Selasa 31 Agustus 2021, 13:30 WIB

Pemkab Lembata Dukung OSS Sebab Untungkan Iklim Investasi Daerah

Alexander P. Taum | Nusantara
Pemkab Lembata Dukung OSS Sebab Untungkan Iklim Investasi Daerah

MI/Alexander P. Taum
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapobali,

 

PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mendukung langkah Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan OSS. Pendaftaran ijin berusaha secara Nasional itu, dinilai tidak melangkahi tugas dan fungsi yang selama ini diemban Dinas Perijinan Satu Atap yang ada di daerah.

Sebaliknya, OSS malah dinilai mendukung iklim usaha dan menyederhanakan urusan serta menyeragamkan syarat bagi iklim usaha di daerah. Demikian diutarakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lembata, Paskalis Ola Tapobali, kepada media Indonesia, Selasa (31/8).

"Itu kebijakan 'penyederhanaan urusan'. Malah lebih bagus, biar seragam syarat yg diterapkan. Malah iklim berusaha yang diuntungkan dalam kebijakan ini," ujar Sekda Tapobali.

Berkaitan apakah pemda kehilangan lahan karena izin ditarik ke pusat, Sekda Tapobali menjelaskan, tidak banyak pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Berapa juga yang disumbangkan dari Dinas Perijinan satu Pintu untuk PAD? Tidak terlalu banyak," ujar Sekda Tapobali.

Baca Juga: DPRD Sikka Menilai Perizinan Sistem OSS Menggerus Otonomi

Menurutnya, Dinas Perijinan tetap berjalan, karena tugas dan fungsinya bukan hanya menerbitkan ijin. "Banyak tugas dan fungsi lain yang harus diemban, misalnya penanaman modal di daerah/investasi yang harus dikembangkan di daerah oleh Dinas Perijinan Satu Atap," ujar Sekda Tapobali.

Sementara itu, Mikael Tan, salah seorang Pengusaha di Lembata, dikonfirmasi mengaku,  proses perijinan usaha yang diambil alih Pemerintah pusat perlu di sederhanakan, tidak malah memberatkan.

"Pastinya baik, agar kedepan birokrasinya semakin singkat dan mempermudah pelayanan kedepan. Apalagi dimusim pandemi banyak yang WFH. Dan masa berlakunya juga perlu panjang sehingga tidak bolak balik urusan perijinan saja," ujar Mikael Tan.

Menurutnya, proses perijinanpun diharapkan menggunakan aplikasi secara online, agar tidak memberatkan pengusaha. "Berat, kalau mau ijin saja harus pergi ke Jakarta, tetapi mudah saja kalau dilakukan secara online. Pemerintah pusat pantau melalui aplikasi yang telah disediakan agar tidak memberatkan pengusaha,"ujar Mikael Tan. (OL-13).

Baca Juga: Pangdam III/Slw Gelar Vaksinasi Covid Jawab Keluhan Warga Sulit Dapat Vaksin

Baca Juga

ANTARA

PT KAI Daop 3 Cirebon Tambah Jadwal KA Argo Cheribon

👤Widhoroso 🕔Sabtu 28 Mei 2022, 20:15 WIB
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 3 Cirebon, Jawa Barat, yang biasanya mengoperasikan kereta api (KA) Argo Cheribon dua kali sehari,...
DOK MI

Kasus PMK Telah Menyebar Di 20 Kabupaten/Kota Di Jabar

👤Widhoroso 🕔Sabtu 28 Mei 2022, 20:05 WIB
2.816 hewan ternak berkuku belah seperti sapi potong, sapi perah, domba dan kambing di Jawa Barat tertular virus yang menyebabkan penyakit...
ANTARA FOTO/Rahmad/

Madu Kelulut Potensi Besar Masyarakat Pedalaman di sekitar IKN Nusantara

👤Yovanda Naraya 🕔Sabtu 28 Mei 2022, 19:50 WIB
Budi daya madu kelulut, bisa mendatangkan beragam keuntungan. Tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga ekonomi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya