, pertemuan Presiden Prabowo dengan Pengurus DPP Golkar menunjukkan soliditas koalisi dalam mendukung program prioritas pemerintah.
MUSYAWARAH Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Tengah dipastikan berlangsung mulai 24 hingga 25 Augustus 2025.
Partai Golkar menyatakan akan menyiapkan posisi khusus bagi Setya Novanto jika ia memutuskan kembali aktif di partai.
Politikus Partai Golkar Soedeson Tandra merespons soal polemik Setya Novanto yang bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi dari pemerintah
Langkah penghapusan tunjangan itu juga penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Ia pun menegaskan tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yang memang menjadi tujuan untuk keperluan revisi UU P2SK.
Aturan ini lahir pascareformasi untuk menjaga prinsip check and balances dalam sistem presidensial.
Banyak kalangan menyerukan pembubaran DPR dan meminta agar kenaikan tunjangan dibatalkan.
Mereka menjebol pagar sekitar pukul 20.00 WIB, terhadap pagar di samping gerbang akses menuju Sekretariat Jenderal DPD RI. Pagar itu tampak patah hingga sebagiannya hilang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved