Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA BPJS Kesehatan Cabang Malang, Yudhi Wahyu Cahyono menegaskan bahwa seluruh layanan administrasi BPJS Kesehatan di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu kini terpusat di Mal Pelayanan Publik (MPP). Kebijakan ini diambil untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dalam satu wadah.
Yudhi mengatakan langkah tersebut sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat dan setara bagi peserta JKN.
"Kebijakan pengalihan layanan ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu dalam mewujudkan integrasi pelayanan publik satu pintu. Dengan hadirnya layanan BPJS Kesehatan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di ketiga wilayah tersebut, peserta JKN kini dapat mengakses kebutuhan administrasi secara lebih cepat, efisien dan selesai di satu tempat," kata Yudhi.
Yudhi menjelaskan, layanan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan di MPP dapat diakses oleh peserta setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. Layanan yang dihadirkan sama seperti yang dihadirkan pada kantor cabang. Mulai dari layanan administrasi, layanan pemberian informasi dan penanganan pengaduan.
Meski layanan telah diintegrasikan melalui MPP di masing-masing wilayah, peserta yang masih datang ke kantor cabang tetap bisa mengakses layanan melalui Anjungan Mandiri JKN (AMAN JKN). Lebih dari itu, BPJS Kesehatan juga membuka akses layanan non tatap muka yang bisa diakses lebih fleksibel, seperti melalui kanal Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, Aplikasi Mobile JKN, serta BPJS Kesehatan Care Center 165.
“Kami ingin memastikan layanan BPJS Kesehatan selalu dekat dengan masyarakat, baik melalui MPP maupun kanal digital. Peserta cukup memilih cara yang paling mudah bagi mereka, karena di mana pun akses dilakukan, kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik,” ujar Yudhi dengan meyakinkan.
Yudhi menambahkan, melalui MPP Merdeka Kota Malang, peserta JKN kini bisa menyelesaikan seluruh kebutuhan administrasi lintas instansi hanya dalam satu kunjungan. Cukup satu hari dan satu atap, berbagai layanan dapat diakses lebih cepat, praktis, dan transparan tanpa harus menunggu berhari-hari.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan meyakini bahwa pengalihan layanan oleh BPJS Kesehatan ini memberikan kemudahan bagi peserta, mengingat lokasi MPP Merdeka Kota Malang yang strategis karena berada tepat di pusat atau titik nol Kota Malang.
“Kami menyambut baik ketika pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Malang dilakukan secara penuh di MPP Merdeka Kota Malang. Tentunya kami berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Arif.
Dengan keikutsertaan BPJS Kesehatan dalam MPP Merdeka Kota Malang, ia berharap masyarakat bisa terbantu mengakses layanan dengan cepat dan meningkatkan angka kepuasan terhadap pelayanan publik di Kota Malang.
Khoiriyah, salah satu peserta JKN dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), juga mengaku lebih nyaman mengurus keperluan kepesertaan di MPP Merdeka Kota Malang. Baginya, pelayanan di MPP terasa lebih cepat sekaligus praktis karena dalam satu lokasi ia bisa menyelesaikan berbagai urusan administrasi tanpa harus berpindah-pindah kantor.
“Kalau saya lebih setuju pelayanan BPJS Kesehatan dialihkan ke MPP Kota Malang, karena letaknya yang sangat strategis. Selain itu, banyak pelayanan dari dinas lain juga, jadi kalau membutuhkan pelayanan lainnya bisa mengurus sekalian tanpa harus pindah-pindah lokasi kantor," ujarnya.
Ia pun berharap keberadaan layanan BPJS Kesehatan di MPP dapat semakin dikenal masyarakat luas, terutama bagi warga yang masih belum terbiasa menggunakan kanal digital seperti aplikasi Mobile JKN. (RO/Z-10)
BPJS Kesehatan merupakan badan resmi milik pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan kesehatan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan medis dengan biaya terjangkau.
Total biaya penanganan gagal ginjal mencapai Rp13 triliun pada 2025. Angka ini menempatkan gagal ginjal di posisi kedua setelah penyakit jantung yang menelan biaya Rp17 triliun.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan penguatan mekanisme penjaminan kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
Jangan khawatir sakit saat mudik! BPJS Kesehatan pastikan peserta JKN bisa berobat di seluruh Indonesia selama libur Lebaran 2026. Cek prosedur & titik poskonya
BPJS Kesehatan secara rutin menghadirkan Posko Mudik setiap periode Lebaran sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta JKN
KPCDI desak pemerintah reformasi layanan ginjal. 98% pasien terjebak cuci darah akibat minim informasi, memicu beban BPJS Rp11 triliun dan angka kematian tinggi.
Tito juga menyebut MPP Kota Semarang sebagai salah satu yang terbaik di Jawa Tengah.
Wamendagri, Bima Arya, memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam kunjungannya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang.
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akhirnya memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Lokasinya berada di Gedung Cianjur Creative Center di Jalan Mangunsarkoro.
Layanan tersebut meliputi administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan, hingga layanan kepolisian dan imigrasi.
Upaya awal ini dinilai penting untuk memudahkan daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved