Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Golkar menginstruksikan kadernya untuk sensitif terhadap tuntutan rakyat. Kader diminta belajar dari polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
"Gelombang demonstrasi terkait kenaikan PBB-P2 harus menjadi pelajaran penting bagi para kepala daerah dan anggota DPRD. Kebijakan fiskal yang langsung bersentuhan dengan rakyat menuntut sensitivitas tinggi dan kreativitas, solusi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (29/8).
Kader Golkar yang berada di DPRD juga diminta peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman politiknya. Hal ini agar memahami dan sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Program kerja pemerintahan pusat harus mendapatkan dukungan penuh dari daerah. Anggota DPRD adalah penghubung utama antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah," ucap Sarmuji.
Dalam upaya peningkatan kapasitas itu, Golkar menggelar kegiatan Upgrading dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2025. Kegiatan itu akan berlangsung dalam tiga gelombang di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, pada pertengahan September 2025.
Adapun kegiatan ini mengusung tema 'Peningkatan Profesionalitas Anggota Fraksi Partai Golkar dalam Menjalankan Peran, Tugas, dan Fungsinya'. Sarmuji mengatakan ini merupakan langkah strategis partai untuk memperkuat kapasitas kader di legislatif daerah.
"Upgrading dan bimbingan teknis ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi merupakan langkah strategis Partai Golkar untuk memperkuat kapasitas kader di legislatif daerah. Kami ingin seluruh anggota DPRD dari Partai Golkar memahami dengan baik arah dan prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," ucap Sarmuji. (Fah/P-3)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Proses naturalisasi pemain tidak lepas dari mekanisme yang melibatkan DPR. Karena itu, PSSI masih menunggu kepastian mengenai jadwal persidangan sebelum melangkah lebih jauh.
Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.
Hingga saat ini pembahasan resmi RUU Pemilu belum terlihat jelas di tingkat parlemen.
Sejak akhir tahun lalu masyarakat sipil telah menyusun naskah usulan kodifikasi UU Pemilu sebagai referensi bagi DPR dan pemerintah.
Penaikan iuran JKN bagi peserta mandiri belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan.
Selain RUU Perampasan Aset, Dasco menyebut DPR RI juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved