WAKIL Presiden Ma’ruf Amin berharap kendala yang masih ditemui oleh pelaku UMKM, seperti perizinan, dapat diatasi dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah hingga di tingkat kabupaten/kota. MPP nantinya akan menjadi sarana bagi masyarakat, termasuk UMKM, untuk mengurus berbagai macam hal dengan terintegrasi, dan tentunya, memangkas proses birokrasi.
“Ini juga yang sedang kita usahakan, MPP itu (bahkan) jemput bola. Jadi bukan hanya MPP di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat kelurahan. Mengurus paspor disitu, perizinan ya disitu. Ini sebenarnya dalam rangka reformasi birokrasi yang kita inginkan,” ujar Wapres dalam keterangan persnya usai menerima Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto bersama 4 (empat) anggota Wantimpres, Rabu (19/1).
Hal tersebut dikatakan menanggapi laporan Wantimpres menyebutkan, pelaku UMKM hingga kini masih mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan berusaha. Kendati demikian, lanjut Wapres, memang tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memerlukan waktu. Hingga saat ini, baru tersedia 45 MPP di Indonesia, atau baru mencapai 10% dari target ketersediaan MPP.
Selain itu ungkap Ma’ruf, pemerintah saat ini sedang berusaha agar pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan tenaga yang siap pakai. Salah satunya dengan melakukan upaya pembinaan terhadap guru pelopor di pendidikan tinggi, melalui program Kampus Merdeka. Diharapkan, dengan kualitas guru yang meningkat, diharapkan kualitas pendidikan, termasuk kualitas tenaga kerja di Indonesia juga akan meningkat.
“Ini (pembangunan SDM) dilakukan, yaitu melalui pendidikan vokasi, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas, kemudian juga politeknik. Sekarang juga sekolah-sekolah kejuruan diperbanyak. Dari hasil evaluasi, masih banyak tamatan tenaga kerja kita yang belum linked [dengan industri], sehingga kita mulai melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri,” urai Wapres.
Baca juga : Kebijakan Satu Harga Minyak Goreng Timbulkan Masalah Baru
Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf berharap, Wantimpres dapat turut memantau perkembangan kebijakan pemerintah hingga level implementasi.
“Tolong nanti dari Wantimpres bisa melihat, petanya masih seperti ini. Kalau dibiarkan akan terus seperti itu,” ujar Wapres.
Sebelumnya, Wiranto menyebutkan, walaupun sudah dijanjikan untuk dipermudah untuk pemulihan ekonomi nasional, pelaku UMKM hingga kini masih mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan berusaha. Pelaku UMKM banyak yang kesulitan mengurus perizinannya karena regulasi dan proses birokrasi yang masih cukup berat untuk dipenuhi.
Wiranto menyampaikan isu terkait pembangunan SDM guna menghadapi bonus demografi di Indonesia. Dikhawatirkan, apabila tidak ditangani dengan baik, bonus demografi tersebut malah akan menambah beban perekonomian Indonesia.
“Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yg membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan [tenaga kerja]. Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah, supaya tidak meleset,” ungkapnya. (OL-7)
