Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan beberapa pelonggaran akitivitas masyarakat di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. Salah satunya memperpanjang jam operasional mal, pusat perbelanjaan, atau pusat perdagangan.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1055 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3 Covid-19. Aturan itu diteken Gubernur Anies Baswedan pada Senin, 30 Agustus 2021.
"Jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan protokol kesehatan," tulis Anies dalam Kepgub Nomor 1055, Rabu (1/9).
Dalam Kepgub sebelumnya nomor 1026, Anies hanya mengizinkan mal beroperasi hingga pukul 20.00 WIB. Sedangkan untuk kapastias pengunjung tidak mengalami perubahan.
Baca juga : Gara-gara Pengemudi Lupa Tanggal, Sedikitnya 5 Kendaraan Ditilang
Pengunjung dibatasi 50 persen dari kapisitas mal. Selain itu, semua pengunjung diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk skrining kesehatan sebelum masuk ke mal.
Kemudian, pengunjung restoran, rumah makan, dan kafe di dalam mal diizinkan makan di tempat dengan kapasitas 50 persen. Satu meja makan hanya diperbolehkan diisi dua orang.
"Waktu makan maksimal 30 menit," tulisnya. (OL-2)
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Rizal mengaku banjir telah merendam area lingkar luar Jakarta ini sejak Minggu (8/3).
Siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap itu akan dikenakan sanksi berat.
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
Tito juga menyebut MPP Kota Semarang sebagai salah satu yang terbaik di Jawa Tengah.
Wamendagri, Bima Arya, memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam kunjungannya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang.
Kini layanan administrasi BPJS Kesehatan di Malang, Batu, dan Kabupaten Malang bisa diurus di MPP. Cepat, praktis, dan satu pintu dalam satu lokasi.
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akhirnya memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Lokasinya berada di Gedung Cianjur Creative Center di Jalan Mangunsarkoro.
Layanan tersebut meliputi administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan, hingga layanan kepolisian dan imigrasi.
Upaya awal ini dinilai penting untuk memudahkan daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved