Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Kunci suksesnya penyelenggaraan MPP terletak pada komitmen kepala daerah, kerja sama semua penyelenggara pelayanan, integrasi pelayanan pusat dan daerah,
MPP nantinya akan menjadi sarana bagi masyarakat, termasuk UMKM, untuk mengurus berbagai macam hal dengan terintegrasi, dan tentunya, memangkas proses birokrasi.
Lebih jauh Wapres mengatakan, dengan adanya MPP, maka pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, karena MPP merupakan pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Penghargaan ini menjadi kado terindah di penghujung tahun 2021, sekaligus menambah koleksi di lemari kabinet penghargaan.
Seluruh tempat publik didorong menyiagakan satuan tugas (satgas) covid-19 untuk mengingatkan pengunjung yang kendur atau lalai menerapkan prokes.
Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) diharapkan mampu mendukung pertumbuhan investasi di daerah.
PEMERINTAH Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel menggencarkan inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
REALISASI investasi ke Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah di kuartal II 2021 baru mencapai Rp536 miliar atau turun 50% dibanding posisi yang sama tahun 2020.
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menginstruksikan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara membentuk Mal Pelayanan Publik sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi.
Selain Pemprov Jatim, pemda yang sudah mengintegrasikan pelayanan publiknya secara baik melalu MPP adalah Kabupaten Banyuwangi.
Kesejahteraan tersebut dapat dicapai di antaranya dengan menyediakan satu pintu layanan-layanan untuk diakses masyarakat.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1055 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3 Covid-19. Aturan itu diteken Gubernur Anies Baswedan pada Senin, 30 Agustus 2021.
PEMKAB Lembata mendukung langkah Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan OSS. Sebab mendukung iklim usaha dan menyederhanakan urusan serta menyeragamkan syarat iklim usaha di daerah.
Anies belum menerima laporan pelanggaran protokol kesehatan atau ketentuan PPKM level 4 di mal.
Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo benar-benar telah memudahkan sekaligus memanjakan masyarakat setempat dalam mengakses layanan publik.
Komisi II DPR berada di Sidoarjo untuk melihat dari dekat bagaimana MPP tersebut beroperasi.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta resmi menutup Layanan Perizinan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Ibu Kota Jakarta Per 17 Mei 2021.
Mereka khawatir langkah itu akan berdampak menimbulkan kerugian yang signifikan secara materiil akibat kehilangan omzet.
Penandatanganan ini disebut akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional.
Grand launching ini ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Bupati Lamongan Fadeli bersama Tjahjo Kumolo.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved