Menpan RB Resmikan MPP Lamongan Secara Virtual

Menpan-RB Tjahjo Kumolo meresmikan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) di Lamongan, Jatim,  secara virtual, Rabu (10/2) siang. MPP ini menyediakan 225 jenis layanan dari 34 instansi, 18 unit dari perangkat daerah serta 7 unit dari lembaga sektoral.

MPP ini dibangun tahun 2019 dan telah melalui soft launching pada 17 Maret 2020 silam. Peresmian secara virtual ini diselenggarakan karena digelar pada saat pandemi covid-19.

Grand launching ini ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Bupati Lamongan Fadeli bersama Tjahjo Kumolo. Rangkaian peresmian juga dilakukan penandatanganan prasasti peresmian, peninjauan gedung,  serta penandatanganan MOU yang semua itu dilakukan secara virtual.

Tjahjo Kumolo mengapresisai upaya Pemkab Lamongan bersama jajaran Forkopimda, ASN, dan semua pihak yang telah bekerjasama mewujudkan MPP yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat.

Hal ini merupakan bukti bahwa Bupati Lamongan mendengar aspirasi masyarakat serta bentuk perwujudan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati dalam mempercepat pelayanan masyarakat.

''Dengan rasa bangga kami apresiasi kerja Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, ASN dan semua pihak yang ada di Lamongan. Bersama kita gerakkan pemerintah daerah yang cepat melayani masyarakat dan cepat melayani berbagai perijinan. Adanya MPP ini setidaknya dapat menyederhanakan proses pelayanan masyarakat dalam satu tempat,'' kata Tjahjo Kumolo.

Bupati Lamongan Fadeli berkomitmen mewujudkan keinginan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik, cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit. Layanan yang terintegrasi (pelayanan harus selesai dalam satu tempat), dan berintegritas (tanpa pungli) terwujudkan dengan keberadaan MPP Lamongan.

''Di gedung (MPP) ini, terakomodir 225 jenis layanan dari 34 instansi. Sebanyak 18 unit dari perangkat daerah, 7 unit dari lembaga sektoral," jelas Fadeli.

Ketujuh lembaga sektoral itu antara lain, Polres, Kejaksaan, Pengadilan, Kemenag, KPP Pratama, BPS, dan BPN. Sementara  6 unit dari BUMN  yang terdiri dari BPJS, PLN, POS, Telkom, dan Samsat. Termasuk, 2 unit dari Bank Jatim dan Bank Daerah serta 1 unit dari BUMD  yakni, PDAM.

Fadeli menambahkan selain melakukan pelayanan secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat, juga mengupayakan pelayanan secara online. Pelayanan secara jenis ini antara lain  seperti pengurusan administrasi kependudukan yang sudah banyak dilakukan secara online.

Bahkan bisa melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), juga pengurusan perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Dinas PTSP melalui sistem Online Single Submition (O.S.S).Ia juga mengungkapkan di Lamongan juga telah dijalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Hal ini sedah dimanfaatkan oleh jajaran Forkopimda Lamongan, di antaranya jajaran Polres Lamongan yang sudah menjalankan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang sudah dimulai hari ini. ETLE ini sudah terintegrasi dengan counter polres lamongan yang ada di mall pelayanan publik Kabupaten Lamongan. (YK/OL-10)